Sensus Ekonomi 2026: Memotret Realita, Menguatkan Asa

Sebagai pelaku usaha mikro, aktivitas ekonomi petani pisang di Natuna bernama Solihin ini menjadi bagian dari Sensus Ekonomi 2026 yang bertujuan menghasilkan data akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan. (Foto: ALFIANA/mandalapos)

Natuna, mandalapos.co.id – Matahari baru beberapa jam meninggi ketika Solihin mengangkat satu tandan pisang dari kebun di samping rumahnya di Kelurahan Batu Hitam, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Ahad (12/7/2026). Peluh membasahi kaus lusuh yang dikenakannya, sementara langkahnya tetap mantap meski terik mulai menyengat kulit.

Di rumah papan sederhana itu, pria berusia 39 tahun tersebut membangun kehidupan bersama istri dan tiga anaknya. Bertahun-tahun, setiap tandan yang dipanen menjadi penopang kehidupan keluarganya di beranda utara Indonesia.

Rutinitas Solihin mungkin tampak biasa. Namun di balik kebun kecil itu tersimpan potret yang lebih besar, kisah tentang pelaku usaha yang menggerakkan ekonomi dari akar rumput. Aktivitas mereka jauh dari sorotan, tetapi justru menjadi bagian penting yang hendak dipotret melalui Sensus Ekonomi 2026.

Bagi Solihin, membaca data ekonomi jelas lebih sulit ketimbang menanam pisang. Kendati demikian ia berharap, data tersebut mampu melahirkan kebijakan yang bisa menjadi obat dari keluhan petani.

Seperti dirasakannya dalam beberapa tahun terakhir ini, ia dan sekitar 3000 lebih petani di Natuna merasakan dampak positif dari penurunan harga pupuk bersubsidi pemerintah. Pengalaman itu menumbuhkan keyakinan, bahwa kebijakan yang tepat hanya dapat lahir jika pemerintah memiliki gambaran yang utuh mengenai kondisi masyarakat.

“Kalau data pemerintah lengkap, saya berharap kebijakan yang dibuat juga semakin tepat. Petani kecil seperti kami tentu ingin didengar,” ujarnya.

Harapan Solihin sesungguhnya mewakili banyak pelaku usaha di Natuna. Di daerah kepulauan yang berbatasan langsung dengan Laut China Selatan ini, masyarakat menggantungkan hidup dari berbagai sektor, mulai dari pertanian, perikanan, hingga usaha rumahan.

Harapan itu tidak lahir tanpa alasan. Struktur ekonomi Natuna memang bertumpu pada usaha-usaha berskala kecil yang tumbuh di tengah keterbatasan wilayah kepulauan.

Data Sensus Ekonomi Tahun 2016 menunjukan, struktur ekonomi Kabupaten Natuna terdiri dari 98,6 persen Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Maka tak mengherankan jika 91 persen tenaga kerja terserap dalam sektor UMK, sehingga usaha lokal jadi tulang punggung ekonomi daerah.

Perubahan cara masyarakat menjalankan usaha juga perlahan dirasakan Solihin. Jika dulu hasil panennya hanya dipasarkan dengan menitipkannya di warung-warung, kini telepon genggam menjadi salah satu “lapak” baru bagi kebun pisangnya.

Sesekali, Solihin mengunggah foto tandan pisang hasil panen ke forum jual beli Natuna di media sosial Facebook. Meski belum memanfaatkan marketplace nasional seperti Shopee atau Tokopedia, media sosial telah menjadi sarana promosi yang cukup efektif bagi banyak pelaku usaha di Natuna.

“Kalau ada yang lihat di Facebook lalu pesan, tinggal janjian ambil atau saya antar. Lumayan membantu mempercepat jualan,” kata Solihin.

Pengalaman Solihin menunjukkan bahwa wajah perekonomian Indonesia terus berubah. Kini semakin banyak masyarakat menjalankan usaha dari rumah dengan memanfaatkan media sosial maupun berbagai platform digital sebagai sarana pemasaran.

Batas antara rumah tangga dan tempat usaha pun semakin tipis. Perubahan inilah yang turut dipotret melalui Sensus Ekonomi 2026 agar pemerintah memiliki gambaran yang utuh mengenai perkembangan aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk transformasi usaha yang berlangsung di ruang digital.

Data yang dikumpulkan dari setiap rumah tangga menjadi bagian penting dalam memotret kondisi ekonomi nasional secara utuh. (Foto: ALFIANA/mandalapos)

Setiap aktivitas ekonomi masyarakat, sekecil apa pun skalanya, merupakan kepingan informasi yang membentuk gambaran utuh tentang kondisi ekonomi suatu daerah. Ketika jutaan kepingan itu dikumpulkan dari seluruh Indonesia, pemerintah memperoleh pijakan yang lebih akurat untuk membaca arah perkembangan ekonomi nasional.

Inilah tujuan utama Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan dilaksanakan setiap 10 tahun sekali.

Berbeda dengan survei, sensus berupaya memperoleh gambaran menyeluruh terhadap seluruh unit usaha yang menjadi cakupan pendataan. Dari pedagang kaki lima, bengkel kecil, usaha rumahan, hingga pelaku usaha di wilayah perbatasan, semuanya memiliki nilai yang sama sebagai sumber informasi statistik.

Sensus Ekonomi tidak hanya menghitung usaha, tetapi memastikan setiap pelaku ekonomi yang masuk dalam cakupan pendataan terlihat dalam perencanaan pembangunan,” kata Kepala BPS Kabupaten Natuna, Wahyu Dwi Sugiarto, ketika ditemui mandalapos, 15 Juni 2026.

Berada di ujung utara Indonesia membuat Natuna memiliki karakter ekonomi yang berbeda dibandingkan daerah lain.

Jarak antarpulau, biaya distribusi yang tinggi, keterbatasan akses transportasi, hingga dominasi usaha mikro dan kecil, menjadi warna tersendiri dalam denyut ekonomi masyarakat.

Di satu sisi, kondisi tersebut menghadirkan tantangan. Namun di sisi lain, justru menunjukkan betapa pentingnya kehadiran data yang mampu memotret kondisi riil masyarakat.

Dalam SE2026 pendataan hanya untuk kepentingan statistik guna menghasilkan data agregat ekonomi Indonesia. Akurasi data jelas menjadi prasyarat kebijakan yang berkualitas. Tanpa partisipasi masyarakat dengan memberikan jawaban secara benar, kualitas sensus ekonomi akan terdampak dan mengurangi akurasi kebijakan pemerintah.

“Data ini tidak digunakan untuk audit ataupun hubungannya dengan pajak. Kami juga memastikan kerahasiaan seluruh data responden,” tegas Wahyu.

Infografis Sensus Ekonomi 2026 di Natuna (Foto: Alfiana/mandalapos)

Pemerintah Kabupaten Natuna menjadi salah satu pihak yang merasakan manfaat data statistik.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna, Wan Syazali, mengatakan hasil sensus yang dilakukan BPS selama ini menjadi salah satu rujukan penting dalam menyusun berbagai program pembangunan, khususnya di sektor pertanian.

Mulai dari penyusunan rencana pembangunan, pemetaan potensi daerah, hingga perencanaan program peningkatan produksi pertanian, semuanya memerlukan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

“BPS juga menjadi rujukan utama dalam menyusun rencana pembangunan jangka menengah ataupun jangka panjang,” katanya, Selasa (21/7/2026).

Bagi pemerintah daerah, statistik adalah kompas. Melalui data itulah pemerintah dapat melihat sektor mana yang berkembang, sektor mana yang memerlukan perhatian lebih besar, hingga potensi ekonomi baru yang layak dikembangkan.

Di ujung utara Indonesia, kebun pisang milik Solihin mungkin tampak sederhana. Namun ketika hasil kerja seorang petani tercatat dalam Sensus Ekonomi 2026, ia menjadi bagian dari gambaran besar tentang arah pembangunan bangsa.

Sebab, setiap data yang dikumpulkan dapat mencerminan kehidupan, kerja keras, dan harapan masyarakat yang selama ini menggerakkan ekonomi dari beranda negeri. (*)

*PENULIS: ALFIANA

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini