Anambas, mandalapos.co.id – Generasi muda Kabupaten Kepulauan Anambas mendorong penguatan ruang partisipasi publik dan konsolidasi demokrasi lokal melalui kegiatan Webinar dan Diseminasi Publik bertajuk “Konsolidasi Generasi Muda terhadap Pemetaan Demokrasi Kabupaten Kepulauan Anambas”, Kamis (4/6/2026).
Kegiatan yang merupakan bagian dari Program Speak Justice: Civic Education ini diselenggarakan secara hybrid oleh Institute Hijau Indonesia bekerja sama dengan TIFA Foundation, CIVICUS, dan Ikatan Mahasiswa Kabupaten Kepulauan Anambas Pekanbaru (IMKKA-PKU).
Webinar dan diseminasi publik tersebut menjadi wadah penyampaian hasil pemetaan demokrasi lokal yang sebelumnya dilakukan melalui serangkaian Focus Group Discussion (FGD) bersama generasi muda Anambas.
Secara langsung, kegiatan diikuti pengurus dan anggota IMKKA-PKU, fasilitator pemetaan demokrasi, serta delegasi Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Riau-Kepulauan Riau. Sementara peserta daring berasal dari berbagai unsur masyarakat, mulai dari media lokal, Program Suara Pulau yang diinisiasi Anambas Foundation, Badan Eksekutif Mahasiswa STAI Paduka Anambas, organisasi kepemudaan, pelajar, hingga mahasiswa Anambas yang tersebar di berbagai daerah.
Fasilitator kegiatan, Survia Eva Putriani, menyampaikan bahwa generasi muda Anambas masih memiliki kepedulian terhadap berbagai persoalan daerah. Namun, kepedulian tersebut dinilai belum terhubung dalam ruang kolektif yang mampu memperkuat peran mereka dalam demokrasi lokal.
“Generasi muda Anambas masih peduli terhadap daerahnya. Tantangannya adalah bagaimana kepedulian itu dapat dipertemukan, diperkuat, dan diorganisasikan dalam ruang yang berkelanjutan sehingga mampu memberikan dampak bagi pembangunan daerah,” ujarnya.
Hasil pemetaan yang dipaparkan dalam forum tersebut mengidentifikasi sejumlah isu strategis yang menjadi tantangan demokrasi lokal di Kabupaten Kepulauan Anambas. Di antaranya lemahnya konsolidasi generasi muda, terbatasnya ruang aspirasi yang berkelanjutan, pengaruh relasi sosial terhadap keberanian menyampaikan kritik, terbatasnya ekosistem informasi publik yang mendorong diskusi kritis, serta munculnya sikap pesimistis akibat minimnya tindak lanjut terhadap aspirasi masyarakat.
Selain memaparkan hasil kajian, kegiatan ini juga menjadi momentum peluncuran dokumen Policy Recommendation yang disusun berdasarkan hasil FGD dan pengalaman generasi muda dalam membaca kondisi demokrasi lokal di Anambas.
Dokumen tersebut memuat sejumlah rekomendasi strategis, mulai dari penguatan ruang partisipasi publik, pendidikan demokrasi, literasi publik, hingga peningkatan kolaborasi antara generasi muda, media, akademisi, masyarakat sipil, dan pemerintah daerah.
Diskusi yang berlangsung turut menghadirkan berbagai perspektif dari organisasi kepemudaan, alumni gerakan mahasiswa, media lokal, serta unsur pemerintah daerah. Para peserta sepakat bahwa ruang dialog yang inklusif dan berkelanjutan menjadi salah satu kebutuhan penting untuk memperkuat kualitas demokrasi lokal.
Melalui kegiatan ini, para peserta berharap hasil pemetaan demokrasi tidak berhenti sebagai dokumen kajian semata, tetapi dapat menjadi pijakan awal bagi lahirnya kolaborasi yang lebih luas dalam memperkuat partisipasi publik dan keterlibatan generasi muda dalam pembangunan daerah.
Program ini merupakan bagian dari upaya memperkuat pendidikan kewargaan dan partisipasi publik yang diinisiasi melalui Program Speak Justice: Civic Education oleh Institute Hijau Indonesia bersama TIFA Foundation dan CIVICUS, dengan menempatkan generasi muda sebagai salah satu aktor penting dalam penguatan demokrasi di tingkat lokal.
