Mandalapos.co.id, Natuna – Dalam beberapa kesempatan, Wakil Bupati Natuna, Rodhial Huda, selalu mendorong pemerintah desa untuk menjadi desa mandiri, yang memiliki kemandirian ekonomi dengan mengembangkan potensi di desa masing-masing.
Melalui program One Village One Product (OVOP) atau 1 desa 1 produk, Rodhial berharap desa mampu menghasilkan satu produk yang unik khas desa dengan memanfaatkan sumber daya lokal. Jika setiap desa berhasil mengembangkan potensinya, Rodhial yakin desa-desa di Natuna akan menjadi desa yang maju dan mandiri, khususnya di segi ekonomi.
Kendati demikian, Rodhial juga mengimbau kepada pemerintah desa agar mengelola keuangannya sebaik mungkin dan memprioritaskan kepada hal-hal yang memiliki azas manfaat bagi masyarakat luas.
Berdasarkan data tahun 2024, Natuna kini sudah mempunyai 5 desa mandiri, 42 desa maju, dan 23 desa berkembang dengan jumlah desa sebanyak 70 desa.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Natuna, Suhardi, menyatakan komitmennya dalam mendorong pembinaan desa untuk mencapai status desa maju dan mandiri.
“Kami secara aktif melakukan pendampingan administrasi bagi desa-desa agar lebih tertib dalam pelaporan dan tata kelola keuangan,” ujarnya saat dihubungi media ini, Selasa, 4 Februari 2025.
Suhardi juga menjelaskan bahwa pihaknya kini gencar turun langsung ke desa untuk menertibkan administrasi sesuai aturan terbaru.
“Kami juga melakukan pembinaan secara daring melalui Zoom untuk menjangkau desa-desa yang jauh, terutama dalam hal pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes),” ujarnya.
Keberadaan Bumdes sangat penting dalam mendukung ketahanan pangan di daerah. Oleh karena itu, pihaknya mendorong kepengurusan Bumdes agar lebih aktif dan proaktif dalam mengelola dana serta menjalankan berbagai kegiatan yang mendukung kemandirian pangan desa.
“Saat ini kami terus turun ke desa untuk memastikan Bumdes berjalan efektif, terutama dalam mengelola ketahanan pangan dan berbagai kegiatan produktif lainnya,” tambahnya.
Dalam menentukan status desa, laporan administrasi bukan satu-satunya indikator. Suhardi menegaskan bahwa laporan harus diverifikasi dengan kondisi nyata di lapangan.
“Kami tidak bisa hanya mengandalkan laporan di atas kertas, ada indikator yang harus dicek langsung. Kementerian memiliki parameter tertentu, tetapi kami juga turun langsung untuk memastikan kondisi sebenarnya,” tegasnya.
Salah satu kendala utama dalam administrasi desa adalah keterlambatan pelaporan akibat jaringan internet yang kurang memadai. Beberapa desa mengalami kendala “blank spot” yang menghambat komunikasi dan proses pelaporan tepat waktu.
“Solusi yang kami dorong adalah agar masing-masing desa mengalokasikan dana untuk memperkuat jaringan internet. Ini penting karena sistem administrasi dan keuangan kini sudah berbasis non-tunai dan memerlukan akses internet yang stabil,” jelas Suhardi.
Suhardi menargetkan agar desa-desa yang masih berkembang dapat naik ke status desa maju dan pada akhirnya menjadi desa mandiri. Proses ini tentu tidak instan dan membutuhkan kerja sama antara pemerintah desa dan masyarakat.
“Pelan-pelan, kita ingin desa yang berkembang bisa naik status menjadi desa maju, lalu menuju desa mandiri. Kita tidak ingin terlambat dalam proses ini,” ujar Suhardi optimis.
Melalui berbagai upaya pembinaan, monitoring, serta solusi terhadap kendala infrastruktur, Dinas PMD Natuna berkomitmen untuk terus mendukung kemajuan desa.
Dengan sistem tata kelola yang lebih baik dan pemanfaatan teknologi secara optimal, diharapkan desa-desa di Natuna dapat semakin berkembang dan mandiri di masa mendatang. *
*ALFIAN
