Tasikmalaya, mandalapos.co.id – Rencana aksi demonstrasi yang disiapkan organisasi masyarakat Gabungan Inisiatif Barisan Anak Siliwangi (GIBAS) Resort Kabupaten Tasikmalaya akhirnya ditunda. Keputusan tersebut diambil setelah pertemuan panjang dengan pihak kepolisian dan Forum Relawan pada Kamis (5/3) malam.
Ketua GIBAS Kabupaten Tasikmalaya, Waris, mengatakan pihaknya sebenarnya telah bersiap menggelar aksi di Kantor Bupati Tasikmalaya. Namun setelah mendapat arahan agar menghormati bulan suci Ramadan, mereka memilih menempuh jalur audiensi terlebih dahulu.
Pertemuan berlangsung sejak sekitar pukul 21.00 hingga 01.00 dini hari bersama pihak kepolisian, termasuk Kabag Ops Polres Tasikmalaya yang akrab disapa Pak Tiko.
“Kami menghargai bulan puasa, jadi mengikuti arahan untuk audiensi terlebih dahulu,” kata Waris, Jumat (6/3/2026).
Meski mengikuti arahan tersebut, Waris mengaku kecewa dengan hasil audiensi yang digelar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Ia mengatakan pihaknya berharap dapat bertemu langsung dengan Bupati Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin, serta sejumlah pejabat terkait untuk menyampaikan persoalan yang mereka soroti. Namun pertemuan yang diharapkan itu tidak terjadi.
“Kami ingin menyampaikan dan menanyakan langsung dugaan korupsi. Kalau memang tidak merasa, silakan laporkan kami atas pencemaran nama baik. Tapi kalau merasa, silakan disampaikan di depan kepolisian,” ujarnya.
Dalam keterangannya, Waris menyebut pihaknya memiliki sejumlah data yang menurutnya perlu mendapat penjelasan dari pemerintah daerah.
Beberapa isu yang disoroti antara lain peran satgas program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disebut belum berjalan optimal, khususnya dalam mengawasi makanan yang disajikan dapur SPPG. Selain itu, GIBAS juga menyoroti program akselerasi penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) perumahan.
Waris juga menyinggung distribusi alat kesehatan yang menurutnya belum diterima oleh sekitar 40 puskesmas, padahal disebut berasal dari anggaran tahun 2024.
Ia menegaskan hal-hal tersebut masih berupa dugaan yang perlu diklarifikasi oleh pihak pemerintah daerah agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
Meski menahan diri selama Ramadan, Waris memastikan organisasinya tetap akan menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah daerah.
Ia menyebut GIBAS berencana kembali menyuarakan tuntutannya setelah Hari Raya Idulfitri jika persoalan yang mereka angkat belum mendapatkan tanggapan.
“Tunggu setelah Lebaran. Kalau memang belum ada perubahan, kami akan datang lagi,” katanya.
Di akhir pernyataannya, Waris juga mengingatkan seluruh anggota GIBAS agar tidak meminta Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pihak mana pun.
“Itu bukan bagian dari perjuangan organisasi,” ujarnya.
Sementara itu, pihak kepolisian memastikan kegiatan audiensi antara perwakilan masyarakat dan pemerintah daerah berjalan aman dan kondusif serta mempertemukan kedua pihak untuk menyampaikan aspirasi secara langsung.
Kapolsek Polsek Cigalontang, Aan Supyadi, mengatakan pihaknya sebelumnya telah menerima surat pemberitahuan terkait rencana kegiatan audiensi tersebut sehingga kepolisian menyiapkan pengamanan sekaligus membantu menjembatani komunikasi antara masyarakat dan pihak pemerintah.
“Dari pihak kepolisian tentunya menerima surat pemberitahuan terkait kegiatan audiensi tersebut. Dengan adanya kegiatan itu, kami melaksanakan pengamanan sekaligus memfasilitasi penyampaian aspirasi dari masyarakat kepada pihak yang dituju,” ujarnya.
Ia menjelaskan selama proses audiensi berlangsung kedua pihak dapat menyampaikan pandangan serta hal-hal yang menjadi pokok pembahasan dalam pertemuan tersebut sehingga situasi tetap berjalan kondusif.
“Alhamdulillah dalam pelaksanaannya kedua pihak bisa dipertemukan dan menyampaikan pendapatnya. Situasi juga dapat berjalan kondusif berkat kerja sama semua pihak,” katanya.
Pembahasan dalam audiensi tersebut belum berakhir dan rencananya pertemuan lanjutan akan kembali digelar setelah Hari Raya Idulfitri.
Kapolsek menegaskan apabila masyarakat kembali mengajukan audiensi lanjutan maka pihak kepolisian siap melakukan pengamanan selama prosedur administrasi dipenuhi.
“Kalau memang ada kegiatan masyarakat seperti audiensi atau rapat dengar pendapat tentu harus ada surat pemberitahuan kembali dan kami dari kepolisian siap siaga untuk melakukan pengamanan,” jelasnya.
Ia menambahkan kepolisian saat ini mengedepankan pendekatan pelayanan yang lebih humanis kepada masyarakat sejalan dengan arahan pimpinan Polri dengan tetap menjaga keamanan dan ketertiban.
Hingga berita ini diterbitkan, Pemkab Tasikmalaya belum memberikan pernyataan resmi.*
*YAHYA
