Natuna, mandalapos.co.id – Jalan, jembatan, dan air bersih masih menjadi kebutuhan mendasar masyarakat di sejumlah wilayah terluar Kabupaten Natuna. Persoalan infrastruktur tersebut turut disampaikan Bupati Natuna Cen Sui Lan kepada Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Maruli Simanjuntak dalam kunjungan kerjanya ke Natuna.
Bagi Cen Sui Lan, pembangunan kawasan perbatasan tidak cukup hanya berfokus pada penguatan pertahanan dan keamanan. Kehadiran negara juga perlu dirasakan melalui pembangunan infrastruktur yang memudahkan aktivitas masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup warga di pulau-pulau terluar.
Ia menyebut, kondisi geografis Natuna yang terdiri atas banyak pulau membuat pemerataan pembangunan menjadi tantangan tersendiri. Akses jalan dan jembatan dibutuhkan untuk menunjang mobilitas warga, sementara ketersediaan air bersih merupakan kebutuhan penting yang bersentuhan langsung dengan kehidupan sehari-hari.
“Alhamdulillah, aspirasi kita menjadi perhatian. Tadi disampaikan bahwa Bapak Wakil Panglima TNI memiliki konsentrasi terhadap penataan daerah-daerah terluar, termasuk wilayah yang memerlukan perhatian lebih, terutama terkait jalan dan air bersih,” ungkap Cen Sui Lan kepada awak media di Ranai, Rabu, 11 November 2026.
Menurutnya, kunjungan kerja tersebut menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan kondisi riil serta kebutuhan masyarakat di kawasan perbatasan. Ia berharap perhatian terhadap wilayah terluar tidak berhenti pada pembahasan, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui dukungan dan langkah konkret.
Sebagai bagian dari agenda kunjungan, Wakil Panglima TNI dijadwalkan melanjutkan perjalanan ke Pulau Laut. Kunjungan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran lebih dekat mengenai kondisi wilayah terluar Natuna, termasuk kebutuhan infrastruktur yang masih perlu mendapat perhatian.
Cen Sui Lan mengatakan, komunikasi dan koordinasi juga akan terus dilakukan agar aspirasi dari pulau-pulau lainnya dapat tersampaikan. Dengan begitu, kebutuhan pembangunan di wilayah kepulauan Natuna bisa teridentifikasi secara lebih menyeluruh.
Ia menilai, masyarakat yang tinggal di pulau-pulau terluar memiliki hak yang sama untuk memperoleh akses infrastruktur dan pelayanan dasar yang layak. Karena itu, pembangunan kawasan perbatasan harus berjalan seiring dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pemkab Natuna pun berharap kunjungan tersebut dapat memperkuat sinergi dengan berbagai unsur pemerintah dan pemangku kepentingan. Sebab, membangun wilayah perbatasan bukan hanya soal memperkuat kawasan dari sisi pertahanan, tetapi juga memastikan masyarakat yang tinggal di beranda terdepan Indonesia merasakan manfaat pembangunan secara nyata.*
*ALFIAN
