Tasikmalaya Mandalapos.co.id – Angka itu jujur. Tahun lalu hanya 50 media terakomodir, padahal faktanya lebih dari 80 menjalin relasi dengan pemerintah daerah.
Di situlah, Kabid Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo Kabupaten Tasikmalaya, Roni Imbroni, mulai membaca peta yang belum utuh sekaligus menyiapkan arah baru.
Senin (13/4/2026), ia berbicara terbuka. Tanpa defensif. Tanpa ditutup-tutupi.
Roni mengakui, keterbatasan anggaran bukan satu-satunya persoalan. Akar utamanya justru pada data yang belum solid. Jumlah media yang terus bertambah, termasuk dari luar daerah, membuat perencanaan sebelumnya tidak sepenuhnya akurat.
“Bukan kecolongan. Tapi memang belum punya data pasti,” ujarnya.
Kini, pembenahan dimulai dari hulu, pendataan dan perencanaan yang lebih presisi.
Di tengah banyaknya media, Kominfo mengambil sikap tegas, legalitas adalah harga mati. Roni menyebut, masih banyak media yang belum terverifikasi secara resmi. Kondisi ini membuat pemerintah daerah harus ekstra hati-hati.
“Yang belum lengkap legalitasnya, kami minta dilengkapi dulu. Kami tidak berani ambil risiko,” katanya.
Bukan tanpa alasan. Setiap kerja sama berada dalam pengawasan ketat dari BPK hingga KPK. Kesalahan administratif bisa berujung konsekuensi hukum.
Perubahan lain yang sedang berjalan adalah sistem kerja sama. Saat ini, Kominfo Tasikmalaya masih menggunakan dua skema e-katalog dan kontrak manual. Namun ini hanya fase transisi menuju sistem yang sepenuhnya digital.
“Tidak semua langsung siap. Tapi arah ke sana sudah pasti,” ujar Roni.
Besaran anggaran yang diterima media juga tidak seragam. Penilaian dilakukan berdasarkan kapasitas, mulai dari media nasional, regional, hingga lokal. Meski berbeda, prinsip keadilan tetap diupayakan, terutama bagi media lokal.
Namun ia juga realistis anggaran saat ini masih jauh dari ideal.
Kebijakan terbaru dari Bupati Tasikmalaya menetapkan kerja sama pemberitaan melalui satu pintu di Kominfo. Meski demikian, tidak semua bentuk kerja sama ditarik sepenuhnya. Untuk pemberitaan dan publikasi memang terpusat, tetapi oplah dan ucapan hari besar tetap dapat dianggarkan oleh masing-masing OPD.
Di akhir pernyataannya, Roni tidak lagi bicara soal angka atau sistem. Ia bicara soal relasi. Baginya, media bukan sekadar mitra formal, tapi bagian penting dari komunikasi publik pemerintah.
Ia berharap media dapat menyajikan informasi yang positif dan edukatif, tetap kritis namun berbasis data, serta ikut mendorong pembangunan daerah.
“Silakan kritik. Tapi jangan sentimen pribadi. Harus objektif,” tegasnya.
Di tengah dinamika media yang terus tumbuh, Kominfo Tasikmalaya sedang berbenah. Pelan, tapi terarah menuju sistem yang lebih tertata dan kemitraan yang lebih bermakna.*
*ARIS
