Natuna, Mandalapos.co.id – Badan Pusat Statistik (BPS) resmi memulai pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 secara serentak di seluruh Indonesia pada 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Di Kabupaten Natuna, pendataan dilakukan dengan metode door to door atau dari pintu ke pintu oleh petugas sensus yang telah mendapatkan pelatihan khusus.
Kepala BPS Kabupaten Natuna, Wahyu Dwi Sugianto, mengatakan Sensus Ekonomi 2026 merupakan agenda nasional yang hanya dilaksanakan sekali dalam sepuluh tahun dan menjadi sumber data penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi.
“Sensus Ekonomi 2026 merupakan momentum penting yang hanya dilaksanakan satu kali dalam kurun waktu sepuluh tahun. Karena itu, kami mengajak seluruh masyarakat Natuna untuk turut menyukseskan pelaksanaannya dengan memberikan informasi yang benar, lengkap, dan terbuka kepada petugas sensus,” ujar Wahyu, saat ditemui mandalapos belum lama ini.
Menurutnya, Sensus Ekonomi 2026 menyasar seluruh keluarga dan kelompok usaha yang ada di Indonesia, termasuk pelaku usaha mikro, kecil, menengah, hingga usaha berskala besar.
Tidak hanya usaha formal, pendataan juga mencakup usaha yang dijalankan di lingkungan rumah tangga, sehingga gambaran aktivitas ekonomi masyarakat dapat terekam secara menyeluruh.
Wahyu menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap keamanan data yang diberikan kepada petugas sensus. Seluruh informasi yang dikumpulkan dijamin kerahasiaannya sesuai ketentuan perundang-undangan statistik.
Ia menjelaskan, seluruh petugas lapangan menggunakan aplikasi digital bernama FASIH dalam melakukan pendataan. Sistem tersebut dirancang untuk menjaga keamanan data responden karena informasi yang diinput langsung terkirim secara real time ke pusat data BPS.
“Petugas hanya melakukan pengumpulan data. Mereka tidak bisa melihat kembali maupun mengunduh data yang sudah masuk karena seluruh informasi langsung tersimpan di pusat data atau big data BPS,” jelasnya.
Lebih lanjut, Wahyu mengatakan pendekatan yang digunakan dalam SE2026 adalah sensus ekonomi lengkap. Artinya, seluruh pelaku usaha akan didata tanpa terkecuali agar pemerintah memperoleh gambaran utuh mengenai kondisi ekonomi nasional maupun daerah.
Cakupan pendataan juga sangat luas karena meliputi berbagai sektor usaha, termasuk sektor pertanian.
“Kami berharap masyarakat dapat menerima petugas sensus dengan baik dan memberikan informasi sesuai kondisi yang sebenarnya,” katanya.
BPS Natuna berharap partisipasi aktif masyarakat dapat membantu menghasilkan data ekonomi yang akurat, berkualitas, dan terpercaya sebagai fondasi pembangunan daerah dan nasional dalam sepuluh tahun ke depan.
*Alfian
