Natuna, mandalapos.co.id – Pemerintah Kabupaten Natuna kembali menjadi sorotan. Di tengah kondisi keuangan yang belum stabil dan utang kepada pihak ketiga yang belum sepenuhnya terbayarkan, Pemkab justru menggulirkan sejumlah proyek pembangunan baru melalui skema penunjukan langsung (PL).
Proyek-proyek tersebut berasal dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Natuna. Enam paket kegiatan konstruksi dengan nilai yang seragam, masing-masing sebesar Rp171 juta, dikucurkan dengan rentang waktu 10-13 Juli.
Yang menjadi perhatian publik, selain kesamaan nominal anggaran, adalah komposisi pemenang proyek yang terkesan menganak emaskan satu rekanan yakni CV Karya Abadi. Ini menimbulkan tanda tanya terkait pola dan transparansi proses pengadaan.
Daftar Proyek PL di Dinas Perkim Natuna :
- Pembangunan batu miring di Gang Kelimpat, Sedanau – CV Air Bunga
- Pembangunan drainase di Batu Ampar – CV Karya Abadi
- Drainase Air Tawak Atas – CV Pijar Mandiri
- Semenisasi menuju MI Darul Ulum Ranai – CV Karya Abadi
- Drainase di Pelimpak, Serasan – CV Cahaya Bahtera Nusantara
- Jalan menuju Tegul Tuk Terang, Bandarsyah – CV Karya Abadi
Kemiripan nilai proyek yang tersebar di lokasi dan jenis pekerjaan berbeda ini, memunculkan dugaan adanya pola yang disengaja atau bahkan “jalur khusus” dalam proses pelaksanaan PL.
Dilansir dari metroindonesia.co.id, Kepala Dinas Perkim Natuna, Edi Rianto, saat dikonfirmasi pada Senin (21/07/2025), mengatakan bahwa anggaran proyek tersebut bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU). Namun, saat ditanya lebih lanjut soal urgensi proyek di tengah kondisi keuangan yang terbebani utang, ia belum memberikan penjelasan rinci.
Fenomena ini menambah daftar panjang persoalan tata kelola keuangan dan pengadaan barang/jasa di daerah.
Kekhawatiran utama masyarakat bukan semata pada pelaksanaan proyek, tetapi pada etika pengelolaan anggaran publik. Jika proses pengadaan tidak transparan, nilai proyek seragam tanpa dasar teknis yang jelas, serta pemenangnya berulang, maka wajar jika publik mencurigai adanya praktik tak sehat dalam birokrasi pengadaan.
Hingga berita ini diturunkan, media masih berupaya mengkonfirmasi Bupati Natuna Cen Sui Lan terkait hal tersebut. *
*Alfian
