ANAMBAS, Mandalapos.co.id – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas menyampaikan sejumlah catatan strategis terhadap kinerja pemerintahan tahun anggaran 2025. Salah satu sorotan utama adalah masih stagnannya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hanya berkisar Rp 30 miliar per tahun.
Ketua Pansus, Ayub, menjelaskan bahwa rekomendasi yang disusun telah melalui kajian mendalam, termasuk konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri dan studi banding ke DPRD Kota Batam agar solusi yang ditawarkan tepat dan aplikatif.
Menurutnya, rendahnya PAD disebabkan oleh minimnya investor yang masuk. Hal ini bukan karena kurangnya potensi, melainkan karena kerumitan birokrasi perizinan yang berpusat di Jakarta.
”Masalah utamanya ada di perizinan yang rumit dan tumpang tindih antar kementerian. Investor jadi enggan masuk karena prosesnya lama dan berbelit,” ujar Ayub di ruang kerjanya, Senin (20/4/2026).
Ia mencontohkan, sektor pariwisata dan kelautan sebenarnya sangat potensial, namun izin seperti PKKPRL dan izin lingkungan sering menjadi penghambat utama.
Oleh karena itu, Pansus mendorong Pemerintah Daerah untuk tidak hanya menunggu, tetapi melakukan pendekatan “jemput bola”. Pemerintah diminta aktif merayu dan berkoordinasi intensif dengan pusat agar regulasi dipermudah dan dipercepat.
”Kendala bukan di daerah, tapi di pusat. Makanya kita dorong Pemda untuk lebih agresif merayu pusat, biar izin dipermudah dan investor mau datang,” tegasnya.
Perhatikan Kesehatan dan Pendidikan
Selain ekonomi dan investasi, Pansus juga menyoroti sektor pelayanan dasar. Masih adanya kekurangan dokter spesialis di RSUD membuat pelayanan kesehatan belum maksimal dan pasien harus terus dirujuk keluar daerah. Begitu juga dengan kualitas pendidikan yang harus terus ditingkatkan. (Adv)
*YAHYA
