Anambas, mandalapos.co.id – Ketua Majelis Daerah KAHMI (Korp Alumni Himpunan Mahasiswa Islam) Kabupaten Kepulauan Anambas, Abu Hanifah, menyoroti berbagai problem akut yang hingga kini masih dihadapi Anambas, khususnya soal minuman keras (miras) dan prostitusi.
KAHMI sendiri bukanlah entitas baru di Anambas, melainkan sudah mengawal dua periode kepemimpinan kepala daerah sebelumnya dengan berbagai bentuk kontribusi nyata.
“Kita di Anambas ini bukan baru terbentuk. Sudah sepuluh tahun kita turut memikirkan dan mendorong yang terbaik untuk daerah ini,” ujar Abu Hanifah diwawancari mandalapos, Selasa (10/6/2025).
Dikatakan Abu Hanifah, sebagai bagian dari insan akademik, KAHMI merasa memiliki kewajiban moral untuk terlibat aktif dalam pembangunan.
“Kita ini punya tanggung jawab moral. Meski bukan asli Anambas, kita wajib berkontribusi, baik lewat pemikiran maupun aksi nyata,” tambahnya.
Masalah Sosial: Miras dan Prostitusi Jadi Sorotan
Dalam pandangan KAHMI, masalah sosial di Anambas kian mengkhawatirkan. Abu Hanifah mengungkapkan bahwa kasus asusila, kenakalan remaja, hingga pelecehan terhadap anak di bawah umur cukup tinggi untuk wilayah sekecil Anambas.
“Ini masalah serius. Anak-anak adalah generasi emas kita. Kalau dari sekarang mereka tidak dilindungi, kita akan kesulitan mencetak masa depan yang baik untuk daerah,” tegasnya.
Ia juga menyoroti bahwa persoalan tersebut tidak lepas dari maraknya peredaran minuman keras (miras) dan indikasi adanya praktik prostitusi di sejumlah tempat.
“Kalau seseorang tidak punya uang dan tidak bisa lampiaskan nafsunya di tempat prostitusi, kadang pelampiasannya justru ke anak-anak. Ini bahaya,” kata Abu.
Karena itu, KAHMI mendorong aparat keamanan dan pemerintah daerah bertindak cepat dan tegas memberantas miras dan prostitusi demi keamanan dan kenyamanan generasi muda.
Ekonomi dan Ketahanan Daerah
Dari aspek ekonomi, Abu Hanifah mengingatkan pentingnya memaksimalkan potensi sumber daya alam (SDA) Anambas di tengah situasi ekonomi nasional maupun global yang tidak menentu. Ia mengingatkan agar alasan efisiensi anggaran tidak justru membuat masyarakat semakin terpuruk.
“Kita ini daerah kaya SDA. Jangan sampai masyarakat ditekan terus dalam ketidakberdayaan. tidak diberi akses dan tidak didukung.
Jangan masyarkt dibiarkan sendiri, jangan justru ada aturan yang menekan masyarakat dalam memberdayakan dirinya. Daerah juga punya otoritas untuk mempelajari apakah peraturan dari pusat itu selaras untuk peningkatan kemajuan daerah, kalau ternyata bertolak belakang maka ada peluang untuk kita diskusikan dengan pusat,” paparnya.
Abu juga mengajak seluruh pihak untuk bersinergi dalam membangun daerah, tanpa mengandalkan satu pihak semata.
“Kita butuh kolaborasi dan kemitraan. Minimal saling berbagi pemikiran dan solusi. Kalau kita punya komitmen dan visi cerdas bersama, memajukan Anambas bukan hal yang sulit,” pungkasnya. *
*YAHYA
