Buton Tengah, Mandalapos.co.id – Pemerintah Kabupaten Buton Tengah (Buteng) melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo) menggelar sosialisasi kegiatan pengelolaan konten layanan informasi publik dengan mengundang seluruh pejabat dan staf yang membidangi kehumasan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Buton, berlangsung di Aula Pancana Lantai V Kantor Bupati Buton Tengah, Kamis (9/10/2025).
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Asisten III Sekretariat Daerah Buteng, Syamsuddin Pamone, ST., MT., didampingi oleh Plt. Kepala Dinas Kominfo, Drs. Zainal Oda, MH. Narasumber kegiatan menghadirkan Sekretaris Dinas Kominfo Kota Baubau yang juga seorang akademisi dan mantan wartawan senior di Sulawesi Tenggara, Dr. Hamzah Palalloi, SH., M.I.Kom.
Dalam sambutannya, Syamsuddin Pamone, menekankan pentingnya akuntabilitas dan kecerdasan dalam mengelola informasi publik di masing-masing OPD.
“Dalam mengelola informasi publik, kita harus akuntabel, informatif, dan produktif. Diperlukan kemampuan untuk memisahkan mana informasi yang mendidik, produktif, dan informatif. Kita harus memastikan layanan konten informasi dapat disajikan dengan baik. Kemudian dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,” ucapnya, dikutip melalui rilis Dinas Kominfo Buteng.
Lanjut ia menyampaikan apresiasi kepada Dinas Kominfo Buton Tengah telah menyelenggarakan kegiatan bermanfaat dalam meningkatkan kapasitas aparatur perangkat daerah di tiap OPD dalam mengelola konten informasi publik yang berkualitas, transparan, dan partisipatif.
“Terimakasih juga kepada narasumber telah hadir memberikan penjelasan ke perwakilan OPD sebagai upaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang komunikasi publik,” ucapnya menambahkan.
Sementara itu, Plt. Kadis Kominfo Buton Tengah, Drs. Zainal Oda, MH, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan langkah nyata Pemkab Buton Tengah melalui Dinas Kominfo dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.
“Layanan informasi publik bukan sekadar sarana penyebaran berita, tetapi juga bentuk nyata akuntabilitas dan transparansi kinerja pemerintah kepada masyarakat. Melalui kegiatan ini, kami berharap para peserta memahami esensi keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari pelayanan publik yang berkualitas,” ungkapnya.
Zainal Oda menambahkan, bahwa aparatur pemerintah perlu menguasai kemampuan teknis dalam penyajian informasi yang menarik, edukatif, dan sesuai kebutuhan masyarakat melalui berbagai kanal komunikasi, baik digital maupun media konvensional.
“Semoga kegiatan ini menjadi langkah penting dalam mendukung visi daerah menjadikan Buton Tengah sebagai Kota Santri dan Kota Pendidikan yang sejahtera, religius, berbudaya, dan berdaya saing,” ujarnya.
Dalam materi penjelasannya, Dr. Hamzah Palalloi, hadir sebagai narasumber memaparkan materi tentang strategi pengelolaan konten layanan informasi publik, termasuk pentingnya peran media pemerintah dalam membentuk citra dan reputasi positif daerah. Ia juga menekankan bahwa konten pemerintah harus berorientasi pada transparansi, akuntabilitas, dan pemenuhan hak masyarakat terhadap informasi publik.
“Media pemerintah daerah harus mampu menyampaikan kebijakan, program, dan capaian pembangunan secara kredibel agar dapat meningkatkan kepercayaan publik dan mendorong partisipasi masyarakat,” terang Hamzah.
Hamzah juga menyoroti pentingnya menjaga kredibilitas akun media sosial pemerintah melalui akurasi data, kejelasan tujuan konten, serta penerapan etika komunikasi yang baik. Ia menyarankan agar konten Pemda difokuskan pada informasi edukatif, pengenalan potensi lokal, serta penguatan branding daerah dan citra positif pemerintah.
Selain pemaparan materi, kegiatan ini juga disertai dengan sesi penguatan oleh tim Dinas Kominfo Buton Tengah mengenai tata kelola dan optimalisasi website resmi Pemerintah Daerah, butontengahkab.go.id. Website tersebut menjadi kanal utama dalam penyebaran informasi resmi pemerintah dan wadah layanan publik digital yang transparan serta mudah diakses masyarakat.*
Laporan : Ahmad Subarjo
