Bengkalis, mandalapos.co.id – DPRD Kabupaten Bengkalis melalui Komisi III melakukan pertemuan dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau guna membahas perkembangan inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta Indeks Harga Konsumen (IHK), Jumat (6/3/2026).
Pertemuan tersebut dipimpin langsung Ketua Komisi III DPRD Bengkalis, Sanusi, bersama sejumlah anggota komisi. Sementara dari pihak BPS, rombongan diterima oleh Kepala BPS Provinsi Riau, Asep Riyadi, beserta jajaran.
Sanusi mengatakan pertemuan ini sangat penting untuk menambah wawasan dan referensi dalam merumuskan langkah strategis penguatan ekonomi di Kabupaten Bengkalis.
Menurutnya, kondisi perekonomian masyarakat Bengkalis hingga saat ini masih sangat bergantung pada sektor minyak dan gas (migas). Karena itu, data dan analisis yang dimiliki BPS menjadi rujukan penting bagi pemerintah daerah dalam menentukan arah kebijakan ekonomi.
“Sebagaimana kita ketahui bersama, pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Bengkalis masih sangat bergantung pada sektor migas. BPS merupakan lembaga yang memiliki data dan analisis perkembangan ekonomi. Melalui pertemuan ini, kami berharap mendapatkan masukan serta langkah strategis untuk pengembangan ekonomi Bengkalis ke depan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Riau Asep Riyadi menjelaskan bahwa pembahasan terkait pertumbuhan ekonomi dan Indeks Harga Konsumen tidak terlepas dari keseimbangan antara daya beli masyarakat dan aktivitas penjualan di pasar.
Ia menegaskan bahwa stabilitas harga menjadi faktor penting dalam menjaga kesejahteraan masyarakat. Selain itu, potensi ekonomi daerah seperti sektor perkebunan, termasuk kelapa sawit yang cukup luas di Provinsi Riau, juga perlu dijaga dari sisi kualitas dan stabilitas harganya.
“Untuk mengetahui perkembangan Indeks Harga Konsumen dari tahun ke tahun, kami melakukan pemantauan langsung ke lapangan. Data harga yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan periode sebelumnya serta disandingkan dengan data bahan pokok yang dihimpun oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan,” jelasnya.
Asep juga menekankan pentingnya koordinasi berkelanjutan antara pemerintah daerah dan BPS dalam memantau perkembangan ekonomi daerah. Ia menyarankan agar dibentuk tim yang dapat berkoordinasi secara rutin dengan BPS guna memastikan kualitas dan akurasi data ekonomi.
“Minimal seminggu sekali dapat dilakukan koordinasi untuk mengetahui perkembangan indeks perekonomian dengan melibatkan dinas terkait,” tambahnya.
Anggota Komisi III DPRD Bengkalis, Fakhtiar Qodri, menyampaikan bahwa kondisi keuangan daerah saat ini juga turut mempengaruhi upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Meski demikian, pihaknya tetap berkomitmen untuk mendorong stabilitas ekonomi di Kabupaten Bengkalis.
Menurutnya, dukungan data serta analisis dari BPS sangat penting dalam menentukan kebijakan ekonomi daerah yang tepat.
“Perekonomian Kabupaten Bengkalis masih sangat dipengaruhi sektor migas. Penurunan produksi gas dan listrik juga menjadi perhatian daerah. Selain itu, pasokan pangan dari luar daerah perlu dijaga, terutama dari sisi transportasi dan distribusinya agar stabilitas harga tetap terjaga,” ungkapnya.
Senada dengan itu, Anggota Komisi III DPRD Bengkalis, Adihan, berharap berbagai masukan yang disampaikan oleh BPS Provinsi Riau dapat menjadi referensi bagi DPRD dalam merumuskan kebijakan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Ia berharap langkah tersebut dapat mendukung terwujudnya perekonomian masyarakat yang lebih baik sejalan dengan visi pembangunan Kabupaten Bengkalis, yakni “Bermarwah, Maju, dan Sejahtera.”**
*ALHAFISH
