Batam, mandalapos.co.id – Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) se-Kepulauan Riau periode 2026–2031 resmi dilantik di Ballroom Harmoni One Hotel, Batam, Senin (29/6/2026).
Pelantikan tersebut dihadiri Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, Sudaryono, Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra, serta sejumlah kepala daerah dan tamu undangan dari berbagai kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau.
Dalam sambutannya, Sudaryono menegaskan HKTI memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.
Menurutnya, kepengurusan baru HKTI diharapkan mampu menjadi penghubung antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para petani dalam mengawal berbagai program pembangunan sektor pertanian.
“HKTI merupakan mitra pemerintah. Tugas kita bersama adalah meningkatkan produksi pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Khusus di Kepulauan Riau, organisasi ini harus mampu mengawal berbagai program pemerintah agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.
Sudaryono menjelaskan pemerintah terus mengarahkan anggaran negara agar lebih efektif dan tepat sasaran untuk mendukung sektor-sektor yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pertanian.
Ia memastikan berbagai kebutuhan petani, mulai dari alat dan mesin pertanian, pembangunan irigasi, hingga peningkatan produktivitas, akan menjadi perhatian pemerintah.
Bahkan, Sudaryono membuka ruang komunikasi langsung antara pengurus HKTI dan Kementerian Pertanian agar berbagai persoalan yang dihadapi petani dapat segera ditindaklanjuti.
“Kami ingin persoalan yang dihadapi petani bisa cepat diketahui dan dicarikan solusinya. HKTI harus menjadi organisasi yang aktif mengadvokasi kepentingan petani,” katanya.
Selain itu, pemerintah juga terus mendorong peningkatan produksi pangan nasional melalui optimalisasi lahan pertanian serta pembukaan lahan baru di daerah-daerah yang memiliki potensi mendukung program swasembada pangan.
Sementara itu, Ketua DPD HKTI Kepulauan Riau periode 2026–2031 yang juga Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Dr. Nyanyang Haris Pratamura, mengatakan kepengurusan baru akan memfokuskan program kerja pada penguatan ketahanan pangan di daerah.
Menurutnya, meski Kepulauan Riau didominasi wilayah kepulauan, sektor pertanian tetap memiliki peluang besar untuk dikembangkan, terutama komoditas hortikultura dan peternakan yang mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Kami akan fokus mengembangkan komoditas yang menjadi kebutuhan masyarakat seperti sayur-mayur, telur, ayam, serta berbagai hasil hortikultura. Semua program tersebut akan disinergikan dengan program pemerintah seperti Koperasi Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih, dan program ketahanan pangan lainnya,” kata Nyanyang.
Ia menjelaskan HKTI akan menjalankan fungsi sebagai jembatan antara petani dan pemerintah, baik dalam menyampaikan aspirasi masyarakat maupun mengawal implementasi berbagai kebijakan pertanian di daerah.
Menurut Nyanyang, tantangan sektor pertanian di Kepulauan Riau tidak hanya terletak pada peningkatan produksi, tetapi juga menyangkut ketersediaan pupuk, akses pasar, serta penguatan kelembagaan petani.
Karena itu, HKTI berkomitmen memperkuat kolaborasi dengan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan agar berbagai kendala tersebut dapat diatasi secara bersama.
Melalui kepengurusan periode 2026–2031, HKTI Kepulauan Riau diharapkan mampu menjadi motor penggerak pembangunan sektor pertanian, memperkuat ketahanan pangan daerah, serta meningkatkan kesejahteraan petani secara berkelanjutan.*
*Alfian
