Buton Tengah, Mandalapos.co.id – Ratusan guru honorer yang tergabung dalam Persatuan Guru Madrasah Swasta (PGMS) Buton Tengah menggelar aksi demonstrasi besar-besaran pada Senin (6/10/2025). Aksi yang menyasar tiga lokasi, yakni Kantor Bupati, Kantor Kemenag, dan DPRD Kabupaten Buton Tengah.
Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap kebijakan diskriminatif dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kemenag. Kebijakan yang memprioritaskan formasi PPPK hanya untuk tenaga honorer di madrasah negeri atau kantor Kemenag sehingga menutup peluang bagi guru madrasah swasta untuk berkompetisi dan mendapatkan perbaikan status.
Kordinator Lapangan, Gery Prasetyo, dalam pernyataannya mengatakan bahwa pembatasan ini telah menciptakan “tembok pembatas” yang menimbulkan kegelisahan dan rasa ketidakadilan mendalam di kalangan guru swasta. Ia menegaskan bahwa kontribusi guru swasta seharusnya diakui setara.
”Kontribusi guru madrasah swasta dalam mencerdaskan anak bangsa dan mendukung program pemerintah, khususnya di Buton Tengah, tidak bisa diabaikan. Mereka ini harusnya mereka ini dianggap sebagai tenaga honorer di instansi pemerintah, karena mereka juga memiliki kontribusi pengabdian yang sama seperti halnya guru pada umumnya,” tegas Gery Prasetyo, melalui rilisnya ke awak media.
Gery meminta pemerintah dan DPRD Buton Tengah dapat memperjuangkan aspirasi honorer swasta di tingkat pusat agar mendapatkan perlakuan yang sama dengan guru honorer madrasah negeri.
“Keterlibatan atensi pemda bersama DPRD dalam memperjuangkan honorer guru madrasah sangat dibutuhkan mengawalnya sampai ke pemerintah pusat. Apalagi para guru madrasah swasta ini akan menjadi salah satu mesin pendorong untuk membangun SDM Buton Tengah sebagai Kota Pendidikan dan Kota Santri,” pungkasnya.
Sebagai informasi, dalam aksi para honorer guru madrasah berakhir di Kantor DPRD Buton Tengah. Dalam aksi tersebut, Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Buton Tengah, Rusli, dan Ketua Komisi II, Awaluddin, S.H., menerima masa aksi dengan berdialog secara langsung. Dalam dialog tersebut, para guru menyampaikan tuntutan mereka dengan harapan segera ada perubahan terhadap nasib mereka.
Menanggapi serius aspirasi para guru honorer swasta, DPRD Buton Tengah menyampaikan menerima dan berkomitmen untuk menindaklanjuti tuntutan tersebut. Sebagai langkah konkret, DPRD Buton Tengah berencana segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dalam waktu dekat.
“Tadi kami sudah menerima keluhan masa aksi dengan berdialog bersama mendengarkan tuntutan dan harapan mereka. Menyikapi tuntutan, DPRD siap memfasilitasi dengan menggelar RDP dengan pihak pemerintah dan pihak Kemenag Buton Tengah untuk mencari solusi terbaik,” ujarnya.
Terkait pelaksanaan RDP akan ditentukan jadwalnya oleh Pimpinan DPRD. InsyaAllah akan dilakukan secepatnya dengan mengundang para guru honorer madrasah,” pungkasnya.
Berita ini masih memerlukan konfirmasi lebih lanjut kepada pihak Kantor Kemenag Buton Tengah.
Laporan : Ahmad Subarjo
