BERJALAN SATU DEKADE, PRAKTEK PUNGUTAN LIAR DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN NATUNA?

Natuna, mandalapos.co.id- Skandal kasus korupsi berjamah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna menyeruak, kala puluhan kepala sekolah “kompak” menyewakan aset tanah dan bangunan sekolah untuk dijadikan kantin dan hasil sewa dinikmati untuk kepentingan para guru. Celakanya, air dan listrik juga diperjual belikan.

Dalam investigasi mandalapos, setidaknya praktek korupsi itu sudah berjalan sepuluh tahun tapi tidak ada satupun aparat penegak hukum di Kabupaten Natuna mengendus praktek korupsi tersebut.

Tahun 2024, uang pungli para oknum kepala sekolah tembus 75.480,000. Jika dikalkulasi selama 10 tahun, maka pendapatan negara  yang dinikmati mencapai ratusan juta rupiah. Ironisnya, praktek pungutan liar ini “sengaja dibiarkan” Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna, Hendra Kusuma dan Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, Umar Wirahadi Kusuma, karena sampai tahun 2024 tidak ada tindakan apapun. Ada apa? Lalu, sekolah mana sajakah terlibat, berikut datanya.

Jika ditelisik dari data diatas, terdapat 63 kios dari 54 sekolah, aset negara dipakai tanpa dasar hukum. Ironisnya, dana itu dikumpulkan untuk kepentingan “pribadi” oknum guru, keperluan sekolah dan parahnya, masuk “kantong pribadi” karena tidak jelas alasan peruntukannya.

Padahal, sudah ada dasar hukum pungutan sejak tahun 2013. Dalam Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2018 tentang perubahan Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2013, kemudian diubah lagi menjadi Peraturan Daerah nomor 15 tahun 2023 tentang Retribusi, sudah memuat katagori retribusi kantin atau kios berdasarkan ukuran sewa lahan atau bangunan. Namun, sejak tahun 2013, tidak ada satupun pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor itu disetorkan ke rekening kas daerah sampai tahun 2024.

Sumber Mandalapos menyebutkan, jika para pedagang tersebut membayar rutin uang sewa setiap bulan. Bahkan, biaya sewa tidak termasuk listrik. “Kalau kami pakai listrik lebih mahal bang, tambah Rp50.000 per bulannya,” ucap WI (nama singkatan) saat dikonfirmasi wartawan Mandalapos, Selasa 29 Juli 2025.

Selain WI, mayoritas pedagang dilingkungan sekolah mengaku jika mereka rutin memberikan uang sewa bulanan. Meski tarif setiap sekolah berbeda-beda, namun mereka mengaku jika uang itu diberikan pada juru pungut sekolah.

Dalam Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 jo. UU nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menekankan larangan penyalahgunaan wewenang dan pemberian keuntungan kepada diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna, Hendra Kusuma dan Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, Umar Wirahadi Kusuma, belum terkonfirmasi terkait pemberitaan ini. Awak media mandalapos pun sudah mengatur janji untuk wawancara di kantornya besok 30 Juli 2025. “Ada bang,” ucap Umar, Selasa, 29 Juli 2025.

Potensi kerugian negara sudah berjalan bertahun-tahun. Kini, langkah dari aparat penegak hukum ditunggu. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kabupaten Natuna dan Kasat Reskrim Natuna, belum terkonfirmasi. (*Laporan: Alfiana)