Mandalapos.co.id, Natuna – Anggota PWI Kepri Arizki Fil Bahri bersama anggota IJTI Kepri, Alfi Rasyid menyambangi kantor Persatuan Jurnalis Natuna (PJN) guna menyamakan persepsi dalam mendukung Pemerintah Daerah Natuna di bawah kepemimpinan Cen Sui Lan – Jarmin.
Kedatangan anggota PWI Kepri tersebut juga didampingi oleh Pimpred Sinarperbatasan.com dan anggota masing-masing organisasi.
Selain silaturahmi, pertemuan 3 organisasi profesi wartawan tersebut juga membuahkan kesepakatan untuk meminta pemerintah daerah agar lebih selektif dalam menjalin kerjasama dengan media.
Dimana dalam usulannya, PWI dan IJTI Kepri serta PJN, meminta agar salah satu persyaratan untuk bekerjasama dengan pemerintah daerah adalah wartawan melampirkan surat rekomendasi dari salah satu organisasi wartawan, baik dari PWI, IJTI, maupun PJN. Hal ini dilakukan guna menilimalisir munculnya wartawan – wartawan Bodrex yang tidak jelas kinerjanya, sehingga terkesan mubazir.
“Intinya siapapun wartawan yang mau bekerjasama dengan pemerintah daerah, harus ada rekom dari tiga organisasi ini,” tegas Ari.
“Dengan demikian dapat kita lihat mana wartawan benaran, mana yang tidak. Wartawan itu menulis bukan berkata – kata. Apa manfaatnya bagi daerah jika karya jurnalistiknya tidak ada, lalu harus dibayar besar,” tambahnya lagi.
Selain rekom organisasi, perusahaan media yang bekerjasama dengan pemda harus memiliki perwakilan atau wartawannya di Natuna. Kemudian, wartawan juga tidak diperkenankan membawa hingga 2 media untuk kerjasama.
“Kita tidak ingin menghalangi rekan – rekan untuk kerjasama, tapi harus jelas,” sebutnya.
Hal senada juga disampaikan Ketua PJN, Roy Parlin Sianipar. Dirinya mendorong pemerintah daerah mewajibkan wartawan yang bekerjasama dengan pemda telah mengikuti UKW.
“Selama ini banyak lembaga melakukan UKW gratis namun orang yang mengaku wartawan tidak mau mengikuti. Lalu timbul pertanyaan ada apa dengan mereka,” kata Roy.
“Ini yang akan kita usulkan nantinya kepada pemerintah daerah,” ujar Roy.*
*ALFIAN
