Anambas, mandalapos.co.id — Suara kegelisahan datang dari Desa Lingai, Kecamatan Siantan Selatan, Kabupaten Kepulauan Anambas. Sejumlah nelayan mempertanyakan, kemana sisa kuota sekitar 3,5 ton yang seharusnya diterima desa tersebut ?.
Persoalan itu mencuat setelah salah satu penyalur BBM subsidi untuk nelayan di Desa Lingai mengaku hanya menerima sebagian dari kuota yang selama ini dialokasikan. Menurutnya, kebutuhan BBM subsidi bagi nelayan di desa tersebut mencapai sekitar 10 ton setiap bulan. Namun hingga akhir periode penyaluran, total BBM yang diterima hanya sekitar 6,5 ton.
Penyalur yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan mengatakan dirinya telah berkoordinasi dengan pihak pengelola SPBU Mengkait terkait sisa kuota yang belum diterima. Akan tetapi, saat hendak melakukan pengambilan, ia mendapat informasi bahwa kuota tersebut telah habis.
“Kami bertanya kemana sisa kuota minyak kami. Jawaban yang kami terima, minyaknya sudah habis karena sudah diambil nelayan lain,” ujarnya.
Bagi masyarakat pesisir Desa Lingai, solar subsidi bukan sekadar kebutuhan operasional. BBM tersebut menjadi penopang utama aktivitas melaut yang menjadi sumber penghasilan mayoritas warga.
Ia menjelaskan bahwa sekitar 95 persen warga desa bekerja sebagai nelayan, sehingga ketersediaan bahan bakar menjadi kebutuhan utama untuk mengoperasikan pompong dan melaut.
“Kalau kuota BBM kami tidak terpenuhi, nelayan mau bekerja pakai apa. Kebutuhan pokok nelayan memang solar untuk menghidupkan mesin pompong,” katanya.
Berdasarkan keterangannya, pengambilan kuota sebelumnya dilakukan pada tanggal 6 dengan jumlah sekitar dua ton. Sementara total kuota yang telah tersalurkan kepada dua subpenyalur disebut mencapai 6,5 ton. Ketika hendak mengambil sisa kuota, pihaknya justru mendapat informasi bahwa stok untuk jatah Desa Lingai sudah tidak tersedia lagi.
Menurut keterangan penyalur, komunikasi dengan pengurus SPBU telah dilakukan beberapa hari sebelum jadwal pengambilan. Awalnya, ia diminta menunda pengambilan hingga hari Sabtu karena kondisi SPBU sedang ramai.
Namun pada malam sebelum pengambilan, ia menerima informasi melalui telepon bahwa sisa kuota Desa Lingai telah habis.
Penjelasan tersebut memunculkan pertanyaan di kalangan nelayan dan penyalur mengenai mekanisme distribusi BBM subsidi yang seharusnya telah dialokasikan untuk kebutuhan nelayan Desa Lingai.
Beberapa nelayan bahkan mendatangi rumah penyalur untuk meminta penjelasan terkait sisa kuota yang tidak dapat diperoleh. Penyalur mengaku hanya menyampaikan informasi yang diterimanya dari pihak pengelola SPBU.
Di sisi lain, ia juga menyoroti tawaran pengambilan sisa BBM dalam jumlah terbatas yang dinilai tidak sebanding dengan biaya operasional penjemputan dari Desa Lingai ke Mengkait.
Untuk mengambil BBM tersebut, penyalur harus menyewa pompong nelayan dengan biaya sekitar Rp500 ribu, ditambah ongkos tenaga angkut serta biaya bongkar muat per jerigen. Karena jumlah BBM yang tersedia disebut sangat sedikit, pengambilan dinilai tidak ekonomis.
Selama sekitar dua tahun menjadi penyalur BBM subsidi bagi nelayan Desa Lingai, narasumber mengaku baru kali ini mengalami persoalan seperti ini.
Ia berharap kuota yang telah direkomendasikan dan dihitung berdasarkan kebutuhan nelayan dapat disalurkan secara penuh setiap bulan. Menurutnya, jumlah tersebut telah disesuaikan dengan data armada nelayan yang beroperasi di desa.
“Harapan kami, kuota yang sudah ditetapkan untuk nelayan Desa Lingai bisa dipenuhi setiap bulan dan tidak dikurangi. Karena itu memang kebutuhan nelayan yang sudah dihitung sesuai jumlah pompong yang ada,” ujarnya.
Hingga berita ini ditulis, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak SPBU Mengkait maupun instansi terkait mengenai penjelasan atas selisih kuota solar subsidi yang dipersoalkan nelayan dan penyalur di Desa Lingai.*
*YAHYA
