Komisi IV DPRD Bengkalis Studi Banding ke RSUD Arifin Achmad, Bahas Penguatan BLUD dan Mutu Pelayanan Kesehatan

Bengkalis, mandalapos.co.id – DPRD Kabupaten Bengkalis melalui Komisi IV melaksanakan studi banding ke RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau guna membahas strategi pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan melalui dukungan dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Kamis (26/2/2026).

Rombongan Komisi IV DPRD Bengkalis disambut jajaran manajemen rumah sakit, di antaranya Direktur Medik dan Keperawatan Widodo, Wakil Direktur Keuangan Eko Susilo Hariadi, serta Pelaksana Tugas Wakil Direktur Umum, Sumber Daya, dan Pendidikan Roby Dwi Putra, beserta para kepala bagian dan kepala bidang.

Dalam pemaparannya, Direktur Medik RSUD Arifin Achmad menjelaskan profil rumah sakit yang sejak Januari 2025 resmi berstatus rumah sakit tipe A dan menjadi rumah sakit rujukan utama di Provinsi Riau. Pada November tahun ini, rumah sakit tersebut juga dijadwalkan menjalani proses akreditasi.

Dari sisi pelayanan, jumlah tempat tidur telah disesuaikan dengan perjanjian kerja sama bersama BPJS Kesehatan, termasuk untuk ruang ICU, PICU, NICU, serta ruang perawatan lainnya dengan persentase minimal 10 persen sesuai ketentuan. Namun demikian, rumah sakit masih menghadapi kekurangan tenaga pelayanan, khususnya perawat.

Dalam aspek keuangan, tingkat kemandirian RSUD Arifin Achmad pada 2026 mencapai 87 persen, sementara dukungan dari APBD sebesar 13 persen. Kondisi tersebut membuat pola pengelolaan rumah sakit hampir menyerupai rumah sakit swasta. Tahun ini, manajemen menargetkan pendapatan sebesar Rp490 miliar dalam satu tahun.

RSUD Arifin Achmad juga menjadi satu-satunya rumah sakit rujukan pemerintah daerah di Provinsi Riau. Selain itu, rumah sakit tersebut telah menjalin kerja sama dengan RSUD Siak dalam pemeriksaan kultur mikrobiologi dan kultur antibiotik sebagai bagian dari upaya efisiensi penggunaan antibiotik. Ke depan, rumah sakit ini ditargetkan menjadi pusat rujukan utama bagi seluruh kabupaten/kota di Riau.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Ketua DPRD Bengkalis, Misno, yang menyampaikan bahwa kunjungan ini bertujuan menggali strategi peningkatan mutu pelayanan kesehatan melalui pengelolaan dana BLUD.

Menurutnya, RSUD Arifin Achmad merupakan rumah sakit rujukan bagi seluruh RSUD kabupaten/kota di Riau sekaligus menjadi contoh dalam pengelolaan BLUD serta telah meraih akreditasi paripurna.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Bengkalis, Irmi Syakip Arsalan, menilai meskipun sistem BLUD telah lama diterapkan, pelaksanaannya di sejumlah daerah masih belum sepenuhnya fleksibel.

Ia mencontohkan tingkat kemandirian RSUD Arifin Achmad yang mencapai 87 persen dengan dukungan APBD hanya 13 persen, yang dinilai dapat menjadi rujukan bagi rumah sakit daerah dalam mengoptimalkan pengelolaan BLUD yang berorientasi pada kemandirian serta peningkatan mutu pelayanan.

Menurutnya, pembangunan sektor kesehatan merupakan pilar utama dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. RSUD dan puskesmas menjadi garda terdepan dalam pelayanan kesehatan, sementara kompleksitas layanan kesehatan terus meningkat.

“Karena itu, fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya manusia melalui BLUD menjadi kebutuhan mendesak agar pelayanan kesehatan semakin optimal,” ujarnya.

Irmi juga menyoroti masih adanya kelangkaan obat serta lamanya proses pengadaan, sehingga penerapan BLUD dinilai belum maksimal. Ia meminta penjelasan terkait percepatan pengadaan obat dan alat kesehatan yang bersifat mendesak, transformasi sistem administrasi dan pendaftaran agar lebih humanis dan tidak berbelit-belit, serta alokasi remunerasi di RSUD Arifin Achmad.

Anggota Komisi IV DPRD Bengkalis, Samsu Dalimunthe, turut menanyakan persoalan klaim BPJS pasien jantung yang disebut menunggu hingga tiga bulan. Ia meminta penjelasan terkait lamanya proses klaim tersebut.

Di sisi lain, Sekretaris Komisi IV, Syafroni Untung, berharap RSUD Arifin Achmad terus menjadi contoh rumah sakit provinsi yang mampu menyelesaikan persoalan rujukan dengan baik, sehingga hubungan antara pemerintah kabupaten dan provinsi tetap terjaga.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis, Ermanto, memaparkan perkembangan BLUD di daerah. Saat ini terdapat 21 puskesmas berstatus BLUD dengan total pendapatan sebesar Rp9 miliar pada tahap awal, meningkat menjadi Rp19 miliar pada 2020–2021, Rp26 miliar pada 2024, dan Rp33 miliar pada 2025.

Ia menjelaskan bahwa dalam kondisi keterbatasan anggaran, pengelola BLUD harus terus berupaya mengoptimalkan pendapatan agar pelayanan kesehatan tetap berjalan maksimal.

Wakil Direktur Keuangan RSUD Arifin Achmad, Eko Susilo Hariadi, menambahkan bahwa pada 2025 dukungan APBD mencapai Rp77,3 miliar. Sebanyak 98 persen pendapatan pelayanan kesehatan rumah sakit bersumber dari klaim BPJS.

Untuk meningkatkan pendapatan, rumah sakit juga mendatangkan tim medis dengan skema insentif, yakni gaji Rp7 juta apabila pendapatan pelayanan mencapai minimal Rp25 miliar.

Terkait remunerasi, telah diterbitkan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2024 yang mengacu pada Permendagri Nomor 79 dan Permenkes, dengan ketentuan remunerasi maksimal 50 persen dan minimal 38 persen dari total pendapatan. Sistem kefarmasian juga sedang dibenahi untuk mencegah kekosongan obat.

Dalam sesi diskusi, Direktur RSUD Bengkalis menyampaikan bahwa pihaknya masih berbenah dalam pemenuhan alat kesehatan dan akan belajar dari RSUD Arifin Achmad guna meningkatkan kualitas layanan. Direktur RSUD Mandau mengungkapkan tingkat kemandirian BLUD telah mencapai 60 persen serta tengah meningkatkan kualitas koding klaim, meski masih mengalami kekurangan dokter spesialis ortopedi dan urologi.

Sementara itu, RSUD Rupat diketahui belum berstatus BLUD dan belum menjalani proses akreditasi. Namun, hasil pertemuan tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi serta pembenahan dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan ke depan.

Melalui pertemuan ini, diharapkan terjalin sinergi yang lebih kuat antara pemerintah kabupaten dan rumah sakit rujukan provinsi dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, optimalisasi pengelolaan BLUD, serta memberikan pelayanan kesehatan yang optimal, profesional, dan berstandar tinggi bagi masyarakat.*

*ALHAFISH

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini