Natuna, mandalapos.co.id – Mata dibuat “terbelalak” melihat rincian kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna (APBD) tahun 2025. Sejak Bupati Natuna, Cen Sui Lan dan Jarmin Sidik, berkuasa, postur APBD kini seakan berpusat di “Gedung Putih” dan “Gedung Daerah”, tempat Cen Sui Lan duduk sebagai orang nomor satu di Natuna.
Dilansir dari harianmetropolitan, kepemimpinan Cen Sui Lan – Jarmin yang kerap menggemborkan slogan “Bupati Baru, Natuna Maju” di masa kampanye dahulu, justru mengalokasikan anggaran untuk sekedar cetak kalender senilai Rp120 juta dan cetak foto senilai Rp50 juta, pengadaan gelas, garpu, sendok, piring, mangkok mencapai Rp100 juta. Pengadaan dipan dan nakas Rp13 juta, kitchen set gedung daerah Rp35 juta, lemari pakaian gedung daerah Rp33,6 juta, lemari sepatu gedung daerah Rp31,2 juta, lemari super gedung daerah Rp90 juta, pengadaan kulkas Rp25 juta.
Pengadaan ini tentu menimbulkan tanda tanya, kemana aset lama periode sebelumnya dan dimana letak efisiensi seperti perintah Presiden Republik Indonesia dalam Inpers nomor 1 tahun 2025.
Kalau gedung daerah “kebanjiran” proyek agar Bupati Natuna, Cen Sui Lan, nyaman tinggal di rumah dinas, fenomena berbeda justru ditampilkan untuk masyarakat Natuna. Setelah Pemerintah Kabupaten Natuna sibuk “bongkar pasang” postur APBD hingga lima kali, anggaran untuk belanja sewa rumah singgah di Kota Batam justru belum dialokasikan. Padahal, sewa rumah singgah itu sangat dibutuhkan, karena berdampak langsung bagi masyarakat Natuna yang sedang menjalani pengobatan di Kota Batam.
Ironisnya, terdapat pula pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan “dinolkan” anggarannya, sehingga tidak dapat direalisasikan, seperti pengadaan mobiler di SD Negeri 002 Kelarik. Pengadaan seragam Sekolah Menegah Pertama (SMP). Pengadaan seragam Sekolah Dasar (SD) dan masih banyak program peningkatkan fasilitas pendidikan dicoret anggarannya, termasuk rehabilitasi Pustu Desa Tanjung Pala.
Berbicara soal urgensi, kepentingan publik harusnya jadi prioritas utama, apalagi sektor pendidikan dan kesehatan, jadi konsen Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk diperhatikan. Namun, di Natuna perintah orang nomor satu di Republik Indonesia itu terkesan “diabaikan”.
Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah, hingga berita ini terbit belum berhasil ditemui, termasuk Bupati Natuna, Cen Sui Lan, tidak berkenan membalas konfirmasi wartawan, meski pesan masuk. Berita ini masih memerlukan klarifikasi lanjutan.*
*Red
