Siak, mandalapos.co.id – Bupati Siak Afni Zulkifli meminta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Siak agar memprioritaskan pembelian bahan pangan dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta petani lokal.
Permintaan tersebut disampaikan Afni saat memimpin rapat koordinasi dan monitoring evaluasi program MBG di Kantor Bupati Siak, Rabu (11/3/2026).
Menurutnya, dari total sekitar 1.568 UMKM di Kabupaten Siak, sebagian bergerak di sektor pertanian dan perikanan. Namun hingga saat ini belum ada dapur SPPG yang membeli hasil pertanian dari para pelaku usaha lokal tersebut.
“Tujuan utama Presiden menjalankan program MBG salah satunya untuk membantu UMKM lokal. Jika SPPG lebih banyak berbelanja di Pekanbaru dan hanya sedikit berbelanja di Siak, tentu hal itu sangat kita sesalkan,” ujar Afni.
Ia menjelaskan bahwa saat ini terdapat 56 SPPG yang tersebar di berbagai kecamatan di Kabupaten Siak. Ke depan, seluruh dapur MBG tersebut diminta menjalin kerja sama dengan UMKM lokal untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan.
Afni juga menegaskan bahwa pemerintah daerah siap membantu mencarikan pelaku UMKM yang dapat menjadi mitra penyedia bahan pangan bagi dapur MBG.
“Ambil dulu produk UMKM. Cari UMKM lokal, bina mereka, dan yayasan bisa berkolaborasi dengan dinas terkait. Kami yang akan membantu mencarikan UMKM-nya,” tegasnya.
Bupati Afni juga memerintahkan seluruh jajaran pemerintah daerah untuk mendukung penuh keberhasilan program MBG, meskipun harus melakukan penyesuaian anggaran daerah.
Ia menilai program tersebut sangat penting untuk memastikan pemenuhan gizi anak-anak di Kabupaten Siak.
“Saya akan fokus pada program MBG. Kami akan terus mengawal dan melaporkan pelaksanaannya ke pusat. Untuk menjaga kualitas program ini, kami juga akan mengaktifkan seluruh puskesmas serta memperkuat peran tenaga ahli gizi,” jelasnya.
Dalam pertemuan tersebut, Afni juga menyoroti menu MBG yang diberikan kepada anak-anak selama bulan Ramadan. Ia mengaku menerima laporan bahwa menu yang disediakan masih kurang optimal.
“Saya mendapat laporan menu yang diberikan kepada anak-anak PAUD hanya kacang-kacangan, pisang, dan brownies. Seharusnya bahan tersebut bisa diolah menjadi makanan yang lebih layak untuk anak-anak,” katanya.
Sementara itu, Kepala Kantor Pelayanan Pangan Gizi (KPPG) Pekanbaru, Syartiwidya, menyarankan agar pelaku UMKM di Siak menjalin kerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) di Siak serta memanfaatkan akses pembiayaan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari perbankan.
Menurutnya, dukungan modal sangat penting mengingat kebutuhan produksi untuk memenuhi permintaan dapur MBG cukup besar.
Ia mencontohkan, dalam satu hari SPPG bisa membutuhkan ribuan produk makanan, sehingga UMKM perlu memperkuat kapasitas produksi, termasuk menciptakan produk olahan khas daerah seperti bakso ikan atau makanan khas Siak lainnya.
Syartiwidya juga menjelaskan bahwa di Kabupaten Siak terdapat 56 dapur SPPG dengan sekitar 50 tenaga kerja di setiap dapur. Selain tenaga kerja dapur, sektor UMKM dan petani juga berpotensi besar terlibat dalam rantai pasok program MBG.
“Dana MBG memang triliunan, tetapi sekitar 93 persen akan kembali ke masyarakat. Jika satu SPPG mengelola sekitar Rp1 miliar per bulan, maka dengan 56 SPPG ada sekitar Rp56 miliar per bulan yang beredar di Siak. Jangan sampai uang itu justru keluar dari Siak,” jelasnya.
Ia berharap program MBG tidak hanya meningkatkan gizi anak-anak, tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan UMKM dan sektor pertanian lokal.*
*ALHAFISH
