Anambas, mandalapos.co.id – Harapan pemerataan insentif guru di pulau-pulau kembali disuarakan para tenaga pendidik di Kabupaten Kepulauan Anambas.
Guru SD Negeri 5 Temburun, yang tidak mau disebutkan namanya, berharap pemerintah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada guru yang bertugas di wilayah kepulauan agar beban biaya selama menjalankan tugas dapat berkurang dan semangat mengajar semakin meningkat. Pernyataan itu disampaikan saat diwawancarai awak media Mandalapos.co.id. Kabupaten Kepulauan Anambas, Minggu (21/6/2026).
Menurutnya , hingga kini dirinya belum mengetahui secara pasti kriteria yang digunakan pemerintah dalam menetapkan penerima tunjangan atau insentif bagi guru yang bertugas di wilayah perbatasan maupun pulau-pulau. Ia mengatakan sekolah tempatnya mengajar sejak awal belum pernah menerima tunjangan tersebut.
“Kami memang dari awal tidak dapat. Ukurannya seperti apa kami juga tidak tahu, apakah karena jauh dari kabupaten atau jauh dari kecamatan, kami tidak tahu aturannya,” katanya.
Ia, menjelaskan persoalan tersebut sebenarnya pernah disampaikan saat kegiatan reses anggota DPRD. Namun hingga kini belum ada penjelasan yang diterima mengenai dasar penetapan sekolah yang berhak memperoleh tunjangan.
Ia mengaku belum pernah menyampaikan pertanyaan secara langsung kepada dinas terkait. Meski begitu, ia berharap pemerintah dapat memberikan informasi yang jelas agar tidak muncul kebingungan di kalangan tenaga pendidik.
“Kemarin waktu reses ada yang menanyakan. Sampai sekarang kami juga belum tahu bagaimana ukurannya,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ia , menilai guru yang mengajar di pulau-pulau dengan akses yang lebih sulit layak memperoleh tambahan penghasilan sebagai bentuk dukungan terhadap tugas mereka di daerah kepulauan.
“Harapan kami, guru-guru yang mengajar di pulau-pulau mendapat tambahan penghasilan. Mereka menempuh jarak yang jauh ke tempat mengajar sehingga tidak terlalu membebani gaji mereka. Dengan begitu mereka bisa lebih semangat mengajar di daerah-daerah pulau,” ucapnya.
Meski berharap adanya pemerataan, beliau, mengaku memahami apabila terdapat pertimbangan tertentu dari pemerintah. Menurutnya, sekolah tempatnya mengajar berada dalam wilayah yang aksesnya relatif lebih dekat dengan pusat kabupaten dibanding sejumlah sekolah lain di pulau-pulau yang lebih terpencil.
“Kalau memang kami diikutkan tentu kami mau. Tapi kami juga melihat kondisi sekolah kami mungkin aksesnya lebih cepat. Kami tidak tahu ukurannya seperti apa. Yang penting, daerah yang memang seharusnya mendapat tunjangan itu benar-benar mendapatkannya supaya tidak ada kesenjangan bagi guru yang mengajar di pulau-pulau,” tuturnya.
Ia, berharap pemerintah dapat memberikan kejelasan mengenai kriteria penerima tunjangan sekaligus memastikan guru yang bertugas di wilayah kepulauan memperoleh perhatian sesuai tingkat kesulitan dan kondisi daerah tempat mereka mengabdi.*
*YAHYA
