Tasikmalaya, mandalapos.co.id – Pembangunan fasilitas pendidikan semestinya berjalan seiring dengan perlindungan terhadap keselamatan para pekerjanya. Namun, kondisi berbeda terlihat dalam pelaksanaan proyek revitalisasi SMP Negeri 3 Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Sejumlah pekerja terpantau melakukan aktivitas konstruksi tanpa menggunakan alat pelindung diri (APD) secara lengkap.
Temuan tersebut menjadi perhatian karena proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 itu memiliki nilai bantuan mencapai Rp2.047.280.000 atau sekitar Rp2,04 miliar.
Berdasarkan pantauan awak media Mandalapos.co.id di lokasi, Selasa (10/11/2026), sejumlah pekerja terlihat beraktivitas tanpa perlengkapan keselamatan yang memadai. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3) diterapkan serta bagaimana pengawasan terhadap pekerja dilakukan selama proyek berlangsung.
Padahal, pekerjaan konstruksi memiliki risiko kecelakaan yang berbeda-beda, mulai dari pekerjaan pembongkaran, pemasangan material, hingga pekerjaan pada bagian bangunan tertentu. Karena itu, kebutuhan APD semestinya ditentukan berdasarkan potensi bahaya dan risiko setiap pekerjaan.
Informasi pada papan proyek menyebutkan, kegiatan revitalisasi tersebut dilaksanakan oleh Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) SMPN 3 Salawu dengan masa pelaksanaan 120 hari kerja.
Ketua P2SP Akui Penggunaan APD Belum Konsisten
Saat dikonfirmasi di lokasi, Asep selaku Ketua P2SP SMPN 3 Salawu menyatakan bahwa pihaknya telah menyediakan sejumlah perlengkapan keselamatan, seperti helm, sepatu, dan sarung tangan. Ia juga mengaku telah membayarkan asuransi bagi 20 pekerja selama tiga bulan.
“APD kan sudah dipakai. Sudah, termasuk saya bayar asuransinya tiga bulan. Pekerja 20 orang,” ujar Asep.
Namun, keterangan tersebut belum sepenuhnya menjawab temuan di lapangan. Ketika ditanya mengapa masih terdapat pekerja yang terlihat tidak menggunakan APD, Asep mengakui penerapannya belum konsisten.
Ia beralasan penggunaan perlengkapan keselamatan disesuaikan dengan jenis pekerjaan dan tingkat risiko kecelakaan.
“Untuk pekerjaan di bawah, misalnya pasang keramik, tingkat risiko kecelakaannya rendah. Beda dengan pekerjaan bongkar, itu risiko tinggi. Untuk pekerjaan yang krusial, semua dipakai,” jelasnya.
Pernyataan itu justru menyisakan pertanyaan penting: siapa yang memastikan setiap pekerja menggunakan APD sesuai risiko pekerjaannya? Apakah tersedia pengawasan rutin, atau penggunaan perlengkapan keselamatan sepenuhnya bergantung pada kesadaran masing-masing pekerja?
Sebab, penyediaan APD tidak otomatis menjamin keselamatan apabila perlengkapan tersebut tidak digunakan secara konsisten. Bahkan pada pekerjaan yang dianggap berisiko rendah, potensi kecelakaan tetap perlu diperhitungkan melalui identifikasi bahaya dan penerapan prosedur keselamatan yang sesuai.
Keselamatan Kerja Bukan Sekadar Hati Nurani
Persoalan pengawasan kembali mengemuka ketika Asep ditanya mengenai tanggung jawab apabila terjadi kecelakaan kerja terhadap pekerja yang tidak menggunakan APD.
Ia kembali menegaskan bahwa panitia telah berupaya menyediakan perlengkapan keselamatan dan membayarkan asuransi pekerja. Namun, ia juga menyebut penggunaan APD kembali kepada kesadaran masing-masing individu.
“Ya, kita sudah mengupayakan APD, termasuk sepatu, helm, sarung tangan. Asuransinya dibayar untuk tiga bulan. Kita kembali lagi ke hati nurani, ke individu,” tuturnya.
Pernyataan tersebut patut menjadi perhatian. Keselamatan kerja tidak semestinya hanya diserahkan kepada hati nurani atau kesadaran pribadi pekerja.
Pekerja memang memiliki kewajiban untuk mematuhi prosedur keselamatan. Namun, pihak yang mengelola dan mengawasi pekerjaan juga perlu memastikan aturan tersebut benar-benar dijalankan, termasuk melalui pengawasan, pengarahan, serta tindakan apabila ditemukan pekerja yang tidak menggunakan APD.
Di sisi lain, klaim pembayaran asuransi bagi 20 pekerja juga perlu diperjelas. Jenis perlindungan, bukti kepesertaan, serta masa berlaku asuransi perlu diketahui agar tidak menimbulkan anggapan bahwa pembayaran asuransi dengan sendirinya telah memenuhi seluruh aspek perlindungan keselamatan kerja.
Progres 60 Persen, Target Selesai Akhir Desember
Dalam kesempatan yang sama, Asep menyampaikan bahwa progres pembangunan diperkirakan telah mencapai sekitar 60 persen. Artinya, masih terdapat pekerjaan yang harus diselesaikan sebelum masa pelaksanaan berakhir.
Meski demikian, ia optimistis proyek dapat diselesaikan sesuai target hingga akhir Desember 2026.
“Pastilah selesai dengan target atau waktu yang sudah ditentukan, sampai akhir Desember,” ungkapnya.
Ia juga menyebut sebagian besar tenaga kerja yang dilibatkan dalam pembangunan tersebut merupakan masyarakat setempat.
Namun, capaian progres dan ketepatan waktu bukan satu-satunya tolok ukur keberhasilan proyek revitalisasi. Kualitas pekerjaan, transparansi penggunaan anggaran, serta perlindungan terhadap keselamatan tenaga kerja juga harus menjadi perhatian.
Dengan nilai bantuan lebih dari Rp2 miliar, proyek ini semestinya dikerjakan dengan standar pelaksanaan dan pengawasan yang memadai. Jangan sampai keberhasilan pembangunan hanya diukur dari bangunan yang selesai, sementara keselamatan orang-orang yang mengerjakannya justru terabaikan.
Karena itu, pengawasan dari pihak sekolah, instansi pendidikan terkait, serta instansi yang membidangi ketenagakerjaan perlu dilakukan untuk memastikan penerapan K3 berjalan sesuai ketentuan.
Hingga berita ini disusun, Mandalapos.co.id masih memerlukan penjelasan dari pihak sekolah dan instansi terkait mengenai mekanisme pengawasan K3, kepatuhan penggunaan APD, serta perlindungan bagi para pekerja dalam proyek revitalisasi SMPN 3 Salawu.
Pembangunan sekolah menggunakan uang negara harus menghasilkan fasilitas pendidikan yang layak dan aman. Namun, keselamatan pekerja yang membangun fasilitas tersebut juga tidak boleh menjadi hal yang dikompromikan.*
*YAHYA
