mandalapos.co.id, Jakarta– Komisi VII DPR RI mendesak Pertamina melakukan pengawasan pada program subsidi gas LPG 3 kilogram, sehingga pendistribusiannya tepat sasaran. Hal itu diungkapkan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021).
Anggota Komisi VII DPR RI Syaikhul Islam meminta PT Pertamina meningkatkan pengawasan program subsidi LPG 3 kilogram melalui sistem digitalisasi. Sebab, menurut politisi PKB tersebut, setiap tahun terjadi persoalan penyaluran subsidi gas tersebut yang tak kunjung selesai, seperti pengoplosan hingga kelangkaan kuota.
“Kita mau membantu Pertamina untuk mengawasi itu, jumlahnya subsidi LPG dan BBM di berikan sampai Rp70 triliun. Maka, saya selalu menekankan ini zaman digital. Tolong kalau Pertamina masuk 500 besar perusahaan terbaik di dunia masuk ke digitalisasi penyaluran digital 3 kilo tersebut,” jelas Syaikhul
Hal senada diungkapkan Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti. Politisi Partai Golkar tersebut menjelaskan bahwa masyarakat sering mengeluhkan kelangkaan kuota gas subsidi karena jatah masyarakat yang membutuhkan menjadi semakin berkurang.
“Lalu kemudian perlu diperiksa ulang apakah LPG 3 kilogram itu tepat sasaran atau tidak, karena banyak sekali yang disalahgunakan. Dia (LPG 3 kilogram, red) biasanya dioplos dengan yang 12 kilogram lalu dijual dengan harga nonsubsidi,” ujar Dyah Roro.
Dalam Rapat Dengar Pendapat antara Komisi VII DPR RI dengan Direktur Utama PT Pertamina implementasi mengevaluasi dan meningkatkan pengawasan pendistribusian LPG tabung 3 kilogram menjadi lebih tepat sasaran kepada masyarakat dan usaha mikro yang membutuhkan.
Laporan: Dame Marlina Manurung
