Mandalapos.co.id, Buton Tengah — Pemerintah Kabupaten Buton Tengah melalui Dinas Kesehatan telah resmi melaunching Integrasi Layanan Primer (ILP) sebagai wujud tranformasi pelayanan kesehatan yang akan diterapkan di seluruh 14 Pukesmas yang ada se – Kabupaten Buton Tengah, Selasa (11/02/2025).
Peresmian ILP dilakukan oleh Penjabat Bupati Buton Tengah, H.Kostantinus Bukide, bertempat di Pukesmas Mawasangka Tengah serta dihadiri perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, para OPD, PKK, kepala dan jajaran nakes seluruh Pukesmas lingkup Buton Tengah, serta pemerintah kecamatan, Kapolsek -Danramil Kecamatan Mawasangka Tengah.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Buton Tengah, H.Kasman, mengutarakan bahwa penyelenggaraan Integrasi Layanan Primer Tingkat Kabupaten Buton Tengah ini melalui proses yang cukup panjang sehingga baru hari ini dapat dilaunching.
Kasman menjelaskan, ILP merupakan suatu sistem yang tercipta dari transformasi sistem kesehatan dalam hal ini transformasi pelayanan kesehatan primer.
“Sebagaimana kita ketahui bahwa pelayanan kesehatan primer berfokus pada perventif dan promotif sehingga ILP merupakan tatanan yang memang berfokus pada pencegahan dengan sistem pelayanan yang berbasis siklus hidup mencakup ibu hamil sampai dengan lansia,” ucap Kasman saat membawakan sambutan pada acara launching ILP.
Dengan penerapan ILP, lanjut Kasman, telah menemukan wajah baru dari sistem pelayanan kesehatan di Kabupaten Buton Tengah yang akan diterapkan di seluruh Pukesmas se-Buton Tengah
“Sebenarnya pelayanan ILP sudah di kerjakan dan dilaksanakan tiap harinya di seluruh Pukesmas di Buton Tengah. Namun bedanya saat ini dengan penerapan ILP berfokus pada proses pelayanan dibagi per cluster berdasarkan usia dan juga metode skirining lebih diperketat,” jelasnya.
“Alhamdulillah saat ini 14 Pukesmas yang ada telah menerapkan Integrasi Layanan Primer 100 persen,” ucapnya menambahkan.
Lanjut Kasman menyampaikan, pelaksanaan lauching ILP tingkat Kabupaten Buton Tengah dilaksanakan di Pukesmas Mawasangka Tengah karena Pukesmas ini sudah menerapkan ILP dari tingkat Pukesmas sampai dengan tingkat Posyandu. Dan bahkan Pukesmas Mawasangka Tengah sudah memiliki Pustu ILP yakni Pustu Lantongau dan 8 Posyandu ILP dengan jumlah kader terlatih 74 orang. Dan bahkan telah dilaksanakan pula penilaian terhadap kompetensi kader pada 1 Posyandu yakni Posyandu Anggrek Desa Lalibo dengan hasil 1 kader Utama, 4 kader Madya dan 9 kader Purwa.
“Pukesmas Mawasangka Tengah di sebut Pukesmas Bintang Lima karena telah mendapatkan Akreditasi Paripurna pertama dan bahkan provinsi dari Kementerian Kesehatan. Semoga ini menjadi contoh dan semangat baru diikuti 13 Pukesmas lainnya agar terpacu untuk segera mengimplementasikan pencapaian Pukesmas Mawasangka Tengah,” harap Kasman.
Kasman menambahkan, pelaksanaan ILP dapat berjalan baik jika mendapatkan dukungan pemerintah dan masyarakat. Sehingga ia meminta dukungan pemerintah, pemerintah kecamatan, desa/kelurahan dan masyarakat agar pelaksanaan ILP dapat berjalan sukses.
“ILP bukan hanya milik orang kesehatan karena sistem layanan kesehatan ini melibatkan lintas program, lintas sektor, lintas OPD, dan juga perangkat desa/kelurahan,” jelasnya.
Pada ILP Pustu dan Posyandu akan menjadi ujung tombak layanan kesehatan. Karena dalam pelaksanaannya nanti, Posyandu akan melibatkan kader dan didampingi oleh tenaga kesehatan. Kemudia kader akan melaksanakan kunjungan rumah kerumah secara terjadwal dan akan dilaporkan secara periodik ke Pukesmas, Dinas Kesehatan dan dilanjutkan sampai dengan Kementerian Kesehatan
“Dengan bertambahnya beban para kader di desa/kelurahan, tentu diharapkan pemerintah daerah perlu memperhatikan kesejahteraan para kader serta dapat pro aktif dalam memfasilitasi para kader dalam menerapkan dan mensukseskan ILP,” ungkapnya.
Terakhir, Kasman berharap dengan pelayanan ILP ini, penurunan angka stunting di Kabupaten Buton Tengah dapat diatasi lebih cepat. Karena semakin tinggi partisipasi masyarakat semakin cepat angka stunting dapat dikendalikan.
Saat ini penurunan angka stunting di Kabupaten Buton Tengah masih mengikuti angka stunting pada Februari 2024 yang diakui oleh Pemerintah dalam hal ini Dinas Kesehatan Provinsi dengan angka 14,4 persen.
Sedangkan angka Kabupaten Buton Tengah di bulan Agustus 2024 sudah berada di bawah standar nasional (14 persen) dengan angka 13,8 persen. Kendati demikian, Dinas Kesehatan Provinsi tidak mengakuinya karena partisipasi masyarakat ke Posyandu masih di bawah 95 persen.
“Andai saja partisipasi masyarakat di atas 95 persen, maka angka yang kita dapatkan berdasarkan data elektronik – Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) melalui data rutin posyandu pada Agustus 2024 dengan angka 13,8 persen dapat dipegang sebagai rujukan pencapaian stunting di angka standar nasional,” ujarnya.
“Oleh karena itu, melalui kesempatan ini saya meminta seluruh pihak dapat mendorong kehadiran partisipasi masyarakat melalui pelayanan ILP tingkat desa/kelurahan sehingga mendapatkan pelayanan kesehatan dengan baik,” pungkasnya.
Laporan : Ahmad Subarjo.
