Natuna, Mandalapos.co.id – Persoalan ketersediaan gas bersubsidi menjadi salah satu aspirasi yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Natuna dalam pertemuan bersama delegasi MPR RI, kementerian terkait dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di Kantor Bupati Natuna, Rabu (30/9/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Pemkab Natuna memaparkan sejumlah persoalan yang dihadapi daerah kepulauan, termasuk terkait pemenuhan kebutuhan energi masyarakat.
Salah satu persoalan yang disampaikan adalah belum tersedianya kuota gas bersubsidi bagi masyarakat Natuna. Kondisi tersebut menjadi perhatian Ketua MPR RI Ahmad Muzani yang mengikuti pertemuan tersebut.
Muzani mengatakan Natuna memiliki posisi strategis sebagai daerah perbatasan sekaligus daerah yang memiliki sumber daya alam, termasuk gas bumi. Karena itu, menurutnya, berbagai persoalan yang disampaikan pemerintah daerah perlu menjadi perhatian pemerintah pusat.
“Persoalan yang cukup penting adalah bahwa Natuna meskipun menghasilkan gas yang cukup besar dalam skala nasional, ternyata di Kabupaten Natuna ini kuota gas subsidi belum didapatkan,” kata Muzani.
Menurut Muzani, kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian karena Natuna merupakan daerah penghasil gas. Ia mengatakan pihaknya akan menyampaikan persoalan tersebut kepada pemerintah pusat.
“Ini menurut saya adalah sesuatu hal yang harus mendapatkan perhatian dan keseriusan kami. Kami akan sampaikan kepada pemerintah pusat bahwa daerah penghasil gas harus mestinya mendapatkan prioritas untuk mendapatkan kuota subsidi,” ujarnya.
Muzani menyebut, berdasarkan laporan dan keterangan yang disampaikan Bupati Natuna Cen Sui Lan, hingga saat ini masyarakat Natuna belum mendapatkan kuota gas bersubsidi.
“Di Natuna ini belum ada kuota gas subsidi, menurut laporan dan keterangan yang disampaikan oleh Bupati kepada kami,” katanya.
Ia menegaskan, kunjungan MPR RI ke Natuna merupakan bagian dari upaya menyerap langsung berbagai persoalan di daerah perbatasan. Aspirasi yang disampaikan pemerintah daerah selanjutnya akan menjadi bahan untuk diteruskan kepada pemerintah pusat dan instansi terkait.
Bagi Pemkab Natuna, persoalan gas bersubsidi berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat, terutama untuk memastikan ketersediaan energi yang terjangkau di daerah kepulauan.
*Alfian
