Mandalapos.co.id,BATAM – Wakil Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Nyanyang Haris Pratamura, angkat bicara menanggapi keluhan para nelayan dan pengusaha perikanan di Natuna dan Anambas terkait mandeknya ekspor ikan hidup ke luar negeri, terutama tujuan utama Hongkong.
Dalam pernyataannya, Wagub menegaskan bahwa Pemprov Kepri telah mengambil langkah-langkah strategis untuk memperjuangkan nasib para nelayan. Salah satunya adalah dengan menyusun surat resmi yang akan dikirimkan kepada sejumlah kementerian terkait, termasuk Kementerian Perdagangan RI dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
“Kami telah menerima langsung aspirasi dari nelayan dan pengusaha. Insya Allah kami bersama Pak Gubernur segera menyurati kementerian terkait agar jalur ekspor ikan hidup yang selama ini menjadi andalan masyarakat bisa kembali dibuka,” ujar Nyanyang kepada media di Graha Kepri, Batam, Kamis, 3 Juli 2025.
Potensi Devisa dari Laut Natuna dan Anambas
Wagub Nyanyang menegaskan, selain menopang ekonomi lokal, sektor perikanan Kepri memiliki nilai ekspor tinggi yang sangat potensial dalam menyumbang devisa negara. Ikan hasil budidaya dan tangkapan, seperti kerapu dan napoleon, selama ini menjadi komoditas ekspor unggulan ke pasar internasional.
“Ini bukan hanya soal nafkah nelayan, tapi soal bagaimana Kepri bisa terus menyumbang devisa lewat hasil laut. Potensinya besar dan kami tidak ingin ini berhenti hanya karena hambatan administratif,” jelasnya.
Pemprov Kepri Bergerak, Harap Dukungan Pemerintah Pusat
Pemprov Kepri menilai jalur diplomasi ke kementerian merupakan solusi jangka pendek paling realistis. Dengan membuka kembali akses ekspor, ekonomi pesisir bisa kembali menggeliat, dan Kepri bisa mempertahankan posisinya sebagai salah satu sentra ekspor ikan hidup nasional.
“Kami harap pemerintah pusat memahami bahwa ini menyangkut hajat hidup banyak orang. Kami minta jalur ekspor segera dibuka lagi,” tutup Nyanyang.
Ekspor Mandek, Nelayan Pesisir Terpukul
Sejak beberapa bulan terakhir, aktivitas ekspor ikan hidup dari Kepri ke Hongkong terhenti akibat kendala lintas negara, regulasi, dan perizinan yang belum tersinkronisasi. Akibatnya, banyak nelayan dan pengusaha lokal mengeluh karena tidak bisa memasarkan hasil laut mereka secara maksimal.
“Kami rugi besar karena pasar luar negeri sangat berbeda nilainya. Kalau tidak dibuka kembali, usaha kami bisa mati perlahan,” ungkap salah satu pengusaha ikan di Anambas.(Dan)
