Anambas, mandalapos.co.id – Bupati Kepulauan Anambas, Aneng, melakukan audiensi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk membahas strategi pengelolaan belanja pegawai sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola keuangan daerah yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.
Pertemuan yang berlangsung di Direktorat Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Jakarta, Senin (20/7/2026), itu diterima langsung Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Simon Saimima.
Dalam audiensi tersebut, Aneng memaparkan kondisi fiskal Kabupaten Kepulauan Anambas, termasuk komposisi belanja pegawai yang masih mendominasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Ia menyebutkan, dari total APBD sebesar Rp840 miliar, sekitar 52 persen dialokasikan untuk belanja aparatur sipil negara (ASN), yang meliputi gaji pokok, berbagai tunjangan, serta belanja rutin aparatur pemerintahan.
“Kami berkomitmen untuk terus menata komposisi belanja pegawai agar tetap sejalan dengan kemampuan keuangan daerah, tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat,” kata Aneng.
Menurutnya, pembahasan bersama Kemendagri tidak hanya berfokus pada pengendalian belanja pegawai, tetapi juga mencakup langkah-langkah peningkatan efisiensi anggaran serta pengalokasian belanja yang lebih produktif guna mendukung pembangunan daerah.
Selain itu, pemerintah daerah juga berupaya memperkuat kapasitas fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga ruang fiskal untuk pembangunan dapat semakin meningkat.
Dalam kesempatan tersebut, Simon Saimima mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara belanja pegawai, belanja operasional, dan belanja pembangunan agar APBD tetap sehat.
Ia menegaskan, pemerintah daerah perlu mengendalikan pertumbuhan belanja pegawai sesuai kemampuan fiskal sekaligus memastikan setiap anggaran digunakan secara efektif dan efisien.
“Dengan pengelolaan anggaran yang sehat, pembangunan daerah dapat berjalan optimal tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujar Simon.
Aneng mengatakan hasil konsultasi tersebut akan menjadi salah satu acuan dalam penyusunan kebijakan anggaran daerah ke depan.
Ia berharap pengelolaan APBD Kabupaten Kepulauan Anambas semakin akuntabel, transparan, dan mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
“Kami akan terus memperkuat tata kelola keuangan daerah melalui efisiensi anggaran dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Sinergi dengan Kemendagri menjadi langkah penting untuk mewujudkan APBD yang sehat dan berkelanjutan,” tuturnya.
Audiensi tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, Sekretaris Daerah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), Sekretaris Bappeda, Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, serta Kepala Subbidang Anggaran.
Melalui pertemuan ini, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas berharap koordinasi dengan pemerintah pusat semakin kuat dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah yang baik sekaligus mempercepat pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. *(ADVERTORIAL)
*YAHYA
