Tasikmalaya, Mandalapos.co.id — Asap hitam membumbung di halaman Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya, Senin (31/3/2026). Ban yang dibakar menjadi simbol amarah yang tak lagi bisa ditahan.
Di tengah terik siang, suara lantang mahasiswa dari PKPMI Unik Cipasung menggema. Mereka datang bukan sekadar berunjuk rasa, tapi membawa sesuatu yang mereka sebut sebagai “data dan fakta.” Namun yang mereka temui, menurut mereka, justru ruang kosong tanpa kehadiran Kepala Dinas.
Acep Ridwan, Ketua PKPMI Unik Cipasung, berdiri di garis depan. Wajahnya tegas, suaranya bergetar menahan kecewa. “Kami sudah dua kali melakukan tabayun. Tapi tidak ada respon sedikit pun,” ujarnya.
Awalnya, aksi ini diharapkan menjadi ruang dialog. Audiensi sempat dilakukan dengan Sekretaris Dinas Kesehatan. Namun bagi mahasiswa, pertemuan itu jauh dari harapan.
Mereka menilai, pihak dinas tidak membawa data yang memadai. Diskusi pun berubah menjadi, seperti yang disebut Acep, “sekadar apologi, tidak apple to apple.”
Di titik itu, kekecewaan berubah menjadi aksi simbolik pembakaran ban dan penyegelan ruang Kepala Dinas. Bagi mereka, itu bukan sekadar aksi melainkan pesan keras atas apa yang dianggap sebagai sikap tidak kooperatif.
Di balik aksi tersebut, ada tiga tuntutan utama yang dibawa mahasiswa dugaan pemborosan belanja di Dinas Kesehatan, sorotan terhadap realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) 2025, serta laporan honor tenaga honorer RSUD TNT yang belum dibayarkan.
Isu terakhir menjadi salah satu yang paling menyentuh. Bagi mahasiswa, ini bukan sekadar angka di atas kertas, tetapi menyangkut nasib pekerja yang menggantungkan hidup dari honor tersebut. “Ini baru awalan. Alarm keras bagi Dinas Kesehatan,” kata Acep.
Mahasiswa juga menyinggung konteks yang lebih luas tekanan fiskal dan kebijakan efisiensi anggaran nasional. Di tahun 2026, mereka menilai sektor kesehatan justru terancam tidak lagi menjadi prioritas, padahal kesehatan adalah kebutuhan fundamental masyarakat.
Meski aksi hari itu berakhir, cerita belum selesai. PKPMI memastikan akan ada langkah lanjutan, termasuk observasi langsung ke puskesmas dan masyarakat di tingkat desa hingga kecamatan untuk melihat langsung kualitas pelayanan kesehatan. “Kami ingin menyambungkan lidah masyarakat,” ujar Acep.
Di akhir pernyataannya, Acep menyoroti masyarakat yang tidak memiliki “relasi kuasa” terutama pengguna BPJS. Ia mengingatkan agar mereka tidak diabaikan. “Jangan sampai mereka yang sudah bayar, justru mendapat pelayanan yang tidak layak,” tegasnya.
Aksi hari itu mungkin telah usai. Namun bara yang tersisa di halaman kantor, dan di hati para demonstran masih menyala. Pertanyaannya kini apakah suara itu akan didengar, atau kembali menguap bersama asap ban yang perlahan hilang di langit Tasikmalaya.*
*YAHYA
