Anambas, mandalapos.co.id — Di balik keluhan masyarakat tentang kondisi jalan yang belum memadai, terselip persoalan yang jauh lebih besar, bagaimana pemerintah daerah harus memilih antara membangun infrastruktur dengan keterbatasan anggaran, atau memastikan kebutuhan pendidikan dan kehidupan masyarakat tetap berjalan.
Persoalan itu mencuat saat kegiatan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dan bantuan sembako dari Presiden RI Prabowo Subianto di Balai Kantor Desa Tarempa Barat Daya, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kamis (8/10/2026).
Masyarakat menyampaikan keluhan terkait kondisi infrastruktur jalan di wilayah desa. Jalan yang menjadi akses penting bagi aktivitas sehari-hari masyarakat tersebut diharapkan mendapat perhatian dan penanganan pemerintah.
Menanggapi aspirasi tersebut, Bupati Kepulauan Anambas Aneng secara terbuka mengakui bahwa pembangunan infrastruktur jalan pada 2026 hingga 2027 belum dapat dilakukan secara maksimal.
Keterbatasan kemampuan fiskal daerah menjadi salah satu alasan pemerintah harus menentukan skala prioritas dalam penggunaan anggaran.
Namun, Aneng menegaskan bahwa keterbatasan anggaran bukan berarti pemerintah berhenti memperjuangkan pembangunan.
“Saya siap dimarah. Karena kalau jadi pejabat itu harus siap dikritik dan diarahkan,” ujar Aneng di hadapan masyarakat.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah menyadari masih adanya pekerjaan rumah dalam pembangunan infrastruktur, khususnya jalan yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat.
Di hadapan masyarakat, Aneng kemudian mengungkap dilema yang menurutnya harus dihadapi pemerintah ketika menentukan prioritas anggaran.
Menurutnya, pembangunan jalan memang penting. Namun, pemerintah juga harus memastikan gaji aparatur, pelayanan pemerintahan, pendidikan dan kebutuhan masyarakat tetap berjalan.
“Kalau saya bangunkan jalan, bagaimana anak-anak sekolah? Bagaimana anak-anak kuliah? Bagaimana dibayar sewa rumah?” katanya.
Bagi Aneng, pembangunan tidak boleh hanya dilihat dari beton, aspal dan panjang jalan yang dibangun. Pemerintah juga harus memikirkan bagaimana masyarakat dapat bertahan hidup dan bagaimana masa depan generasi berikutnya.
Ia bahkan menyampaikan pernyataan yang cukup emosional di hadapan masyarakat.
“Saya siap tak populer, tapi saya tak siap melihat anak-anak saya susah.”
Menurutnya, keputusan pemerintah dalam menentukan prioritas anggaran harus mempertimbangkan dampak langsung terhadap masyarakat.
Ia tidak ingin pembangunan fisik dilakukan dengan mengorbankan kebutuhan anak-anak untuk sekolah dan melanjutkan pendidikan.
“Orang tua tidak akan pernah melihat anaknya susah. Pasti anak saya harus lebih baik,” ujarnya.
Meski mengakui keterbatasan anggaran daerah, Aneng memastikan persoalan jalan tidak akan dibiarkan begitu saja.
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas akan berupaya mendorong pembangunan melalui sumber anggaran lain, termasuk mengusulkan sejumlah ruas jalan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurut Aneng, sejumlah pembangunan jalan di Anambas sebelumnya juga telah mendapatkan dukungan melalui anggaran pemerintah pusat.
Karena itu, ia akan berupaya memasukkan ruas-ruas jalan yang membutuhkan penanganan ke dalam program pembangunan pemerintah pusat.
“Kalau bisa, saya masukkan ke APBN. Tahun 2027–2028 kita usahakan,” katanya.
Ia berharap dukungan pemerintah pusat dapat menjadi solusi bagi daerah kepulauan seperti Anambas yang memiliki keterbatasan fiskal, namun membutuhkan pembangunan infrastruktur dalam jumlah besar.
Di sisi lain, keluhan masyarakat mengenai jalan menjadi pengingat bahwa pembangunan infrastruktur dasar masih menjadi kebutuhan mendesak di wilayah pedesaan Anambas.
Bantuan sosial memang membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, jalan yang layak juga menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat karena berkaitan langsung dengan akses pendidikan, kesehatan, transportasi dan perputaran.*
*YAHYA
