Natuna, mandalapos.co.id –
“Aaa, ini dia, kapal perang China, nomor lambung 172!”. Suara seorang nelayan Natuna terdengar gemetar dalam sebuah video amatir.
“China Coast Guard!” sahut temannya.
“Bukan, ini kapal perang!” sanggah si perekam sambil berusaha menstabilkan kamera di atas pompong kayu kecil yang terombang-ambing di tengah Laut Natuna Utara.
Video yang beredar di media sosial pada 2021 itu sempat menjadi perhatian publik. Lima tahun berlalu, potret tersebut masih menggambarkan kehidupan nelayan Natuna yang setiap hari berhadapan dengan dinamika laut perbatasan.
Sejumlah nelayan masih mengaku berjumpa dengan kapal asing, baik kapal penjaga pantai maupun kapal ikan asing, yang diduga melakukan penangkapan ikan secara ilegal.
Meski demikian, bagi nelayan Natuna, laut tetap menjadi tumpuan hidup. Mereka rela mengerahkan tenaga, menghabiskan waktu, bahkan mempertaruhkan keselamatan demi membawa pulang hasil tangkapan untuk menghidupi keluarga.
Namun, keberanian menghadapi ganasnya laut saja tidak cukup. Ada persoalan mendasar yang turut menentukan, yakni ketersediaan bahan bakar minyak (BBM).
Bagi nelayan, biosolar adalah tenaga penggerak kehidupan. Tanpa bahan bakar, mesin pompong tak menyala, perjalanan ke laut terhenti, dan penghasilan keluarga ikut terancam.
Persoalan ini dahulu dirasakan nelayan di Desa Kadur, Kecamatan Pulau Laut, salah satu wilayah terluar Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau.
Kepala Desa Kadur, Herman, mengatakan nelayan di wilayahnya kini lebih mudah memperoleh BBM setelah hadirnya program BBM Satu Harga melalui Pertamina. Sebelum program tersebut berjalan, harga solar di Pulau Laut jauh lebih mahal dibandingkan wilayah yang dekat dengan pusat pemerintahan Kabupaten Natuna.
Persoalannya terletak pada rantai pasok. Agen BBM di Pulau Laut harus mengambil pasokan dari Pulau Sedanau, Kecamatan Bunguran Barat. Perjalanan laut yang panjang menambah biaya transportasi dan berimbas pada harga jual kepada masyarakat.
Tak jarang stok BBM habis selama berhari-hari. Nelayan terpaksa menambatkan pompong di tepi pantai sambil menunggu pasokan berikutnya. Sebagian bahkan memilih tidak melaut terlalu jauh karena khawatir kehabisan bahan bakar.
Kini, nelayan di Kecamatan Pulau Laut dapat membeli biosolar bersubsidi melalui SPBU Nelayan di Desa Air Payang dengan harga Rp6.800 per liter. Harga tersebut memberikan kepastian yang sebelumnya sulit mereka dapatkan.
“Nelayan kita di Kadur ada 74 orang. Dari jumlah itu, 35 pompong menggunakan solar. Sebelum ada kebijakan BBM Satu Harga, harganya mahal karena subagen mengambil dari Sedanau. Sekarang sudah satu harga, tentu masyarakat bersyukur,” kata Herman, 10 Oktober 2026.
Menurut dia, sebagian nelayan di desanya menggunakan kapal berukuran hingga 3 gross tonnage (GT). Mereka menempuh perjalanan lebih dari 12 mil untuk mencari ikan.
Bagi Herman, perubahan akses BBM tidak berhenti pada kemudahan nelayan mengisi tangki pompong. Dampaknya mulai terasa pada kegiatan ekonomi desa. Ketika nelayan kembali rutin melaut, usaha pendukung seperti penjual es batu dan warung penyedia perbekalan ikut bergerak.
“Sekarang aktivitas ekonomi di desa mulai ramai lagi karena nelayan punya penghasilan lebih stabil. Penjual es batu dan warung-warung yang menjual perbekalan ikut merasakan dampaknya. Roda ekonomi berputar dari laut sampai ke darat,” tuturnya.
Energi untuk Menggerakkan Ekonomi
Dampak pemerataan akses energi juga dirasakan Junaidi, nelayan yang ditemui di Pelabuhan Pering, Kecamatan Bunguran Timur, pada 9 Oktober 2026.
Baginya, BBM merupakan kebutuhan yang tidak bisa dipisahkan dari pekerjaan sehari-hari. Berbagai bantuan sarana dan prasarana melaut, asuransi, pembiayaan, hingga program BBM Satu Harga menjadi dukungan penting bagi nelayan yang hidup di wilayah kepulauan.
Ia menilai, kesamaan harga BBM membantu nelayan di pusat Kabupaten Natuna maupun mereka yang tinggal di kecamatan-kecamatan yang terpisah dari Pulau Bunguran.
“Kami nelayan menggantungkan hidup dari laut. Tetapi pompong (kapal) kami juga butuh minyak untuk pergi ke laut,” ucapnya.
Jika bagi Junaidi bahan bakar menjadi modal untuk mencari ikan, bagi pelaku usaha kecil, akses BBM menentukan biaya perjalanan dan keberlangsungan usaha. Hal itu dirasakan Umi Badriyah, produsen keripik singkong dari Desa Kelarik Air Mali, Kecamatan Bunguran Utara.
Untuk menjajakan produknya di minimarket yang berada di Ranai, pusat pemerintahan Kabupaten Natuna, Umi harus menempuh perjalanan sekitar 83 kilometer. Jarak tersebut membuat pengeluaran bahan bakar menjadi salah satu biaya yang harus diperhitungkan dalam usahanya.
Sebelum SPBU Kelarik beroperasi pada 2023, Umi mengandalkan BBM eceran untuk sepeda motornya. Harganya lebih tinggi dibandingkan harga di SPBU Pertamina di Ranai.
“Dulu, sebelum tahun 2023, harus membeli eceran. Harganya lebih mahal dari SPBU di Ranai,” kata Umi, ketika dihubungi pada 27 September 2026.
Umi menyebut harga Pertalite eceran di Kelarik saat ini dapat mencapai Rp13.000 per liter, sedangkan di SPBU Pertamina sekitar Rp10.000 per liter. Setiap kali berangkat ke Ranai, ia harus memastikan tangki sepeda motornya terisi penuh. Begitu pula saat hendak pulang ke Kelarik.
Dalam sebulan, ia terkadang melakukan perjalanan pulang-pergi hingga tiga kali untuk mengantarkan barang dagangannya.
Kini, keberadaan SPBU di Kelarik membuat pengeluaran BBM lebih terkendali. Selisih biaya yang sebelumnya habis untuk membeli bahan bakar dapat dialihkan untuk kebutuhan usaha, seperti memperbaiki kendaraan atau menambah modal produksi.
Pengalaman Herman, Junaidi, dan Umi memperlihatkan bahwa Program BBM Satu Harga merupakan salah satu wujud keadilan sosial dalam pemerataan energi.
Kebijakan pemerintah ini menjadi terobosan untuk memastikan masyarakat di wilayah terluar, termasuk yang tinggal di pulau-pulau kecil Natuna, memperoleh akses terhadap bahan bakar dengan harga yang sama sesuai ketentuan.
Semangat tersebut sejalan dengan sila kelima Pancasila, yakni Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
Di Natuna, yang terdiri atas pulau-pulau dengan kondisi geografis berbeda, pemerataan energi menghadapi tantangan yang tidak sederhana. Bahan bakar harus melewati perjalanan laut sebelum sampai ke tempat penyaluran. Jarak, cuaca, dan keterbatasan fasilitas pelabuhan membuat distribusi energi membutuhkan perencanaan khusus.
Apa yang terlihat sederhana ketika nelayan mengisi bahan bakar di darat sesungguhnya ditopang oleh rantai pasok yang panjang.
Fuel Terminal Manager Pertamina Patra Niaga Natuna, Ade Pranoto, menjelaskan bahwa pasokan BBM untuk Natuna berasal dari Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Tanjung Uban, Bintan, Provinsi Kepulauan Riau.
Perjalanan kapal pengangkut BBM dari Natuna menuju Tanjung Uban, proses pemuatan, hingga kembali ke Natuna membutuhkan waktu sekitar tujuh sampai delapan hari.
“Suplai kita butuh waktu sekitar tujuh sampai delapan hari, mulai dari sini berangkat sampai Tanjung Uban, di Tanjung Uban loading BBM, balik ke sini, jadi total sekitar delapan hari,” terang Ade, ketika ditemui awak media 20 Juli 2026.
Delapan hari menjadi gambaran betapa panjang perjalanan energi menuju wilayah kepulauan. Tantangan semakin terasa ketika musim utara tiba. Menurut Ade, kondisi laut yang memburuk dapat menghambat pelayaran kapal pengangkut BBM maupun kapal kargo lainnya.
“Kendalanya kalau musim utara, jadi tidak hanya kapal Pertamina, tapi kapal kargo lain juga terkendala dalam pelayaran. Untuk berangkat kita mengutamakan keselamatan juga,” ujarnya.
Dalam situasi tersebut, distribusi energi harus berjalan dengan mempertimbangkan keselamatan pelayaran. Pasokan perlu dijaga, tetapi perjalanan tidak bisa dipaksakan ketika kondisi laut tidak memungkinkan kapal berlayar dengan aman.
Menurut Ade, kebutuhan BBM di Natuna dapat mencapai sekitar 6.300 kiloliter atau setara 6,3 juta liter per bulan untuk seluruh produk, termasuk Avtur, Pertalite, dan Biosolar.
Namun, tantangan tidak berhenti ketika kapal pengangkut berhasil merapat di Fuel Terminal Natuna. Setelah bahan bakar tiba di terminal, distribusi harus berlanjut ke sejumlah pulau yang memiliki keterbatasan infrastruktur. Penyesuaian sarana angkut menjadi bagian penting dalam upaya menjangkau wilayah yang dipisahkan oleh laut.
Fuel Terminal Natuna melayani 18 titik penyaluran BBM, terdiri atas 11 SPBU Kompak, 5 SPBU Nelayan, dan 2 agen minyak tanah atau kerosin. Titik-titik tersebut tersebar di sejumlah wilayah, antara lain Bunguran Besar, Pulau Tiga, Pulau Laut, Sedanau, Serasan, Midai, dan Subi.
Inovasi di tengah Tantangan Geografis
Sejak 2017, PT Pertamina (Persero) melalui Pertamina Patra Niaga menjalankan peran dalam pelaksanaan program BBM Satu Harga sebagai bagian dari upaya pemerataan akses energi di Indonesia.
Program ini menjadi penting bagi wilayah yang menghadapi tantangan distribusi dan biaya logistik. Bagi masyarakat pulau terluar, harga bahan bakar yang lebih terjangkau dapat membantu mengurangi beban pengeluaran untuk melaut dan memasarkan hasil produksi.
Skala jaringan penyalur Pertamina Patra Niaga menggambarkan luasnya layanan yang harus dijaga. Berdasarkan data perusahaan per Agustus 2026, jaringan tersebut didukung 8.381 lembaga penyalur, terdiri atas 6.494 SPBU reguler, 494 SPBU Mini atau Modular, 977 SPBU Kompak, dan 416 SPBU Nelayan.
Di balik angka nasional itu, setiap wilayah memiliki tantangan berbeda. Distribusi di kawasan dengan akses darat yang baik tidak selalu dapat diterapkan dengan cara yang sama di daerah kepulauan. Di Natuna, laut menjadi jalur utama pengiriman sekaligus faktor yang dapat menghambat perjalanan.
Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, mengatakan perusahaan terus memperkuat pasokan dan operasional, untuk menghadapi dinamika pasar energi global sekaligus menjaga kesinambungan layanan kepada masyarakat.
“Kami terus melakukan berbagai langkah penguatan, baik dari sisi pasokan maupun operasional, untuk mengantisipasi berbagai tantangan dan menjaga keberlangsungan layanan energi kepada masyarakat. Setiap langkah mitigasi dilakukan secara terukur dengan mengedepankan keselamatan, tata kelola yang baik, dan keandalan operasional,” ujar Mars Ega dalam siaran pers Pertamina pada 29 Oktober 2026.
Mars Ega menyebut penguatan pasokan dilakukan melalui diversifikasi pengadaan minyak mentah dan produk BBM, kerja sama strategis dengan mitra internasional, serta optimalisasi infrastruktur distribusi.
Infrastruktur yang disebutkan meliputi 125 Fuel Terminal dan Integrated Terminal, 72 Aviation Fuel Terminal, 40 Terminal LPG, delapan Floating Storage Fuel, serta tiga Floating Storage LPG. Fasilitas tersebut menjadi bagian dari dukungan distribusi energi ke berbagai wilayah Indonesia, termasuk daerah dengan tantangan geografis dan akses transportasi yang kompleks.
Mars Ega juga menekankan bahwa penyediaan energi tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan, tetapi juga aksesibilitas, keterjangkauan harga sesuai ketentuan, penerimaan masyarakat, dan keberlanjutan.
Bagi Natuna, prinsip tersebut diuji oleh kondisi yang konkret. Pasokan harus menempuh perjalanan berhari-hari sebelum tiba di terminal, kemudian didistribusikan kembali menuju pulau-pulau kecil. Setiap tahapan menuntut kesiapan operasional dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan kondisi laut.
Dalam konteks inilah inovasi energi dapat dilihat bukan semata-mata sebagai penggunaan teknologi baru, melainkan juga sebagai kemampuan menyesuaikan sistem distribusi dengan kebutuhan wilayah.
Di Natuna, pekerjaan itu belum selesai. Pemerintah Kabupaten Natuna telah mengusulkan pembentukan 11 titik subpenyalur BBM bersubsidi kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Usulan tersebut ditujukan untuk memperluas akses energi bagi masyarakat di wilayah perbatasan dan pulau-pulau yang belum memiliki SPBU.
Usulan itu menunjukkan bahwa kebutuhan pemerataan energi masih menjadi pekerjaan yang harus dilanjutkan. Kehadiran titik penyaluran di satu wilayah belum tentu menjawab seluruh kebutuhan masyarakat di pulau-pulau lain yang memiliki kondisi geografis berbeda.
Menjaga Nyala Ekonomi di Beranda Indonesia
Di Natuna, energi memiliki arti yang melampaui transaksi di tempat pengisian bahan bakar. Ia menggerakkan perahu, membuka kesempatan bagi nelayan untuk mencari ikan, menopang usaha kecil yang menyediakan kebutuhan melaut, dan membantu menjaga aktivitas ekonomi masyarakat pulau.
Pada akhirnya, keberhasilan pemerataan energi tidak hanya diukur dari besarnya jaringan penyalur atau jumlah bahan bakar yang didistribusikan. Ukurannya juga terletak pada pengalaman masyarakat di ujung rantai pasok.
Di beranda terdepan Indonesia, pengalaman itu menemukan maknanya ketika nyala mesin kembali terdengar, pompong meninggalkan dermaga, dan kehidupan ekonomi masyarakat terus bergerak.*
*PENULIS: ALFIANA
