Natuna, mandalapos.co.id – Niatnya ingin mendapatkan bantuan sosial, tetapi warga di sejumlah desa di Natuna justru harus lebih dulu berburu sinyal internet. Ada yang bahkan harus dibawa kepala desa ke lokasi tertentu hanya agar bisa menyelesaikan pendaftaran secara daring.
Begitulah gambaran persoalan yang kini dihadapi masyarakat di wilayah perbatasan tersebut. Ketika layanan pemerintah semakin bergantung pada sistem digital, jaringan internet yang belum merata justru menjadi penghalang bagi warga untuk mengakses program Perlindungan Sosial (Perlinsos).
Bupati Natuna, Cen Sui Lan, ikut menyoroti persoalan ini. Ia mengaku prihatin karena masyarakat yang ingin mendaftar sebagai calon penerima bantuan sosial masih harus berhadapan dengan persoalan mendasar, yaitu sinyal internet yang tak kunjung merata.
Padahal, proses pendaftaran Perlinsos melalui Portal Perlinsos Digital mengharuskan masyarakat mengisi data kependudukan hingga menjalani verifikasi wajah atau liveness detection. Tahapan ini tentu membutuhkan koneksi internet yang memadai.
Bagi warga di desa yang susah sinyal, proses yang seharusnya bisa dilakukan dari rumah berubah menjadi urusan mencari lokasi dengan jaringan internet.
Cen Sui Lan mengapresiasi upaya para kepala desa yang ikut membantu warganya. Bahkan, menurut dia, ada kepala desa yang rela membawa calon pendaftar ke tempat yang memiliki sinyal agar proses pendaftaran bisa dilakukan.
Namun, ia mempertanyakan bagaimana jika warga yang harus mendaftar adalah orang lanjut usia (lansia). Tidak semua dari mereka mudah diajak berpindah-pindah tempat hanya untuk mendapatkan jaringan internet.
“Tugas kita itu sudah sangat luar biasa. Kepala desa bahkan sudah membawa calon pendaftarnya untuk mencari sinyal internet. Tetapi bagaimana kalau pendaftarnya itu orang yang sudah tua atau lansia? Apa iya kita harus ajak mereka ke sana-sini untuk cari sinyal?” ungkap Cen Sui Lan usai melaksanakan pertemuan dan diskusi bersama seluruh kepala desa se-Kabupaten Natuna, Selasa (10/11/2026)
Persoalannya memang bukan sekadar soal warga bisa atau tidak bisa mengakses internet. Ada kelompok masyarakat yang justru paling membutuhkan bantuan, tetapi memiliki keterbatasan untuk mengikuti proses pendaftaran secara digital.
Di satu sisi, pemerintah mendorong digitalisasi agar pelayanan lebih mudah dan terintegrasi. Namun di sisi lain, ketika jaringan belum tersedia secara merata, kemudahan itu belum tentu dirasakan semua orang.
Cen mengatakan masyarakat Natuna sebenarnya cukup antusias mengikuti pendaftaran Perlinsos. Pemerintah desa bersama pemerintah kabupaten juga terus berupaya agar warga yang memenuhi kriteria tidak kehilangan kesempatan untuk terdaftar.
Ia khawatir, apabila persoalan teknis seperti jaringan internet tidak segera diatasi, proses pendaftaran yang sepenuhnya bergantung pada sistem digital justru membuat calon penerima gagal menyelesaikan tahapan administrasi.
“Kalau tidak, bagi penerima akan tercancel secara digital semua,” ujarnya.
28 Desa di Natuna Masih Susah Sinyal
Keluhan Bupati Natuna itu bukan tanpa alasan. Berdasarkan data Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna yang diperoleh Mandalapos.co.id, sebanyak 28 desa masih berstatus susah sinyal.
Persoalan tersebut semakin menjadi perhatian setelah sembilan site milik Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo tercatat berstatus tidak aktif (off) pada 2025.
Kondisi ini memperlihatkan bahwa pemerataan akses internet di Natuna masih menjadi pekerjaan rumah. Padahal, jaringan telekomunikasi kini bukan lagi sekadar fasilitas tambahan, melainkan kebutuhan penting untuk mengakses berbagai layanan publik, termasuk pendidikan, kesehatan, administrasi pemerintahan, hingga bantuan sosial.
Cen Sui Lan mengatakan pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri menghadapi persoalan tersebut. Dukungan pemerintah pusat, terutama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), diperlukan agar wilayah perbatasan seperti Natuna tidak terus tertinggal dalam pemerataan akses digital.
Ia bahkan berencana menyampaikan langsung persoalan jaringan internet di Natuna kepada Menteri Komunikasi dan Digital.
“Besok saya akan bicara dengan Menteri Komdigi, menyampaikan bahwa Natuna perlu diprioritaskan mengenai internet. Ada beberapa jaringan BAKTI yang sudah akan menarik diri,” katanya.
Bagi Cen, persoalan ini perlu segera mendapat perhatian karena pemerintah daerah sedang berupaya mengejar pendaftaran masyarakat yang membutuhkan perlindungan sosial. Jangan sampai kerja keras kepala desa dan antusiasme warga justru terbentur persoalan jaringan yang berada di luar kemampuan mereka.
*ALFIAN
