Natuna, mandalapos.co.id — Upaya Pemerintah Kabupaten Natuna memperjuangkan pengembangan komoditas kelapa membuahkan hasil. Setelah melakukan pendekatan langsung ke pemerintah pusat, termasuk berkunjung ke Kementerian Pertanian (Kementan), Natuna akhirnya mendapat porsi terbesar program Hilirisasi Kelapa Dalam di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) tahun anggaran 2026.
Natuna memperoleh alokasi perluasan dan peremajaan tanaman kelapa seluas 350 hektare, mengungguli tiga kabupaten lain di Kepri yang juga menerima program serupa, yakni Bintan, Karimun dan Lingga.
Bantuan tersebut menyasar 497 petani yang tergabung dalam 34 kelompok tani. Pemerintah pusat juga menyiapkan 38.500 bibit kelapa bersertifikat, 115.500 bantuan pupuk, serta dukungan 4.550 Hari Orang Kerja (HOK) untuk pelaksanaan penanaman.
Besarnya alokasi tersebut tidak datang begitu saja. Pemerintah Kabupaten Natuna sebelumnya mengusulkan perluasan program kepada pemerintah pusat. Ketika alokasi awal yang diterima belum sesuai dengan kebutuhan daerah, Pemkab Natuna kembali melakukan koordinasi dan memperjuangkannya hingga ke tingkat kementerian.
Bupati Natuna Cen Sui Lan turut mengambil peran dengan melakukan pendekatan langsung ke pemerintah pusat dan berkunjung ke Kementerian Pertanian untuk menyampaikan kebutuhan Natuna terhadap pengembangan perkebunan kelapa.
Upaya jemput bola tersebut kemudian membuahkan hasil. Dari alokasi awal yang diterima Natuna, pemerintah daerah berhasil mendapatkan tambahan kuota sehingga luas program meningkat menjadi 350 hektare.
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna, Wan Syazali, saat sosialisasi persiapan pelaksanaan Program Hilirisasi Kelapa Dalam di Gedung Sri Serindit, Jalan Yos Sudarso, Ranai, Sabtu (22/8/2026).
Menurut Wan Syazali, hasil verifikasi tim teknis pada Januari 2026 mencatat ada usulan program seluas 500 hektare yang masuk ke Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Natuna. Namun, alokasi awal yang direalisasikan Kementan pada April 2026 hanya 300 hektare.
Pemkab Natuna tidak berhenti pada alokasi awal tersebut. Koordinasi kemudian terus dilakukan bersama Pemerintah Provinsi Kepri dan Balai Besar Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan.
“Alhamdulillah, pada bulan Mei 2026 kuota tambahan kita disetujui, sehingga kuota kita bertambah menjadi 350 hektare,” ujar Wan Syazali.
Tambahan tersebut menjadi penting karena kelapa merupakan salah satu komoditas perkebunan yang telah lama dikembangkan masyarakat Natuna. Dukungan pemerintah pusat diharapkan tidak hanya menambah luasan tanaman, tetapi juga membantu memperbaiki tanaman yang sudah tidak produktif.
Program Hilirisasi Kelapa Dalam di Natuna dibagi menjadi dua kegiatan. Perluasan tanaman mencakup 165 hektare yang dilaksanakan di Kecamatan Bunguran Tengah dan Bunguran Batubi.
Sementara itu, kegiatan peremajaan mencakup 185 hektare yang tersebar di Kecamatan Bunguran Timur, Bunguran Timur Laut, Bunguran Selatan dan Bunguran Utara.
Dukungan anggaran dari Kementan untuk program tersebut mencapai sekitar Rp1,48 miliar, dengan total nilai tiga paket kegiatan sebesar Rp1.481.313.490.
Paket pertama berupa Produksi Benih Kelapa Dalam Siap Salur Kabupaten Natuna senilai Rp973.444.200. Paket kedua berupa Pengadaan Pupuk Organik Perluasan Tanaman Kelapa Dalam senilai Rp345.586.290.
Sedangkan paket ketiga merupakan Produksi Benih Kelapa Dalam Siap Salur untuk lahan seluas 50 hektare dengan nilai Rp162.283.000.
Natuna Jadi Penerima Terbesar di Kepri
Perwakilan BBPPTP Medan, Eva Elfriani Br Tarigan, membenarkan Natuna menjadi daerah dengan alokasi terbesar dalam program bantuan kelapa Kementan di Kepri tahun ini.
Menurutnya, bantuan tersebut disalurkan kepada empat kabupaten di Kepri, yakni Bintan, Karimun, Lingga dan Natuna.
“Kepri mendapatkan bantuan bibit benih kelapa di empat kabupaten. Yang paling besar menerima bantuan itu adalah Natuna sebanyak 350 hektare,” kata Eva.
Ia menjelaskan, benih yang digunakan dalam program tersebut merupakan benih bermutu lokal yang berasal dari Natuna. Pemanfaatan sumber daya genetik lokal itu dinilai penting agar pengembangan kelapa tetap menyesuaikan karakteristik daerah.
Eva berharap kelompok tani penerima tidak sekadar menerima bantuan, tetapi mengikuti seluruh tahapan teknis agar program yang telah diperjuangkan pemerintah tersebut memberikan hasil maksimal.*
*Alfian
