Bengkalis, mandalapos.co.id – Komisi IV DPRD Kabupaten Bengkalis melaksanakan studi banding ke RSUD Arifin Achmad dalam rangka membahas strategi pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan melalui dukungan dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Kamis (26/02/2026).
Rombongan Komisi IV DPRD Bengkalis disambut jajaran manajemen rumah sakit, di antaranya Direktur Medik dan Keperawatan Ns. Widodo, S.Kep., S.H., Wakil Direktur Keuangan Eko Susilo Hariadi, M.Ak., serta Plt. Wakil Direktur Umum, Sumber Daya, dan Pendidikan Roby Dwi Putra, beserta para kepala bagian dan kepala bidang.
Direktur Medik RSUD Arifin Achmad menjelaskan bahwa sejak Januari 2025 rumah sakit tersebut resmi menjadi rumah sakit tipe A dan ditetapkan sebagai rumah sakit rujukan utama Provinsi Riau. Pada November tahun ini, rumah sakit juga akan melaksanakan akreditasi.
Dari sisi pelayanan, jumlah tempat tidur telah disesuaikan dengan perjanjian kerja sama bersama BPJS Kesehatan, termasuk untuk ruang ICU, PICU, NICU, dan ruang perawatan lainnya dengan persentase minimal 10 persen sesuai ketentuan. Meski demikian, pihak manajemen masih menghadapi kekurangan tenaga pelayanan, khususnya perawat.
Dalam aspek keuangan, pada tahun 2026 tingkat kemandirian keuangan RSUD Arifin Achmad mencapai 87 persen, sementara dukungan APBD sebesar 13 persen. Tahun ini, rumah sakit menargetkan pendapatan sebesar Rp490 miliar, yang menjadi tantangan besar bagi manajemen.
Sebagai satu-satunya rumah sakit rujukan pemerintah daerah di Provinsi Riau, RSUD Arifin Achmad juga telah menjalin kerja sama dengan RSUD Siak dalam pemeriksaan kultur mikrobiologi dan kultur antibiotik sebagai bagian dari upaya efisiensi penggunaan antibiotik. Ke depan, rumah sakit ini menargetkan menjadi pusat rujukan utama bagi seluruh kabupaten/kota di Riau.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Ketua DPRD Bengkalis H. Misno. Ia menyampaikan bahwa kunjungan ini bertujuan menggali strategi pengembangan mutu pelayanan kesehatan melalui dukungan dana BLUD, mengingat RSUD Arifin Achmad menjadi rujukan seluruh RSUD kabupaten/kota di Riau serta percontohan dalam pengelolaan BLUD.
Ketua Komisi IV DPRD Bengkalis, Irmi Syakip Arsalan, menyebutkan bahwa meskipun BLUD telah lama diberlakukan, penerapannya di daerah belum sepenuhnya fleksibel. Ia menilai tingkat kemandirian 87 persen dengan dukungan APBD 13 persen di RSUD Arifin Achmad dapat menjadi rujukan bagi rumah sakit daerah dalam mengoptimalkan pengelolaan BLUD yang berorientasi pada kemandirian dan peningkatan mutu pelayanan.
Ia juga menyoroti masih adanya kelangkaan obat dan panjangnya proses pengadaan, sehingga meminta penjelasan terkait percepatan pengadaan obat dan alat kesehatan yang bersifat mendesak, transformasi sistem administrasi dan pendaftaran agar lebih humanis, serta alokasi remunerasi di rumah sakit tersebut.
Anggota Komisi IV, Samsu Dalimunthe, mempertanyakan lamanya proses klaim pasien jantung melalui BPJS yang disebut dapat mencapai tiga bulan. Sementara Sekretaris Komisi IV Syafroni Untung berharap RSUD Arifin Achmad terus menjadi contoh dalam menyelesaikan persoalan rujukan.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis, Ermanto, memaparkan perkembangan BLUD di daerah. Saat ini terdapat 21 puskesmas berstatus BLUD dengan total pendapatan yang terus meningkat, dari Rp9 miliar pada tahap awal hingga Rp33 miliar pada 2025.
Wakil Direktur Keuangan RSUD Arifin Achmad, Eko Susilo Hariadi, menjelaskan bahwa pada 2025 dukungan APBD sebesar Rp77,3 miliar. Sebanyak 98 persen pendapatan pelayanan kesehatan bersumber dari klaim BPJS. Untuk meningkatkan pendapatan, rumah sakit menerapkan skema insentif bagi tim medis, dengan gaji Rp7.000.000 apabila pendapatan mencapai minimal Rp25 miliar.
Terkait remunerasi, telah diterbitkan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2024 yang mengacu pada regulasi Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan, dengan ketentuan remunerasi maksimal 50 persen dan minimal 38 persen dari total pendapatan. Sistem kefarmasian juga sedang dibenahi guna mencegah kekosongan obat.
Melalui pertemuan ini, diharapkan terjalin sinergi yang lebih kuat antara pemerintah kabupaten dan rumah sakit rujukan provinsi dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, optimalisasi pengelolaan BLUD, serta memberikan pelayanan yang profesional dan berstandar tinggi bagi masyarakat.
*ALHAFISH
