SIAK, mandalapos.co.id – Wakil Bupati Siak, Syamsurizal, mengapresiasi pelaksanaan Sosialisasi 4 Pilar MPR RI yang digelar Anggota MPR/DPR RI dari Fraksi PKS Daerah Pemilihan (Dapil) Riau-1 di Ruang Rapat Raja Indra Pahlawan, Kantor Bupati Siak, Senin (9/2/2026).
Kegiatan tersebut mengulas empat pilar kebangsaan, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Dalam sambutannya, Syamsurizal menyampaikan bahwa kehadiran anggota parlemen pusat di daerah tidak hanya menjadi sarana penguatan ideologi bangsa, tetapi juga momentum strategis untuk menyampaikan kondisi riil keuangan daerah kepada pemerintah pusat.
“Kami sepenuhnya mendukung terlaksananya program-program strategis pemerintah pusat. Kami berharap program tersebut terus berjalan dan memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat di Kabupaten Siak,” ujar Syamsurizal.
Namun di tengah dukungan tersebut, ia juga menitipkan aspirasi penting terkait kondisi fiskal daerah, khususnya menyangkut tunda salur Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.
Melalui Anggota DPR/MPR RI yang hadir, Hendri Munif, Syamsurizal meminta agar aspirasi tersebut disampaikan langsung kepada Menteri Keuangan agar tunda salur DBH Kabupaten Siak segera direalisasikan.
“Melalui Pak Hendri Munif kami titip pesan ke Menteri Keuangan agar Tunda Salur Dana Bagi Hasil (DBH) Kabupaten Siak yang nilainya mencapai Rp489,8 miliar dapat segera ditransfer secara penuh,” pintanya.
Ia menjelaskan, dampak dari tunda salur tersebut cukup berat bagi kondisi keuangan daerah. Keterlambatan transfer dana mengakibatkan beban fiskal meningkat dan berdampak pada tertundanya pelunasan sejumlah kewajiban pembayaran kegiatan tahun-tahun sebelumnya.
“Kami menitipkan pesan agar pemerintah pusat meninjau ulang kebijakan pemotongan transfer dana. Saat ini Kabupaten Siak masih mengalami tunda salur sekitar Rp489,8 miliar lebih untuk tahun anggaran 2023, 2024, dan 2025,” tegasnya.
Menurutnya, jika dana tersebut segera disalurkan, arus kas daerah dapat kembali stabil sehingga pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tidak terhambat.
Kegiatan ditutup dengan diskusi mengenai penguatan nilai-nilai kebangsaan serta komitmen bersama antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk memperkuat sinergi dalam mendukung pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat.*
*ALHAFISH
