Anambas, mandalapos.co.id — Bupati Kepulauan Anambas, Aneng, melakukan audiensi dengan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (20/7/2026). Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu strategis, mulai dari penguatan tata kelola pemerintahan, kemandirian fiskal daerah, hingga percepatan pembangunan di wilayah perbatasan.
Dalam pertemuan itu, Aneng didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, Sahtiar. Audiensi dimanfaatkan untuk menyampaikan berbagai tantangan yang dihadapi daerah sekaligus mencari dukungan pemerintah pusat dalam memperkuat kapasitas fiskal Kabupaten Kepulauan Anambas.
Wamendagri Bima Arya menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, adaptif, dan berorientasi pada hasil. Ia juga mendorong pemerintah daerah terus melakukan inovasi dalam pengelolaan keuangan, mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.
Salah satu pembahasan yang mendapat perhatian khusus adalah tingginya proporsi belanja pegawai di Kabupaten Kepulauan Anambas. Berdasarkan hasil analisis Kementerian Dalam Negeri, kondisi tersebut juga dialami sejumlah daerah lain di Indonesia.
Menindaklanjuti hal itu, Kemendagri berencana berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk membahas berbagai alternatif solusi guna memperkuat kemampuan fiskal daerah. Sejumlah opsi yang akan dikaji di antaranya penambahan Transfer ke Daerah (TKD) maupun bentuk dukungan fiskal lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain membahas persoalan fiskal, Aneng juga memaparkan potensi strategis Kepulauan Anambas sebagai kawasan perbatasan yang memiliki sumber daya kelautan, perikanan, serta pariwisata bahari yang dinilai memiliki prospek besar untuk dikembangkan melalui kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah pusat dan daerah.
Pada kesempatan tersebut, Aneng turut mengundang Wamendagri Bima Arya untuk menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Kepulauan Anambas. Kehadiran pemerintah pusat diharapkan menjadi bentuk dukungan terhadap pembangunan kawasan perbatasan sekaligus memperkuat semangat nasionalisme masyarakat di wilayah terluar Indonesia.
Usai pertemuan, Aneng mengapresiasi perhatian dan arahan yang diberikan Kementerian Dalam Negeri. Menurutnya, berbagai masukan tersebut akan menjadi bekal bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kemandirian fiskal daerah.
“Kemandirian fiskal bukan lagi sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan. Kami berkomitmen menghadirkan berbagai terobosan untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah melalui tata kelola yang profesional, transparan, dan berorientasi pada hasil. Setiap pendapatan yang diperoleh harus kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan yang berkualitas, pelayanan publik yang semakin baik, serta peningkatan kesejahteraan,” ujar Aneng.
Ia menambahkan, dukungan dan perhatian dari pemerintah pusat menjadi dorongan bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk terus menghadirkan pembangunan yang lebih cepat, efektif, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Kami ingin memastikan Anambas terus tumbuh sebagai daerah perbatasan yang mandiri, maju, dan memiliki daya saing,” tutupnya. *(ADVERTORIAL)
*YAHYA
