Mandalapos.co.id, Natuna – Kabupaten Natuna memiliki geografis wilayah berupa 99,9 persen lautan dan hanya 1 persen daratan. Sehingga, kabupaten dengan motto Laut Sakti Rantau Bertuah ini memiliki sumber daya kelautan dan perikanan yang sangat besar, di samping potensi Minyak dan Gas Bumi.
Tercatat, saat ini nelayan Natuna diperkirakan mencapai 5.000 orang, baik nelayan aktif maupun pasif. Tak heran, perhatian Pemerintah Kabupaten Natuna kepada nelayan juga cukup besar, meskipun sektor kelautan kini berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Kepri.
Berbagai program telah digulirkan untuk meningkatkan produktivitas nelayan serta memperkuat ketahanan ekonomi sektor perikanan.
Sekretaris Dinas Perikanan Natuna, Dedy Dahmudi, menegaskan bahwa bantuan berupa alat tangkap ikan, bibit perikanan budidaya, serta dukungan terhadap unit pengolahan ikan (UPI) tetap menjadi prioritas.
Hal ini diungkapkan Dedy saat ditemui awak media, di kantor Dinas Perikanan Natuna, komplek Natuna Gerbang Utara (NGU), Kecamatan Bunguran Timur, Rabu, 5 Februari 2025.
Selain itu, Dedy menyebutkan, nelayan juga mendapat manfaat dari program BPJS Ketenagakerjaan yang diberikan oleh pemerintah provinsi.
“Kami tetap berkomitmen dalam pemberian bantuan alat tangkap ikan. Untuk sektor budidaya, pengadaan bibit juga didukung dengan penyediaan pakan ikan seperti lele. Selain itu, kami terus mendorong pengembangan unit pengolahan ikan agar lebih maju dan memberikan nilai tambah bagi hasil tangkapan,” ujar Dedy Dahmudi.
Meskipun berbagai bantuan telah dirancang, implementasi program berbasis Dana Alokasi Khusus (DAK) masih terkendala regulasi pusat.
Menurut Dedy, kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mewajibkan adanya keputusan dari Kartu Jaminan Perikanan (KJP) sebelum program dapat dijalankan.
“Kami tidak bisa memaksakan program berjalan tanpa regulasi yang jelas dari pusat. Jika tetap dijalankan tanpa kepastian hukum, akan ada konsekuensi yang harus ditanggung,” jelasnya.
Dedy menuturkan, di sisi lain, peluang bantuan dari pemerintah provinsi juga terus diupayakan. Tahun sebelumnya, bantuan serupa telah digulirkan dan diharapkan tahun ini dapat kembali direalisasikan.
Dinas Perikanan Natuna juga sedang mempertimbangkan pengembangan budidaya udang vaname sebagai salah satu program unggulan. Namun, Dedy mengingatkan bahwa kondisi ekonomi yang tidak stabil dapat menjadi tantangan tersendiri.
“Pengembangan udang vaname sudah dikaji dan akan dilaksanakan secara bertahap. Namun, mengingat kondisi keuangan yang belum stabil, kami harus berhati-hati agar tidak menimbulkan risiko finansial yang besar,” tegasnya.
Ia berharap program ini mampu meningkatkan nilai tambah produk perikanan Natuna, sekaligus memberikan alternatif usaha bagi nelayan dan pembudidaya ikan.
Dedy menerangkan, Pemerintah Daerah Natuna juga menerapkan skema bantuan berbasis kelompok, baik untuk nelayan tangkap maupun pembudidaya.
Berdasarkan data KUSUKA (Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan), tercatat lebih dari 10.000 pelaku usaha perikanan, dengan sekitar 5.000 di antaranya aktif dalam kegiatan perikanan tangkap dan budidaya.
“Pemberian bantuan dilakukan sesuai aturan, hanya kepada kelompok nelayan dan pembudidaya yang telah memenuhi kriteria. Kelompok pemula belum bisa mendapatkan bantuan secara langsung,” ujar Dedy.
Program ini berjalan secara bergilir per kecamatan setiap tahun, dengan capaian realisasi bantuan mencapai 60-70 persen dari total kelompok yang telah terbentuk.
Tujuan utama pemerintah dalam memberikan bantuan ini adalah untuk mendorong nelayan dan pembudidaya menjadi lebih mandiri. Bantuan yang diberikan diharapkan dapat menjadi modal awal untuk meningkatkan produktivitas mereka, baik dalam bentuk peralatan maupun dukungan produksi.
“Kami ingin bantuan ini menjadi stimulan, agar produksi perikanan meningkat. Harapannya, kelompok yang sudah berkembang dapat menginspirasi nelayan lainnya,” tambahnya.
Namun, diakui bahwa masih banyak kendala di lapangan, terutama dari aspek sumber daya manusia (SDM) dan teknis operasional.
Oleh karena itu, Dinas Perikanan Natuna terus berupaya berkolaborasi dengan penyuluh perikanan, pemerintah pusat, serta berbagai stakeholder untuk memberikan pelatihan dan pendampingan yang lebih intensif kepada nelayan dan pembudidaya. *(ADV)
*ALFIAN
