Natuna, mandalapos.co.id – Kabar yang dinanti para kontraktor di Kabupaten Natuna akhirnya datang. Pemerintah Kabupaten Natuna memastikan seluruh utang kepada pihak ketiga dari tahun anggaran 2024 dan 2025 telah dilunasi pada 2026, setelah sempat menjadi beban keuangan daerah.
Kepastian itu disampaikan Bupati Natuna Cen Sui Lan dalam konferensi pers, Kamis (29/10/2026). Di hadapan awak media, Cen memaparkan perjalanan pembayaran utang yang harus diselesaikan pemerintah daerah di tengah kondisi fiskal yang tertekan.
“Utang yang selama ini menjadi beban dan menjadi tanda tanya kapan akan diselesaikan, alhamdulillah Pemerintah Kabupaten Natuna telah menyelesaikan utang tahun 2024 dan 2025 sesuai dengan komitmen kita,” ujar Cen.
Perjalanan menuju pelunasan tersebut bukan perkara ringan. Sejak mulai menjabat pada 2025, Cen mengaku pemerintah daerah harus mencari keseimbangan antara memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga dan menjaga agar pelayanan dasar kepada masyarakat tetap berjalan.
Sempat Tersisa Hampir Rp70 Miliar
Dalam pemaparannya, Cen merinci bahwa utang Pemkab Natuna untuk tahun anggaran 2024 mencapai Rp187.114.328.766. Dari jumlah tersebut, pemerintah daerah telah membayar sekitar Rp149,9 miliar sepanjang 2025, sehingga masih tersisa sekitar Rp37,1 miliar hingga 31 Desember 2025.
Pada tahun yang sama, Pemkab Natuna juga memiliki utang tahun anggaran 2025 sebesar Rp32,8 miliar. Jika digabungkan dengan sisa utang tahun sebelumnya, total kewajiban yang masih harus diselesaikan mencapai sekitar Rp69,95 miliar pada akhir 2025.
Kini, beban tersebut diklaim telah tuntas. Berdasarkan data yang dipaparkan Cen, saldo utang pemerintah daerah per 28 Oktober 2026 tercatat nol rupiah alias lunas.
Bagi pemerintah daerah, pelunasan ini menjadi langkah penting untuk menyelesaikan kewajiban kepada kontraktor yang telah menunggu pembayaran atas pekerjaan mereka.
Cen menyampaikan apresiasi kepada para kontraktor yang tetap bersabar menunggu penyelesaian kewajiban tersebut. Ia juga berterima kasih kepada DPRD Natuna yang terus mengingatkan pemerintah agar pembayaran utang menjadi prioritas.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman kontraktor yang mempunyai kesabaran luar biasa menunggu sampai akhirnya pemerintah bisa menyelesaikan utangnya. Terima kasih juga kepada Pak Ketua dan anggota dewan lainnya yang setiap hari saat paripurna selalu mengingatkan untuk memprioritaskan pembayaran utang,” katanya.
Fiskal Tertekan, Pelayanan Dasar Tetap Dijaga
Cen mengakui, keterbatasan fiskal menjadi tantangan besar bagi Natuna. Ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat, ditambah terbatasnya investasi yang masuk ke daerah, membuat ruang gerak anggaran pemerintah daerah tidak leluasa.
Meski demikian, ia menilai pelunasan utang merupakan kewajiban yang harus dituntaskan karena berkaitan langsung dengan hak kontraktor yang telah menyelesaikan pekerjaan.
Menurut Cen, dana yang tertahan akibat belum dibayarkannya pekerjaan juga berpengaruh terhadap kehidupan para kontraktor dan keberlangsungan usaha mereka.
Ia berharap penyelesaian kewajiban tersebut menjadi awal bagi pemerintah daerah untuk mengelola anggaran berikutnya dengan lebih leluasa, tanpa mengabaikan kebutuhan masyarakat.
DPRD Berharap Pembangunan Kembali Bergerak
Ketua DPRD Natuna Rusdi turut mengapresiasi langkah pemerintah daerah dalam menyelesaikan utang tahun anggaran 2024 dan 2025.
Ia berharap, setelah beban utang tersebut selesai, pemerintah daerah memiliki ruang lebih besar untuk menjalankan program pembangunan yang sebelumnya harus dibatasi akibat efisiensi anggaran.
“Harapan kita ke depan, mumpung utang kita sudah ringan, pemerintah bisa menginvestasikan kegiatan yang selama ini kita efisiensikan. Harapan kami, tahun 2027 nanti, hal-hal yang belum bisa berjalan dengan baik bisa dilaksanakan,” ujar Rusdi.
Ia juga berharap perhatian terhadap insan pers di Natuna dapat ditingkatkan pada tahun mendatang.
Pelunasan utang ini menjadi salah satu pekerjaan besar yang berhasil dituntaskan Pemkab Natuna di tengah keterbatasan fiskal. Tantangan berikutnya adalah memastikan pengelolaan keuangan daerah tetap sehat, pelayanan publik terjaga, dan program pembangunan dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.*
*ALFIAN
