Mandalapos.co.id, Tulungagung — DPRD Tulungagung menggelar rapat paripurna tentang penyampaian Ranperda APBD Tahun 2024 dan penetapan ranperda terkait, Kamis, (21/9) di Graha Wicaksana.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Tulungagung, Marsono, dan dihadiri Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo serta Wakil Bupati Gatut Sunu Wibowo.
Untuk ranperda yang terkait pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan merupakan ranperda lain yang disetujui dan ditetapkan bersama dalam rapat paripurna ini.
Berdasar hasil keputusan bersama semua fraksi dalam DPRD Tulungagung tetap memberi catatan terbaik.
Mewakili seluruh Fraksi DPRD Tulungagung, Fraksi PDI Perjuangan dalam pendapat akhirnya yang dibacakan Heru Santoso, berharap Perda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan nantinya dapat dilaksanakan melalui pendidikan formal dan pendidikan non formal.
“Fraksi PDI Perjuangan meminta agar ranperda tentang pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan dapat diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bertanah air dari waktu ke waktu maupun dari generasi ke generasi,” ujarnya.
Pada rapat paripurna itu juga disampaikan perubahan kedua Propemperda Kabupaten Tulungagung Tahun 2023, laporan Pansus I pembahas Ranperda tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, serta penyampaian Rencana Kerja (Renja) DPRD Tulungagung Tahun 2024.
Penyampaian perubahan kedua Propemperda Kabupaten Tulungagung Tahun 2023 dilakukan oleh Anggota Bapemperda DPRD Tulungagung, Muti’in. Sedangkan penyampaian laporan Pansus I DPRD Tulungagung dibacakan oleh Anggota Pansus I, Riska Wahyu Nurfitasari. Kemudian yang menyampaikan Renja DPRD Tulungagung Tahun 2024, yakni Wakil Ketua DPRD Tulungagung, Ali Masrup.
Sementara dalam sambutannya, Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo, mengatakan bahwa komposisi anggaran di Ranperda tentang APBD Tahun 2024 di sisi belanja sejumlah Rp 2,842 triliun, dan untuk pendapatan sebesar Rp 2,627 triliun.
“Untuk komposisi Ranperda APBD Tahun 2024 telah terjadi devisit atau minus Rp 215 miliar,” katanya.
Maryoto menyampaikan bahwa pembangunan Kabupaten Tulungagung di tahun 2024 akan memprioritaskan terwujudnya SDM unggul, yang berkualitas dan berkarakter. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan tersedianya infrastruktur yang berkualitas tinggi.
Waktu disinggung terkait tidak dilakukannya pertanggungjawaban kepala daerah di masa akhir masa jabatan kepada dewan, Bupati Maryoto mengatakan LKPJ akan disampaikan Pejabat Bupati yang baru.
“Untuk LKPJ kami kan belum berakhir masa anggaran sebagaimana aturan Mendagri. Nanti akan dipertanggungjawabkan oleh pejabat Bupati yang baru. Ini belum habis masa anggarannya,” pungkasnya. *** Ed
