Mandalapos.co.id, Anambas — Fraksi Bintang Nasional Indonesia (BNI) DPRD Kepulauan Anambas, menanggapi pemberitaan mandalapos terkait ketidakhadiran Fraksi BNI dalam Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD dan Tanggapan Kepala Daerah atas Pandangan Umum Fraksi DPRD terhadap Ranperda tentang APBD Tahun 2024 Kabupaten Kepulauan Anambas, Senin (30/10/2023) kemarin.
Melalui Sekretaris Fraksi BNI, Fahri Hidayat, diterangkan bahwa sikap Fraksi BNI baru bisa dan dapat hadir dalam rapat-rapat Paripurna di DPRD, ketika sudah adanya kepastian dan pernyataan resmi dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam hal ini Bupati Anambas, tentang kepastian pembayaran tunjangan ASN dan gaji pegawai PTT.
“Pembayaran Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP), Gaji Honorer Dinas Kependudukan yang sudah 4 bulan belum dibayar, kelangkaan profesi untuk dokter PPPK, Gaji PTT supir ambulan, ABK Puskel yang juga semuanya belum dibayarkan, segera untuk dibayarkan,” tegas Fahri.
Fahri pun meminta kepada pimpinan rapat, agar saat membuka Rapat Paripurna DPRD Kepulauan Anambas hari ini, 31 Oktober 2023, untuk menyampaikan sikap ketidakhadiran Fraksi BNI di ruang rapat paripurna agar publik mengetahui.
“Kepada media mandala, whatsapp ini sekaligus sebagai hak jawab Fraksi BNI terhadap berita yang ditulis oleh media mandala sebagaimana statement Wakil Ketua 1 yang menyatakan Fraksi BNI tidak hadir dalam Rapat Paripurna tanggal 30 Oktober 2023, tidak ada melapor dalam group DPRD,” tulis Fahri dalam keterangan tertulisnya kepada Redaksi Mandalapos, Selasa 31 Oktober 2023.
“Untuk diketahui seluruh masyarakat, dalam tata tertib DPRD tidak ada pasal- pasal yang mengatur ada kewajiban Fraksi BNI ketika tidak hadir harus melaporkan kepada Ketua DPRD maupun pimpinan DPRD. Statemen Pimpinan seolah – olah menyudutkan Fraksi BNI. Fraksi BNI itu hanya beranggotakan 4 orang. Pertanyaannya ? lalu ke mana lagi 16 anggota dewan yang terhormat itu termasuk Ketua DPRD yang sudah lama tidak ada di dalam lembaga,” tutur Fahri.
“Fraksi BNI (Bintang Nasional Indonesia) yang terdiri dari gabungan Partai PBB, Nasdem dan Perindo, sikap ini diambil karena melihat gejala keuangan daerah yang besar pasak dari pada tiang, pembangunan di sana sini dipaksakan dalam kondisi Kasda (kas daerah) yang lagi kritis mengharapkan dana transfer dari pemerintah pusat, yang kegunaan nya kebanyakan sudah di atur oleh pemerintah pusat, seperti hidup segan mati tak mau,” sambung Fahri.
“Fraksi BNI berpandangan jalannya roda pemerintahan yang baik ketika hak – hak dan jiwa-jiwa yang mengabdi dan berbakti tidak terabaikan. Fraksi BNI bersikap seperti ini mempunyai niat yang baik untuk membantu masyarakat yang sudah berbakti dan mengabdikan diri kepada Pemerintah Daerah, dan meminta pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan kewajiban nya baik itu berupa gaji atau tunjangan kepada pihak – pihak. Karena Fraksi BNI tidak menginginkan gairah dan semangat kerja PNS, PPPK, PTT menjadi menurun di akibatkan semua itu”.
Masih dituturkan Fahri, “Fraksi BNI bersikap tegas dan meminta Pemerintah daerah mengambil langkah- langkah yang terbaik dengan Arif dan bijaksana untuk menyelesaikan semua itu dalam kondisi daya beli masyarakat yang jauh menurun, untuk segera dicari jalan keluar nya. Fraksi BNI juga kepingin dan Rindu sekali mendengar perbincangan warga Anambas baik di forum resmi maupun tidak resmi, bahwa ada statement pembelaan dan perhatian dari Ketua DPRD, wakil-wakil ketua sebagai TOP Leader di kembaga yang menjalankan fungsinya sebagai kontrol pemerintah menghadirkan kecerdasannya, memainkan perannya yang menggugah jiwa-jiwa dan peduli kepada warga nya yang sudah mengabdi kepada pemerintah daerah selama ini.”
Terakhir, Fahri menyatakan dengan sikap tegas meminta kepada Bupati untuk segera dibayarkan hak- hak nya.
“Mohon DOA, Salam hormat dari fraksi BNI (Bintang Nasional Indonesia). Jangan lupa tersenyum dan bahagia,” pungkasnya.
Fraksi BNI DPRD Kepulauan Anambas diketuai oleh Dharusman, Wakil Ketua Maryadi, Sekretaris Fahri Hidayat, dan Anggota Amat Yani. ***
*YAHYA/RED
