Anambas, mandalapos.co.id – Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Kepulauan Anambas menyampaikan sejumlah aspirasi terkait tata niaga perikanan, pengawasan laut, hingga perlindungan nelayan saat kunjungan Kapolda Kepulauan Riau di Kabupaten Kepulauan Anambas, kamis ( 14/5/2026 ).
Aspirasi tersebut disampaikan perwakilan DPC-HNSI Anambas, Fitrahadi, S.H, sebagai Bidang Hukum dan Advokasi nelayan yang menggantikan Ketua HNSI Agustar yang berhalangan hadir karena sakit.
Dalam sambutannya di hadapan Kapolda Kepri Irjen Pol. Asep Safrudin, jajaran pemerintah daerah, aparat kepolisian, serta masyarakat nelayan, Fitra menyebut kunjungan Kapolda Kepri ke tengah masyarakat nelayan menjadi momen bersejarah bagi masyarakat pesisir Anambas.
“Dalam catatan sejarah, ini pertama kali Bapak Kapolda Kepri hadir menyambangi masyarakat nelayan. Kehadiran ini membawa banyak pesan moral bagi kami,” ujarnya.
Menurutnya, nelayan merupakan kelompok masyarakat yang rentan terhadap kemiskinan apabila pengelolaan sumber daya perikanan tidak diawasi dengan baik. Karena itu, HNSI meminta adanya perhatian serius terhadap tata niaga hasil perikanan agar berjalan secara sehat dan bebas dari praktik monopoli.
Selain itu, HNSI juga menyoroti masih terbatasnya akses transportasi hasil perikanan yang berdampak pada distribusi dan kesejahteraan nelayan di daerah kepulauan.
Fitra berharap kehadiran Kapolda Kepri dapat menjadi sarana bagi masyarakat nelayan untuk menyampaikan berbagai persoalan secara langsung kepada aparat penegak hukum dan pemerintah.
“Kami yakin banyak aspirasi masyarakat yang sudah Bapak tampung selama berada di Anambas. Ini tentu menjadi pertimbangan penting dalam kebijakan ke depan, khususnya terkait penegakan hukum dan pengawalan aktivitas eksploitasi laut yang ilegal,” katanya.
HNSI juga mendorong penguatan pengawasan laut yang tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga mendukung aspek kemanusiaan dan keselamatan nelayan.
Menurut Fitra, fasilitas patroli dan sarana penegakan hukum di laut diharapkan dapat dimanfaatkan pula untuk membantu penyelamatan nelayan dalam kondisi darurat.
Dalam kesempatan itu, HNSI turut meminta adanya pendampingan dan sosialisasi terhadap pelaku usaha perikanan yang masih menghadapi kendala perizinan.
“Mungkin masih ada pengusaha perikanan yang belum lengkap perizinannya. Kami berharap ada pendekatan pembinaan dan sosialisasi sebelum penegakan hukum dilakukan,” ujarnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri unsur pemerintah daerah, aparat kepolisian, instansi terkait, serta masyarakat nelayan Kabupaten Kepulauan Anambas.
*YAHYA
