Natuna, mandalapos.co.id – Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menggelar Forum Kemitraan Pengelolaan Kerja Sama Fasilitas Kesehatan dengan Pemangku Kepentingan Kabupaten Natuna Tahun 2026, untuk mengevaluasi pelayanan kesehatan sekaligus mencari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi fasilitas kesehatan di daerah perbatasan tersebut.
Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Kantor Bupati Natuna, Ranai, Senin (28/9/2026), dengan melibatkan unsur pemerintah daerah, DPRD, fasilitas kesehatan, serta BPJS Kesehatan.
Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna, Boy Wijanarko, saat membuka forum tersebut meminta agar pertemuan itu dimanfaatkan sebagai ruang evaluasi bersama untuk membahas berbagai kendala pelayanan kesehatan dan merumuskan langkah perbaikan yang dapat dilakukan secara berkelanjutan.
Menurutnya, keterlibatan seluruh pemangku kepentingan diperlukan agar persoalan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan dapat dibahas secara menyeluruh dan menghasilkan solusi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Natuna.
Forum tersebut juga menjadi wadah bagi para pemangku kepentingan untuk menyampaikan perkembangan pelayanan kesehatan, mulai dari ketersediaan tenaga medis, mekanisme rujukan pasien, hingga cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Kepala Cabang BPJS Kesehatan Kota Tanjungpinang, Nara Grace Br. Ginting, mengatakan forum kemitraan tersebut rutin dilaksanakan minimal satu kali dalam setahun. Pada 2026, evaluasi difokuskan pada pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan.
Dalam pemaparannya, Grace menyampaikan sejumlah hal yang perlu menjadi perhatian bersama, di antaranya ketersediaan layanan dokter gigi di puskesmas dan angka rujukan pasien dari FKTP ke rumah sakit.
Ia menjelaskan, tingginya angka rujukan perlu dievaluasi agar penyakit yang masih dapat ditangani di tingkat pelayanan pertama tidak langsung dirujuk ke rumah sakit.
Selain itu, forum membahas perkembangan kepesertaan JKN di Kabupaten Natuna. Per 1 September 2026, cakupan kepesertaan JKN tercatat mencapai 98,83 persen atau masih berada di atas target minimal Universal Health Coverage (UHC) sebesar 98 persen.
Sementara itu, tingkat keaktifan peserta pada September 2026 tercatat sebesar 86,98 persen, menurun dibandingkan Agustus yang mencapai 91,8 persen. Untuk 2027, target cakupan UHC diarahkan mencapai 99 persen.
Menanggapi persoalan ketersediaan dokter gigi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna, Hikmat Aliansyah, mengatakan pemerintah daerah telah mengajukan permohonan kepada Kementerian Kesehatan untuk penempatan dokter gigi melalui program penugasan khusus Nusantara Sehat.
Ia menjelaskan, penempatan tenaga dokter gigi melalui program tersebut bergantung pada ketersediaan dokter yang bersedia mengikuti penugasan dan menandatangani kontrak dengan Kementerian Kesehatan.
Forum kemitraan tersebut turut dihadiri Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten Natuna Muhammad Erimuddin, Kepala Dinas Kesehatan Hikmat Aliansyah, Direktur RSUD Natuna Ari Fajarudi, Kepala Puskesmas Ranai Nazri, Kepala RSAU, Kepala BPKPD, Kepala BPKPSDM, Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Natuna Ira Triwahyuni, serta jajaran BPJS Kesehatan.
*ALFIAN
