Meski Ditolak Warga, Ada Lagi Perusahaan Mengusulkan Izin Tambang Batuan di Mawasangka Timur

723
Plt. PUPR Buton Tengah, Muh.Said. (Foto : Ahmad Subarjo/Mandalapos)

Mandalapos.co.id, Buton Tengah – Tentu masih kita ingat bersama gelombang aksi demo ribuan masyarakat Kecamatan Mawasangka Timur (Mastim) di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUPR), Kantor Bupati dan Kantor DPRD Buton Tengah (Buteng), menolak masuknya tambang batu gamping, pada Senin 20 Maret 2023 lalu.

Aksi demo dari semua lapisan masyarakat terdiri dari 8 desa se-Mastim tersebut, membuahkan hasil dengan adanya pernyataan sikap dukungan Pemerintah Buton Tengah menolak semua izin usaha pertambangan di Mawasangka Timur, ditandatangani oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup, H.Kasim, Plt. Kadis PUPR, Muh.Said, dan Asisten III, Syamsuddin Pamone.

Selanjutnya, pernyataan sikap DPRD Buton Tengah yang menyatakan menolak masuknya usaha pertambangan di Kecamatan Mastim, dan akan merevisi Perda No 6 tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang (RTR), tertanggal Senin, 20 Mei 2023.

Kini, melalui Kadis PUPR Buton Tengah, Muh Said, mengatakan, ada lagi pihak perusahaan mengusulkan izin pertambang batuan di Kecamatan Mastim

Pernyataan tersebut diungkapkan saat mengelar sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) No 6 tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Buteng tahun 2020-2040 dan Peraturan Bupati (Perbub) No 98 tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Labungkari, bertempat di ruang Aula Kantor Bupati, Rabu (17/05/2023).

10 Perusahaan mengusulkan izin pertambangan di Buton Tengah

Rapat sosialisasi tersebut juga membahas menindak lanjuti beberapa permohonan Persetujuan Kesesuain Pemanfaatan Ruang (PKKPR) oleh 10 perusahaan yang ingin berinvestasi di Buton Tengah, dihadiri Ketua Komisi III DPRD Buteng, OPD terkait, camat, lurah dan kepada desa.

“Pada tanggal 16 Mei, ada lagi mengusulkan izin pertambangan di Mawasangka Timur. Namun, saya sudah sampaikan ke mereka bahwa kami (PUPR) sudah ada pernyataan kepada masyarakat Mastim menolak izin pertambangan yang masuk di Kecamatan Mastim,” ucap Muh.Said kepada awak media, ditemui usai kegiatan.

“Tapi Anehnya, yang mengusulkan izin pertambangan adalah warga yang ada Mastim itu sendiri,” sambungnya.

Lebih lanjut, Muh Said mengungkapkan ada 10 perusahaan yang akan berinvestasi di Buton Tengah.

“Ada 10 perusahaan yang mengusulkan izin pertambangan. Saat ini masih dalam proses sosialisasi awal. Kemudian nantinya kesemua stakeholder ditiap desa yang masuk ruang lingkup izin. Kemudian kami akan turun dengan mengidentifikasi dilapangan setelah itu kita konsultasi publik lagi dan semua ini sesuai tahapan,” ungkapnya.***

Laporan : Ahmad Subarjo


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here