Buton Tengah, Mandalapos.co.id – Ratusan guru honorer dari Persatuan Guru Madrasah Swasta Buton Tengah (Buteng) menggelar aksi demo membawa satu seruan utama “Sejahterakan Guru Madrasah Swasta”. Titik kumpul aksi di perempatan Polres Buton Tengah menyasar tiga lokasi, yakni kantor Bupati, Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Buteng dan kantor DPRD, Senin (6/10/2025).
Gerakan aksi ini merupakan puncak dari keresahan para pendidik madrasah swasta yang merasa terpinggirkan, terutama terkait kejelasan status dan kesejahteraan. Tuntutan utama mereka menyoroti empat poin krusial yang ditujukan kepada Kemenag Kabupaten Buton Tengah dan pemerintah daerah setempat.
Adapun tuntutan aksi Persatuan Guru Madrasah Swasta Buton Tengah, yaitu :
- Mendesak Kemenag Buton Tengah untuk transparan dalam memberikan informasi dan berlaku adil dalam setiap kebijakan yang dilahirkan kepada seluruh sekolah madrasah swasta se-Buton Tengah.
- Menuntut Kemenag memberikan kesempatan yang sama kepada tenaga pengajar di madrasah swasta dalam pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan PPPK Paruh Waktu.
- Meminta Pemerintah Daerah Buton Tengah turun tangan memperjuangkan nasib Guru Honorer Madrasah Swasta agar mendapat perlakuan setara dan memberikan solusi alternatif untuk mensejahterakan para guru honorer madrasah swasta. Hal ini tersebut sejalan dengan visi-misi Pemda Buteng menjadikan Buton Tengah sebagai “Kota Santri dan Kota Pendidikan”.
- Mendesak DPRD Buton Tengah segera mungkin melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan mengundang seluruh pihak terkait persoalan ini dan menerbitkan rekomendasi resmi kepada Kemenag Buton Tengah untuk menyelesaikan persoalan guru madrasah swasta.
Aksi para guru madrasah berakhir di Kantor DPRD Buton Tengah. Dalam aksi tersebut, Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Buton Tengah, Rusli, dan Ketua Komisi II, Awaluddin, S.H., menerima masa aksi dengan berdialog secara langsung. Dalam dialog tersebut, para guru menyampaikan semua tuntutan mereka dengan harapan segera ada perubahan terhadap nasib mereka.
Menanggapi serius aspirasi para guru honorer swasta, DPRD Buton Tengah menyampaikan menerima dan berkomitmen untuk menindaklanjuti tuntutan tersebut. Sebagai langkah konkret, DPRD Buton Tengah berencana segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dalam waktu dekat.
“Tadi kami sudah menerima masa aksi dengan berdialog bersama mendengarkan tuntutan dan harapan mereka,” ucap Awaluddin, saat di konfirmasi awak media Mandalapos.
Menindaklanjuti tuntutan, Awaluddin, DPRD bakal mencari solusi terbaik atas persoalan kesejahteraan dan pengangkatan PPPK bagi guru madrasah swasta untuk mendapatkan keadilan dan pengakuan atas dedikasi mereka selama ini dalam mencerdaskan anak bangsa, khususnya di Buton Tengah.
“DPRD siap memfasilitasi dialog bersama dengan menggelar RDP dengan pihak pemerintah dan pihak Kemenag Buton Tengah untuk mencari solusi terbaik,” ujarnya.
“Terkait pelaksanaan RDP akan ditentukan jadwalnya oleh Pimpinan DPRD. InsyaAllah akan dilakukan secepatnya dengan mengundang para guru honorer madrasah,” pungkasnya.
Laporan : Ahmad Subarjo
