Natuna, mandalapos.co.id — Pemerintah Kabupaten Natuna menyiapkan anggaran sekitar Rp2,345 miliar untuk dua program bantuan sosial (bansos), yakni bagi keluarga miskin ekstrem dan masyarakat lanjut usia (lansia).
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Natuna, Suryanto, mengatakan anggaran tersebut telah masuk dalam perencanaan pemerintah daerah sejak 2025.
“Sudah dari tahun kemarin kita anggarkan,” kata Suryanto saat ditemui di Kantor Pos Ranai, Jumat (18/9/2026).
Dari total anggaran tersebut, sekitar Rp1,845 miliar dialokasikan untuk bantuan sosial bagi keluarga miskin ekstrem. Sementara bansos untuk masyarakat lansia mendapat alokasi sebesar Rp500 juta.
Meski anggarannya telah disiapkan, Suryanto menegaskan angka tersebut masih berupa estimasi. Jumlah penerima dan besaran realisasi bantuan akan ditentukan setelah data penerima diverifikasi oleh Dinas Sosial Natuna.
Menurutnya, penganggaran dilakukan berdasarkan perkiraan jumlah masyarakat yang memenuhi kriteria penerima. Namun, kondisi di lapangan dapat berubah setelah dilakukan verifikasi, misalnya karena penerima meninggal dunia atau pindah tempat tinggal.
“Realisasinya pasti Dinas Sosial yang tahu. Ini kan estimasi. Nanti Dinas Sosial yang tahu, karena nanti diverifikasi datanya,” ujarnya.
Suryanto mencontohkan, pemerintah daerah dapat menyusun anggaran berdasarkan estimasi 1.000 penerima. Namun, setelah data diverifikasi, jumlah penerima bisa saja berubah.
Perubahan tersebut juga berkaitan dengan kemampuan anggaran yang telah ditetapkan. Suryanto mengatakan pagu yang tersedia menjadi batas tertinggi dalam pelaksanaan program sehingga realisasi bantuan tidak dapat melampaui alokasi yang telah dianggarkan.
“Ketika jumlah anggaran itu merupakan batas tertinggi, kita tidak boleh lebih dari itu. Karena itu adalah dasar penganggarannya,” jelasnya.
Dengan mekanisme tersebut, apabila hasil verifikasi menunjukkan kebutuhan penerima lebih besar dibandingkan anggaran yang tersedia, pemerintah daerah tidak dapat serta-merta menambah anggaran untuk program yang sama pada tahun berjalan.
Kebutuhan yang belum terakomodasi dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam penyusunan anggaran pada tahun berikutnya.
“Nanti ketika misalnya dideteksi ada anggarannya kurang, itu untuk penganggaran alokasi tahun berikutnya,” pungkas Suryanto.
Dengan demikian, realisasi bansos bagi keluarga miskin ekstrem dan lansia di Natuna masih bergantung pada hasil verifikasi data penerima oleh Dinas Sosial serta ketersediaan anggaran sesuai pagu yang telah ditetapkan.
*Zubadri
