Natuna, mandalapos.co.id – “Dulu listrik di desa kami takut matahari, Bang.”
Ucapan Zubadri, pemuda asal Desa Gunung Durian, Kecamatan Bunguran Utara, Kabupaten Natuna, itu mengundang tawa sekaligus menyisakan tanda tanya. “Listrik takut matahari?”
“Iya, Bang. Kalau matahari muncul, listrik langsung mati. Berarti kan dia takut sama matahari,” katanya sambil tersenyum ketika ditemui di Ranai, Natuna, 29 Oktober 2026.
Kalimat itu memang terdengar seperti kelakar. Namun, di baliknya tersimpan pengalaman panjang masyarakat di pelosok Natuna yang pernah hidup dengan keterbatasan listrik.
Zubadri masih mengingat bagaimana listrik di kampungnya hanya menyala sekitar 14 jam sehari. Setiap pukul 17.30, lampu-lampu rumah mulai hidup. Namun, ketika fajar menyingsing dan masyarakat bersiap menjalankan aktivitas, listrik justru padam.
Keadaan itu berlangsung bertahun-tahun. Bahkan, pemadaman tak jarang terjadi lebih awal akibat gangguan teknis pada mesin pembangkit PLN di Kecamatan Bunguran Utara.
Lahir pada 1997, ketika Natuna belum berstatus sebagai kabupaten, Zubadri tumbuh menyaksikan bagaimana keterbatasan energi ikut membentuk kehidupan masyarakat di wilayah utara Indonesia tersebut.
Ayahnya, Bustami, seorang nelayan. Sejak remaja, Zubadri terbiasa ikut melaut bersama sang ayah. Dari pengalaman itu, ia memahami bahwa ketersediaan es batu sama pentingnya dengan hasil tangkapan.
Es batu menjadi penentu kesegaran ikan sebelum sampai ke tangan pembeli. Namun, di Kecamatan Bunguran Utara, mendapatkan benda sederhana itu dahulu bukan perkara mudah. Belum ada pabrik es, bahkan dalam skala kecil.
Kebutuhan es batu nelayan hanya dipenuhi dari produksi rumahan menggunakan lemari pendingin milik warga. Ketersediaannya sangat bergantung pada jam hidup listrik.
Akibatnya, nelayan harus segera menjual ikan begitu kembali dari laut. Mereka tidak memiliki cukup es untuk menyimpan hasil tangkapan lebih lama.
“Kalau dapat ikan harus langsung dijual Bang, karena kita mau cari es batu susah,” kenang Zubadri.
Keterbatasan itu bukan hanya menyulitkan nelayan dalam menjaga kualitas hasil tangkapan, tetapi juga memengaruhi harga jual. Ikan yang seharusnya bisa dipertahankan kesegarannya lebih lama, terpaksa dilepas dengan harga murah agar tidak membusuk.
Persoalan lainnya adalah belum tersedianya penampung ikan yang memadai. Dengan listrik yang hanya menyala pada malam hari, usaha penyimpanan ikan menjadi sulit dikembangkan.
“Tauke ikan pun tak ada, karena listrik cuma hidup malam. Tak berani orang nampung,” ujarnya.
Ketika Listrik Mengubah Rantai Ekonomi
Perubahan mulai dirasakan masyarakat Bunguran Utara pada 2018. Melalui pengembangan infrastruktur kelistrikan yang berlangsung bertahap, aliran listrik yang sebelumnya hanya tersedia sekitar 14 jam sehari mulai menyala penuh selama 24 jam.
Perubahan tersebut menjadi bagian dari upaya percepatan pembangunan Natuna yang dicanangkan pemerintah sejak 2016, termasuk memperluas jangkauan elektrifikasi ke pulau-pulau berpenghuni.
Bagi masyarakat Bunguran Utara, hadirnya listrik sepanjang hari bukan sekedar membuat rumah lebih terang. Perlahan, perubahan itu menggerakkan roda perekonomian yang selama ini terkendala keterbatasan energi.
Warga mulai bisa memproduksi es batu tanpa harus menunggu malam. Usaha es batu rumahan tumbuh seiring meningkatnya kebutuhan nelayan. Hasil tangkapan pun dapat disimpan lebih baik sebelum dipasarkan.
Perubahan lainnya terlihat dari munculnya penampung ikan di wilayah tersebut. Nelayan tidak lagi sepenuhnya bergantung pada pembeli yang datang sesekali. Mereka memiliki alternatif untuk menjual hasil tangkapan kepada usaha penampungan setempat.
Salah satunya adalah Herianto, warga Desa Kelarik, Kecamatan Bunguran Utara. Sejak 2022, ia mulai merintis usaha penampungan ikan dengan membeli hasil tangkapan nelayan setempat.
Setiap hari, Herianto membeli ikan sekaligus memenuhi kebutuhan es batu dari warga yang memproduksinya secara rumahan. Satu buah es batu dibeli dengan harga Rp2.000.
Dalam kondisi normal, ia membutuhkan sedikitnya 50 buah es batu setiap hari. Jumlah itu meningkat ketika musim tangkap sedang baik dan hasil laut yang dibawa nelayan melimpah.
Rantai ekonomi sederhana pun terbentuk. Nelayan memperoleh tempat menjual ikan, penampung mendapatkan pasokan hasil laut, sementara warga lain memperoleh penghasilan dari memproduksi es batu.
Perubahan tersebut memperlihatkan bagaimana akses listrik dapat menciptakan manfaat yang melampaui penerangan. Energi menjadi salah satu fondasi tumbuhnya kegiatan produktif masyarakat, terutama di wilayah pesisir yang perekonomiannya sangat bergantung pada hasil laut.
Namun, kemampuan ekonomi keluarga juga menentukan apakah mereka dapat menikmati manfaat elektrifikasi secara langsung.
Di Desa Kelarik, misalnya, ada Peni (35), seorang ibu rumah tangga yang menggantungkan penghasilan keluarga dari kantin kecil di depan rumahnya.
Setiap hari, ia menjual es dan berbagai jajanan untuk anak-anak sekolah. Usaha sederhana itu menjadi sumber penghidupan keluarganya. Namun, keterbatasan ekonomi membuat Peni belum mampu membiayai pemasangan meteran listrik PLN secara mandiri.
Kondisi tersebut kemudian mendapat perhatian PLN ULP Natuna. Melalui Yayasan Baitul Maal (YBM) An-Nur PLN ULP Natuna, Peni memperoleh bantuan penyambungan listrik gratis.
Bagi sebagian orang, sambungan listrik mungkin hanya berupa kabel yang terhubung ke rumah dan meteran yang terpasang di dinding. Namun, bagi Peni, bantuan itu membuka kesempatan untuk menjalankan usaha dengan lebih baik.
“Terima kasih PLN, alhamdulillah saya sangat terbantu sekali dengan bantuan ini,” ucapnya ketika dihubungi pada 16 Juni 2026.
Kisah Peni memperlihatkan sisi lain dari energi berkeadilan. Sebab, pemerataan bukan hanya tentang memastikan jaringan listrik menjangkau seluruh wilayah, tetapi juga memastikan masyarakat yang kurang mampu memiliki kesempatan untuk menikmati akses tersebut.
Hal ini menjadi penting bagi Natuna. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kabupaten yang berada di beranda utara Indonesia itu dihuni sekitar 86,7 ribu jiwa pada 2025.
Struktur perekonomiannya ditopang usaha mikro dan kecil yang mencapai 98,6 persen dari total unit usaha. Sementara itu, sekitar 91 persen tenaga kerja terserap pada sektor usaha mikro dan kecil. Usaha besar hanya mencakup sekitar 1,4 persen dari keseluruhan unit usaha.
Angka tersebut menggambarkan bahwa denyut ekonomi Natuna sangat bergantung pada usaha masyarakat. Mulai dari nelayan, pedagang kecil, pengolah hasil laut, hingga pelaku UMKM rumahan.
Karena itu, akses listrik yang memadai memiliki arti strategis. Selain menunjang kebutuhan rumah tangga, listrik juga memungkinkan masyarakat mengembangkan usaha.
Menembus Batas Geografis Kepulauan
Menghadirkan listrik hingga ke pulau-pulau terluar Natuna bukan pekerjaan mudah. Bentang geografis kepulauan menjadi tantangan tersendiri bagi penyediaan maupun pemeliharaan infrastruktur kelistrikan.
Supervisor Pelayanan Pelanggan PLN ULP Natuna, Shafa, menjelaskan bahwa tantangan terbesar berada pada faktor geografis dan logistik. Wilayah Natuna terdiri atas pulau-pulau yang tersebar dengan jarak saling berjauhan.
Pengiriman material, peralatan, hingga mobilisasi personel membutuhkan waktu dan biaya lebih besar dibandingkan wilayah daratan.
“Kapal penumpang tidak setiap hari melayani rute Natuna, sehingga ketika kami akan melakukan pemeliharaan ataupun perbaikan mesin, pengiriman material bisa terkendala,” jelasnya kepada mandalapos, 18 Juli 2026.
Tantangan semakin besar ketika cuaca di perairan Natuna tidak bersahabat. Gelombang tinggi dan angin kencang dapat menghambat distribusi material maupun pekerjaan petugas di lapangan.
“Karena itu, menghadirkan listrik di Natuna bukan hanya soal membangun jaringan, tetapi juga memastikan sistem tersebut dapat beroperasi secara berkelanjutan untuk jangka panjang,” kata Shafa.
Di tengah tantangan tersebut, upaya perluasan akses listrik terus dilakukan. Rasio elektrifikasi Kabupaten Natuna telah mencapai 100 persen dan seluruh desa telah menikmati akses listrik. PLN ULP Natuna tercatat melayani 31.466 pelanggan.
Capaian itu menjadi penanda penting dalam perjalanan elektrifikasi di wilayah perbatasan. Namun, di balik angka-angka tersebut, ada perubahan yang jauh lebih dekat dengan kehidupan masyarakat.
Ada anak-anak yang kini dapat belajar pada malam hari dengan penerangan memadai. Ada pedagang kecil yang bisa menjalankan usaha lebih leluasa. Ada nelayan yang memiliki peluang lebih besar untuk menjaga kualitas hasil tangkapannya sebelum dijual.
Bagi Shafa, salah satu pengalaman berkesan bagi petugas PLN adalah ketika melihat rumah-rumah warga dan fasilitas umum di wilayah pelayanan mereka kembali diterangi listrik secara stabil.
“Kami sering mendengar cerita dari orang tua yang merasa lebih tenang karena anak-anak mereka bisa belajar pada malam hari dengan pencahayaan yang memadai,” ujarnya.
Di Natuna, energi memang memiliki arti lebih luas daripada sekadar aliran listrik. Di wilayah yang berada di garis depan Indonesia ini, kehadiran listrik menjadi bagian dari upaya pemerataan pembangunan dan membuka kesempatan yang lebih setara bagi masyarakat.
Di Bunguran Utara, matahari tidak lagi menjadi pertanda bahwa lampu rumah harus padam. Siang dan malam sama-sama menjadi waktu bagi masyarakat untuk bekerja, belajar, dan mengembangkan usaha.
Pada akhirnya, keberhasilan menghadirkan energi berkeadilan tidak semata-mata diukur dari berapa banyak jaringan yang dibangun atau berapa pelanggan yang dilayani.
Ukurannya juga terletak pada sejauh mana energi mampu mengubah kehidupan dan membuka jalan bagi masyarakat untuk tumbuh mandiri.
Di Natuna, cahaya yang kini menyala sepanjang hari bukan sekadar tanda bahwa listrik telah sampai ke pelosok negeri. Ia menjadi tanda bahwa kesempatan untuk hidup lebih baik juga sedang tumbuh di beranda utara Indonesia.*
*PENULIS: ALFIAN
