Natuna, mandalapos.co.id – Ada yang membuat para awak media di Natuna bertanya-tanya pada Jumat (23/10/2026). Bupati Natuna, Cen Sui Lan, tiba-tiba mengagendakan makan siang bersama para wartawan. Bukan di ruang rapat kantor bupati, bukan pula dalam agenda konferensi pers, melainkan di Rumah Makan Ajo Basamo.
Apa gerangan yang ingin dibicarakan orang nomor satu di Kabupaten Natuna itu?
Pertanyaan semacam itu sempat menggelayuti rasa penasaran para kuli tinta yang sehari-hari meliput dinamika daerah di beranda utara Indonesia tersebut. Terlebih, sejak Cen Sui Lan menjabat sebagai bupati, pertemuan makan siang bersama awak media seperti ini belum pernah digelar.
Rasa penasaran itu perlahan terjawab ketika obrolan mulai mengalir. Di sela suasana santai dan hidangan makan siang, Cen Sui Lan berbicara tentang sejumlah persoalan yang sedang dihadapi pemerintahannya. Mulai dari utang kepada pihak ketiga yang ditargetkan lunas akhir tahun ini, kondisi kantor-kantor organisasi perangkat daerah (OPD) yang perlu dibenahi, hingga kabar terbaru mengenai Pelabuhan Selat Lampa dan upaya memperluas akses air bersih.
Sekitar satu jam pertemuan berlangsung. Waktu yang singkat, tetapi cukup untuk membuka sejumlah cerita tentang pekerjaan rumah pemerintah daerah sekaligus harapan yang ingin diwujudkan bagi Natuna.
Mandalapos merangkum beberapa isu yang mengemuka dalam perbincangan tersebut.
Utang Lama, Beban Anggaran yang Harus Dituntaskan
Di balik rencana pembangunan yang terus berjalan, pemerintah daerah masih menghadapi pekerjaan rumah berupa kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga untuk tahun anggaran 2024 dan 2025. Persoalan ini menjadi tantangan tersendiri ketika kemampuan fiskal daerah harus dibagi untuk membayar kewajiban lama dan membiayai kegiatan tahun berjalan.
Cen Sui Lan menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan utang tersebut pada akhir 2026.
“Insyaallah sebentar lagi utang 2024 dan 2025 dilunaskan di akhir tahun 2026,” ungkapnya.
Namun, melunasi kewajiban masa lalu bukan berarti seluruh persoalan anggaran langsung selesai. Menurut Cen, keterbatasan fiskal turut memengaruhi pembayaran sejumlah pekerjaan fisik yang dilaksanakan pada 2026.
Ia mengungkapkan adanya kemungkinan sebagian pekerjaan tahun ini baru dibayarkan pada 2027. Karena itu, ia meminta para kontraktor memahami kondisi keuangan daerah sebelum mengambil pekerjaan pemerintah.
Situasi tersebut memperlihatkan tantangan yang harus dikelola pemerintah kabupaten: menyelesaikan kewajiban sebelumnya tanpa mengabaikan kebutuhan pembangunan yang menjadi aspirasi masyarakat.
Bagi para kontraktor, kepastian pembayaran menjadi hal penting dalam menjalankan pekerjaan. Sementara bagi pemerintah, pengelolaan anggaran yang cermat diperlukan agar kewajiban dapat dituntaskan dan program pembangunan tetap berjalan sesuai kemampuan keuangan daerah.
Kantor OPD yang Mulai Menua
Perbincangan kemudian menyentuh kondisi fasilitas pemerintahan. Bagi Cen Sui Lan, pembangunan tidak selalu harus dimulai dari proyek baru. Gedung yang setiap hari digunakan aparatur untuk bekerja dan melayani masyarakat juga membutuhkan perhatian.
Ia mengaku prihatin melihat kondisi sejumlah kantor OPD di Natuna yang dinilainya sudah tidak layak. Salah satu yang menjadi sorotan adalah ruangan asisten dan staf ahli bupati di lantai tiga Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna.
“Kalian lihat sendiri bagaimana ruangan asisten dan staf ahli di lantai tiga itu, sudah banyak bocor. Kabel-kabelnya sudah harus diganti,” ujarnya.
Kondisi tersebut, menurutnya, perlu segera dibenahi. Apalagi, Natuna pernah mengalami dua peristiwa kebakaran yang melanda kantor Dinas Komunikasi dan Informatika serta Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna.
Dua kejadian itu menjadi pengingat bahwa pemeliharaan gedung pemerintahan bukan sekadar urusan kenyamanan. Instalasi listrik yang tidak terawat juga dapat menimbulkan risiko keselamatan dan mengganggu keberlangsungan pelayanan publik.
Cen menyatakan perbaikan kantor-kantor OPD yang rusak dan tidak layak akan menjadi salah satu prioritas pada 2027.
“Di 2027 kita akan prioritaskan kantor-kantor OPD yang memang sudah banyak rusak dan tak layak,” katanya.
Rencana tersebut menjadi pekerjaan berikutnya yang perlu diterjemahkan ke dalam program dan penganggaran. Pelaksanaannya akan bergantung pada penentuan prioritas serta kemampuan keuangan daerah.
Kabar Baik dari Pelabuhan Selat Lampa
Tidak semua hal yang dibicarakan berkaitan dengan persoalan yang harus dibereskan. Dalam pertemuan itu, Cen Sui Lan juga membagikan kabar yang dinilainya penting bagi masa depan Natuna: kode internasional Pelabuhan Selat Lampa telah terbit melalui sistem UN/LOCODE.
UN/LOCODE atau United Nations Code for Trade and Transport Locations merupakan sistem pengodean lokasi perdagangan dan transportasi yang dikelola dalam kerangka kerja Komisi Ekonomi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Eropa (UNECE).
Sebelumnya, status Pelabuhan Selat Lampa sebagai pelabuhan internasional telah ditetapkan melalui Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI Nomor AL.301/II/14/DP-25 tertanggal 1 Juli 2025.
Terbitnya kode tersebut menjadi perkembangan penting bagi upaya memperkuat konektivitas maritim Natuna. Letak geografis kabupaten kepulauan ini menyimpan peluang untuk mendukung pergerakan barang dan perdagangan melalui jalur laut.
“Alhamdulillah kode pelabuhan internasional kita sudah terbit, sudah legal, tinggal kapan kita siap untuk menggunakannya saja,” kata Cen.
Pernyataan itu sekaligus menunjukkan bahwa pekerjaan berikutnya adalah memastikan pelabuhan benar-benar siap dimanfaatkan. Infrastruktur pendukung, layanan kepelabuhanan, aktivitas logistik, dan konektivitas dengan wilayah lain akan menentukan sejauh mana status tersebut memberi manfaat bagi perekonomian daerah.
Bagi Natuna, peluang itu tentu menjanjikan. Namun, status dan kode internasional saja tidak cukup. Kesiapan operasional serta aktivitas perdagangan yang berkelanjutan tetap dibutuhkan agar Pelabuhan Selat Lampa mampu mengambil peran lebih besar dalam jaringan transportasi laut.
Air Bersih, Kebutuhan yang Belum Bisa Ditunda
Jika pelabuhan menyimpan peluang ekonomi jangka panjang, air bersih menyangkut kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi setiap hari. Persoalan ini menjadi salah satu perhatian Cen Sui Lan sejak menjabat sebagai bupati.
Pemerintah Kabupaten Natuna berupaya mempercepat pemanfaatan Embung Sebayar untuk mendukung ketersediaan air baku, terutama saat musim kemarau.
Cen mengungkapkan telah mengajukan proyek perpipaan kepada Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum, untuk wilayah Ranai dan sekitarnya.
Menurutnya, pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) dan Jaringan Distribusi Utama (JDU) yang bersumber dari Embung Sebayar membutuhkan anggaran sekitar Rp247 miliar. Namun, anggaran yang direalisasikan pemerintah pusat baru sekitar Rp80 miliar.
Karena kebutuhan belum sepenuhnya terpenuhi, Cen menyatakan kembali mengajukan pembangunan jaringan perpipaan lanjutan melalui APBN. Perluasan jaringan tersebut diharapkan membuat layanan air bersih menjangkau lebih banyak masyarakat.
Salah satu kawasan yang menjadi perhatiannya adalah lokasi Sekolah Rakyat. Ia menilai kebutuhan air bersih di kawasan tersebut perlu segera ditangani karena berkaitan langsung dengan aktivitas anak-anak yang mengikuti program pendidikan itu.
“Karena memang di wilayah Sekolah Rakyat itu mereka kesusahan air. Sedangkan di sana banyak anak-anak,” ujarnya.
Persoalan air bersih memperlihatkan bahwa pembangunan tidak cukup diukur dari besarnya anggaran atau panjangnya jaringan pipa yang direncanakan. Yang tidak kalah penting ialah memastikan layanan benar-benar sampai kepada warga yang membutuhkan.
Pembiayaan Ramah untuk Modal Usaha UMKM
Di luar persoalan anggaran dan infrastruktur, Cen Sui Lan juga menaruh perhatian pada penguatan ekonomi masyarakat. Pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi bagian dari agenda yang turut dibicarakan dalam pertemuan bersama awak media.
Untuk UMKM, pemerintah daerah menyiapkan program pembiayaan dengan subsidi margin hingga 0 persen. Melalui program kerja sama Pemerintah Kabupaten Natuna dengan Bank Riau Kepri Syariah (BRKS), pelaku usaha dapat mengakses pembiayaan maksimal Rp20 juta tanpa menanggung beban margin karena biaya tersebut ditanggung pemerintah daerah.
Program ini diharapkan membantu pelaku usaha yang baru merintis maupun yang sedang mengembangkan usahanya, terutama dalam memenuhi kebutuhan tambahan modal.
“Pinjaman ini untuk UMKM agar bisa membantu UMKM yang akan atau sedang berusaha sebagai tambahan modal. Pinjamannya Rp20 juta dan pemerintah daerah yang akan membiayai bunga pinjaman, bank yang ditunjuk adalah BRK Syariah,” kata Cen Sui Lan.
Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, Pemkab Natuna menyiapkan anggaran Rp600 juta pada 2026 untuk membayar margin pembiayaan bagi UMKM peserta program.
Sejam yang Membuka Banyak Cerita
Sekitar satu jam bersama Cen Sui Lan di Rumah Makan Ajo Basamo, bagi awak media pertemuan itu memberi kesempatan untuk mendengar langsung penjelasan kepala daerah mengenai sejumlah agenda yang sedang diperjuangkan.
Mungkin itulah jawaban paling penting dari rasa penasaran yang muncul sebelum makan siang dimulai, bukan hanya soal mengapa pertemuan itu digelar, melainkan apa yang akan dilakukan setelah semua cerita di meja makan berakhir.*
*ALFIAN
