Bengkalis, mandalapos.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Laporan Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025 sekaligus pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025, Senin (25/8/2025).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Bengkalis Septian Nugraha, didampingi Sekretaris Daerah dr. Ersan Saputra TH yang mewakili Bupati Bengkalis. Turut hadir Wakil Ketua I M. Arsya Fadillah, Wakil Ketua II Hendrik Firnanda Pangaribuan, dan Wakil Ketua III H. Misno.
Sebelum rapat dimulai, Sekretaris DPRD Rafiardhi Ikhsan, S.STP., M.Si., menyampaikan bahwa rapat telah memenuhi kuorum dan sah dilaksanakan.
Pada 8–13 Juli 2025 lalu, seluruh anggota DPRD Bengkalis telah melaksanakan reses di daerah pemilihan masing-masing untuk menyerap aspirasi masyarakat. Dalam rapat ini, tujuh fraksi menyampaikan laporan hasil reses melalui juru bicara masing-masing.
Fraksi PDI Perjuangan melalui Febriza Luwu menekankan pentingnya pengaktifan Balai Latihan Kerja (BLK) di setiap wilayah untuk mengurangi pengangguran. Fraksi NasDem yang diwakili Ahmad Husein menyoroti aspirasi bidang kesehatan, sosial, dan kesejahteraan, termasuk peningkatan fasilitas layanan kesehatan, penambahan armada ambulans desa, serta kemudahan pengurusan BPJS bagi warga tidak mampu.
Fraksi Gerindra lewat Tantowi Saputra Pangaribuan menegaskan perlunya realisasi nyata usulan masyarakat, khususnya di bidang ekonomi, infrastruktur antardesa, pembangunan rumah ibadah, bantuan kelompok perikanan dan petani, serta layanan kesehatan. Fraksi PKS yang diwakili H. Muhammad Rafee menekankan kebutuhan sektor pendidikan, mulai dari pembangunan gedung sekolah baru, rehabilitasi sekolah rusak, hingga peningkatan sarana pendukung belajar mengajar.
Sementara itu, Fraksi PKB melalui Suyanto mendorong pemerintah daerah menindaklanjuti usulan pembangunan Sekolah Rakyat di Bengkalis. Fraksi Bintang Demokrat Karya melalui Bobi Kurniawan menyoroti pentingnya pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku UMKM, petani, buruh, dan kelompok rentan lainnya. Adapun Fraksi Amanat Perindo Persatuan lewat Dapot Hutagalung mengapresiasi pembangunan yang telah dilakukan, namun menekankan perlunya normalisasi sungai, parit, dan tali air guna mengurangi risiko banjir.
Rapat paripurna ini menjadi forum strategis dalam menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah daerah agar dapat ditindaklanjuti sebagai bahan penyusunan program pembangunan ke depan.*
*ALHAFISH
