Buton Tengah, Mandalapos.co.id – Ratusan tenaga honorer di Kabupaten Buton Tengah yang tergabung dalam Aliansi Tenaga Honorer Bersama Masyarakat Buton Tengah Menggugat bakal menggelar aksi damai di Kantor Bupati dan DPRD Buton Tengah, Senin (22/9/2025).
Koordinator Lapangan I, Amrin Lamena, menyebut aksi akan diikuti sekitar 400 tenaga honorer dari berbagai instansi pemerintahan, mulai dari tenaga pendidik (TK, SD, SMP), tenaga kesehatan, hingga tenaga teknis. Mereka adalah honorer aktif dengan masa kerja minimal dua tahun berkelanjutan, namun tidak masuk dalam daftar usulan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.
“Diperkirakan 400 orang honorer hadir dalam aksi damai menuntut pengangkatan PPPK Paruh Waktu. Rute aksi dilakukan di Kantor Bupati dan Kantor DPRD Buton Tengah,” kata Amrin kepada wartawan, Minggu (21/9/2025).
Menurutnya, aksi damai tersebut akan dilanjutkan dengan rapat dengar pendapat (RDP) bersama DPRD dan Pemkab Buton Tengah. Hal itu sesuai dengan undangan resmi DPRD pasca penyampaian aspirasi Aliansi Honorer beberapa hari sebelumnya.
“Penyampaian aspirasi aduan di DPRD beberapa hari lalu oleh Aliansi Honorer Buton Tengah sudah mendapatkan balasan, bahwa akan di undang mengikuti RDP pada Senin, 22 September 2025. Jadi Aksi damai ini sekaligus dilakukan RDP bersama DPRD dan pemerintah, ” ucapnya.
Amrin menegaskan, inti dari tuntutan aliansi adalah keadilan dan kepastian bagi para honorer agar tetap dapat diusulkan dalam perekrutan PPPK Paruh Waktu. Apalagi menurut informasi pada tahun 2026 nanti, tenaga honorer akan dirumahkan.
“Nasib honorer saat ini benar-benar terkatung. Mereka tidak menuntut gaji besar, meski hanya ratusan ribu per bulan. Yang mereka harapkan adalah kepastian untuk tetap mengabdi, bukan dirumahkan,” pungkasnya. *
**Red
