Bengkalis, mandalapos.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025 sekaligus Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026, Senin (19/1/2026).
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis Septian Nugraha, S.E., M.I.P., didampingi Wakil Ketua II DPRD Hendrik Firnanda Pangaribuan, serta dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dr. Ersan, TH dan unsur terkait lainnya.
Dalam sambutannya, Septian Nugraha menyampaikan bahwa seluruh anggota DPRD Bengkalis telah melaksanakan kegiatan reses di daerah pemilihan masing-masing pada 6 hingga 11 November 2025. Kegiatan tersebut bertujuan menyerap aspirasi masyarakat secara langsung sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan DPRD.
“Pelaksanaan reses merupakan kewajiban setiap anggota DPRD sebagaimana diatur dalam Tata Tertib DPRD Kabupaten Bengkalis Pasal 114 ayat (6), yang mewajibkan penyampaian laporan hasil reses kepada pimpinan DPRD,” ujar Septian.
Penyampaian laporan reses diawali Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicara Erwan, S.Sos. Fraksi ini menyoroti aspirasi masyarakat terkait peningkatan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Puskesmas Pembantu, terutama di wilayah terpencil, serta peningkatan kualitas pelayanan tenaga medis di RSUD dan fasilitas kesehatan lainnya.
Selanjutnya, Ahmad Husein menyampaikan laporan reses yang menekankan sektor ekonomi, mulai dari kebutuhan bantuan permodalan UMKM, pelatihan keterampilan, penyelesaian persoalan pupuk subsidi, hingga pembangunan infrastruktur desa. Aspirasi juga mencakup sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan seperti bantuan bibit ternak, alat pertanian, normalisasi kanal, dan pembangunan badan jalan perkebunan.
Fraksi Gerindra dalam laporannya menyampaikan harapan masyarakat terhadap peningkatan pendapatan ekonomi, pembangunan infrastruktur antar desa dan rumah ibadah, bantuan untuk kelompok perikanan dan tani, serta peningkatan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial.
Sementara itu, Fraksi PKS melalui juru bicara Sanusi menyoroti persoalan ketenagakerjaan, khususnya terbatasnya lapangan pekerjaan bagi lulusan perguruan tinggi. Fraksi ini mendorong Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk menyediakan sarana pelatihan dan pembinaan sumber daya manusia melalui program ketenagakerjaan yang didukung tenaga pelatih profesional.
Fraksi PKB menyampaikan aspirasi agar Pemerintah Kabupaten Bengkalis segera meningkatkan status UPTD Pelabuhan Ro-Ro Air Putih–Sungai Selari menjadi tipe A guna mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.
Selanjutnya, Fraksi Bintang Demokrat Karya melalui juru bicara Fakhtiar Qadri mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik yang cepat, transparan, dan ramah, serta penguatan dan pengembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Fraksi ini juga meminta agar pembangunan infrastruktur, pertanian, dan perikanan diprioritaskan sesuai kebutuhan masyarakat demi memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi lokal.
Menutup rangkaian laporan reses, Fraksi Amanat Perindo Persatuan menyoroti sektor pendidikan. Fraksi ini meminta Pemerintah Daerah mengkaji ulang besaran bantuan pendidikan yang dinilai belum sesuai dengan kebutuhan saat ini, serta memberikan perhatian khusus terhadap bantuan pendidikan bagi mahasiswa pascasarjana.
Melalui rapat paripurna ini, DPRD Kabupaten Bengkalis berharap seluruh aspirasi masyarakat hasil reses dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026.*
*ALHAFISH
